Should we vote SBY for the next five year term or we change him with other candidates?

Well, the questions can be answered by other questions which are some indicators that we may use to make a judgment over his presidency during last five years of his power. Those indicators will not talk about complicated macro economy. Instead, they tend to be related to our daily lives.

Firstly, compared to the early days of Susilo’s presidency to the present, have you been encountering an improvement of your quality of life? For example, you might have been jobless in 2004, but now you have a job. Or if you had had worked already, during the last five years you have enjoyed a rise of income which means you have a better purchasing power today than it was five years ago. That enables you to afford more than just basic needs such as food, clothes, and house as well as a good education for your children.

Secondly, do you feel safer?

Our brothers in Aceh, for instance, will absolutely say “yes” for this question. Undeniable, Susilo has created peace in Aceh. Of course, Jusuf Kalla’s significant contribution should be counted on too. The point is, however, the Helsinki agreement was made under Susilo’s authority. As tsunami hit the conflicting province at the end of 2004, he immediately ordered his officials to negotiate peace with Aceh Separatist Movement and encourage the entire process.

How about you then? Do you feel safer, for example, when you walk or drive in the city today without worrying about being robbed? Do you feel secured to travel around the archipelago now than five years ago when suicide bombers attacked many cities?

Thirdly, if you come from minority groups, are you treated more equal than five years ago?

And so on and so on. You can add more questions regarding your last five years life during Susilo’s presidency. The point is if your quality of life has been getting better in last five years, it would not be a mistake if you vote for him again. But if it has not or on the contrary your life has been worse, you should not choose him. Anyway, only you yourself know the answers, not political observers.

Setelah menyaksikan penampilan Andre Hirata dalam Kick Andy, membeli novelnya secara terhubung di internet, dan akhirnya membaca buku ini dalam sehari, saya menjadi salah seorang di antara ratusan ribu penggemar yang menantikan Laskar Pelangi diangkat ke layar lebar. Saya menontonnya kemarin dan sangat menikmatinya.

Laskar Pelangi adalah novel karya Andre Hirata yang menyentuh sekaligus jenaka, membangkitkan semangat melawan pelbagai bentuk batasan struktur, dan menunjukkan bahwa kejayaan bisa diraih oleh siapapun, jika mau berusaha.

Saya larut dalam setiap kalimat yang ia tulis dengan gaya Melayu Belitong, yang berpadu dengan ungkapan dengan kata-kata serapan bahasa asing, sedikit pengaruh bahasa percakapan anak muda langgam Jakarta, serta kesalahan penulisan menurut baku “ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.” Namun lebih daripada itu, kekuatan sang penulis mengungkapkan dan memilih kata, serta penuturan yang diasosiasikan dengan pelbagai cabang ilmu pengetahuan membuat pikiran saya mengembara ke mana-mana. Saya kagum dengan wawasan sang penulis yang begitu luas. Jelas bahwa Andre Hirata seorang jenius.

Saya menyukai lakon tokoh-tokohnya yang manusiawi. Betapa anak-anak Melayu Belitong yang terlupakan, hidup serbakurang, apa adanya, lugu, jujur, polos di pulau terpencil yang belum terlalu tercemar oleh gaya hidup duniawi yang kebarat-kebaratan sebagaimana di kota-kota metropolitan. Ada kesetiakawanan, kebersamaan, keakraban, kehangatan, dan banyak perjuangan dan pengorbanan.

Kisahnya mungkin tidak bersitegang dengan nilai-nilai yang mapan sebagaimana Larung karya Ayu Utami yang, misalnya, menantang, bahkan mendelegitimasi agama dan sakralitas seksualitas. Meskipun begitu, Laskar Pelangi tetap kritis terhadap ketimpangan struktur, yang kala itu berlaku pada era awal Orde Baru (dan berlanjut sampai sekarang).

Bahkan sebaliknya, tanpa rangkaian kalimat yang meledak-ledak, pembaca akan ikut hanyut dalam kemarahan, kesedihan, ketidakadilan, keputusasaan, di samping juga kesabaran, kegembiraan, perlawanan, dan perjuangan yang diilhami oleh nilai-nilai tradisional Islam.

Jadi, ketika film ini diluncurkan di hadapan masyarakat akhir September lalu, saya bertanya-tanya, ingin tahu, penasaran, apakah – atau sampai sejauh mana – Riri Reza dan Mira Lesmana akan mensekularisasi, mengurangi muatan islami novel Laskar Pelangi agar tetap setia pada ideologi mereka yang liberal?

Ternyata di tangan mereka Laskar Pelangi versi layar lebar tidak terlalu kehilangan nuansa islaminya. Islam justru digambarkan dengan pemahaman sejagat. Versi layar lebar berhasil, umpamanya, mewujudkan gambaran benak saya tentang hasrat sepuluh anak yang belajar dalam keterbatasan, dan semangat jihad seorang guru muda Bu Muslimah  ke alam visual. Tapi, sang ibu guru (yang diperankan Cut Mini) lebih cantik daripada yang saya bayangkan.

Adegan-adegan di awal film yang memperlihatkan akad Bu Mus yang pada awal tahun ajaran membuka kelas baru, yang dengan sabar bersiteguh menanti murid kesepuluh, mampu membuat penonton seketika bersimpati dengan Bu Mus.

Atau ketika berapa kali Sahara – sang gadis cilik berkerudung yang berkepribadian keras – mengucap nasihat agama kepada kawan-kawannya, penggambarannya sama sekali tidak berkesan dibuat-buat atau menggurui (walau dalam versi novel, tidak jarang Andre mengutip kitab suci).

Saya juga terkesima dengan keberhasilan sang sutradara menghidupkan langgam bahasa percakapan Melayu Belitong. Buat mereka yang jenuh mendengar bahasa gaul muda-mudi Jakarta sehari-hari yang dikampanyekan televisi-televisi Jakarta yang mengklaim diri sebagai TV nasional atau film-film layar lebar tentang gaya hidup muda-mudi metropolitan sehingga meminggirkan keistimewaan budaya daerah – ini terasa menyejukkan. Saya merasa seolah benar-benar berada di Belitong kala itu. Boleh dibilang, mereka benar-benar menggarap film ini secara rinci, hati-hati, dan menjadikannya bermutu.

Malah latar belakang Pulau Belitong pada pertengahan dasawarsa 70-an ditampilkan dengan apik. Ada cuplikan pantai bernyiur hijau yang melambai dan perahu-perahu para nelayan, ada celah bebatuan besar di pantai tempat para Laskar Pelangi biasa berlari-lari, ada seekor buaya yang biasa melintas dan menghentikan perjalanan Lintang ke sekolah. Ada juga jalan-jalan perintis yang kiri dan kanannya pepohonan menghijau, serta pusat kota yang berkegiatan.

Kesenjangan terhadap saluran ekonomi dan pendidikan antara anak-anak keluarga kaya yang memegang jabatan penting di PN Timah dan rakyat jelata seperti Ikal dan kawan-kawannya pun berjaya ditampilkan secara tepat guna. Sekali waktu ada pelajaran matematika di kelas. Anak-anak SD Muhammadiyah berhitung dengan seikat batang lidi, sedangkan para pelajar SD PN Timah dengan segenggam mesin hitung yang diberikan secara cuma-cuma. Kamera juga meneropong anak-anak SD PN Timah berlatih menabuh genderang dalam kelompok yang berbaris rapi, mempersiapkan diri menghadapi pesta rakyat, atau bermain sepatu roda, disaksikan anak-anak miskin yang terkagum-kagum itu dari balik pagar.

Puncak cerita adalah cerdas cermat. Anak-anak Muhammadiyah yang hanya berjumlah sepuluh orang berjuang mempersiapkan diri dibimbing Bu Mus. Ketegangan muncul pada hari H, ketika Lintang, sang jenius, benar-benar tertahan oleh buaya untuk waktu yang lebih lama dari biasanya, lantaran si buaya kali ini berbaring di tengah jalan. Lintang berhasil lewat setelah seorang pria kurus paruh baya berbaju hitam yang misterius menyingkirkan buaya itu.

Adegan cerdas cermat – meskipun berbeda dengan alur cerita dalam buku – disunting dengan baik dan menghasilkan kesan perungan sengit (sampai-sampai seorang remaja di samping saya yang menyaksikannya gelisah, berkali-kali ia mengerakkan badan karena tegang). Akhirnya SD Muhammadiyah menang. Tapi keesokan harinya, Lintang yang sangat cerdas taklagi dapat bersekolah. Ayahnya menghilang setelah melaut dan ia mau tidak mau harus menggantikan peran sang ayah bagi adik-adiknya yang masih kecil. Lintang menyampaikan perpisahan kepada kawan-kawannya.

Lantas film mulai berangsur-angsur menuju akhir, diawali dengan adegan pertemuan Ikal dan Lintang belasan tahun kemudian, tahun 1999. Lintang mengajak Ikal pergi melihat anaknya dari balik jendela kelas. Sang anak terlihat menonjol di kelas. “Itu anakku,” katanya dengan bangga.

Bagaimanapun, Laskar Pelangi tetaplah film pengejar laba yang mendramatisasi jalan cerita di buku dalam adegan-adegannya. Tentu saja agar penonton tidak lekas bosan. Ketika adegan Kepala Sekolah Pak Harfan yang sakit-sakitan dipertontonkan, saya berpikir, jika ini film Hollywood, Pak Harfan akan diwafatkan. Saya sempat bertanya, apakah Riri Reza akan mewafatkan tokoh ini? Ternyata dia mematikan tokoh Pak Harfan walau tidak ada penuturan rinci tentang kematian Pak Harfan dalam buku.

Adegan selanjutnya, Bu Mus yang tidak masuk di kelas selama lima hari karena berduka. Sekolah terancam bubar karena Bu Mus satu-satunya guru yang tersisa.

Karakter Bu Mus yang kelihatan kokoh menjadi rapuh. Atau bisa jadi sang sutradara ingin memanusiawikan lakon Bu Mus dan ingin membangkitkan hawa keputusasaan, kegetiran perjuangan Bu Mus di kalangan penonton. Meskipun begitu, khalayak juga larut dalam hasrat kuat anak-anak Laskar Pelangi untuk belajar secara mandiri.

Adegan berikutnya, Bu Mus menyaksikan anak-anak didiknya terus belajar sendiri meski tanpa kehadirannya. Bu Mus yang berkaca-kaca masuk di depan kelas. Sahara menjerit girang. Ia lantas dipeluk oleh semua anak didiknya.

Peralihan gambar terasa cepat tidak membosankan. Buat orang yang daya tangkap visualnya lebih bagus daripada daya tangkap aksaranya, tentu tidak masalah. Tapi di sisi lain kadang-kadang menurut saya ada beberapa tayangan yang berganti terlalu cepat untuk dapat ditafsirkan awam. Tapi saya paham, film ingin mewujudkan realitas dalam buku sebanyak-banyaknya. Ada banyak karakter dan penggambaran dalam buku, tapi di film Ikal menjadi tokoh utama yang penampilannya “bersaing” dengan tokoh-tokoh lainnya.

Film ini memang sedikit menggubah atau menafsirkan ulang versi bukunya. Namun, sang penulis skenario berhasil mengangkat banyak adegan dari buku yang memang patut diangkat di samping menciptakan adegan baru yang berbeda yang tidak keluar dari nalar cerita aslinya.

Para pemeran anak-anak Laskar Pelangi di sini mencerminkan anak-anak Indonesia kebanyakan. Mereka lusuh, dekil, berbicara dan berpikir secara alami sebagaimana usia mereka. Kita seperti menyaksikan kehidupuan anak-anak Indonesia yang sesungguhnya, bukan anak-anak dari kelas tertentu saja.

Saran saya, bacalah bukunya sebelum menonton buku ini agar bisa mengikuti jalan cerita. Sebab memang, pemunculan tokoh pria misterius yang menolong Lintang melewati buaya, sebagai contoh, akan membingungkan jika kita tidak membaca asal-usulnya di versi novelnya.

Film ini sangat saya anjurkan untuk ditonton. Anda akan tertawa dan menangis pada saat yang sama. Ayat-ayat Cinta boleh jadi film paling tenar tahun ini, tapi Laskar Pelangi adalah film terbaik tahun ini dari segi alur cerita, penokohan, pengambilan gambar, latar belakang tempat, dan penyuntingan. Film ini layak dipertontonkan pada setiap hari pendidikan nasional, atau bahkan dijadikan propaganda pendidikan UNICEF bagi anak-anak dunia. Ajaklah anak-anak Anda menontonnya bersama-sama agar mereka menghargai setiap bentuk kemudahan yang mereka peroleh agar belajar lebih giat dan tetap semangat menggapai asa.

Satu lagi, yang membuat saya senang kemarin, tidak ada satupun film asing tayang di bioskop tempat saya menonton. Semua film Indonesia. Ini takkan pernah terbayangkan pada sepuluh sampai tujuh belas tahun silam yang kala itu film-film Hollywood merajai gedung bioskop di tanah air. Film Indonesia sepertinya sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jayalah film Indonesia!

(Silahkan nikmati lagu tema film Laskar Pelangi dari Nidjie di bawah)

Stasiun televisi menggunakan metode hit and run. Jika menerima teguran, mereka merunduk sejenak. Tapi, beberapa saat kemudian, jika dirasa aman, mereka kembali menayangkan acara-acara yang bermasalah. Di sini terlihat bahwa industri tidak tulus mengikuti regulasi-regulasi penyiaran. Sebab, jelas bahwa pertimbangan mereka untung-rugi. Ketika pengawasan mengendur, industri memanfaatkan celah-celah kekurangan dalam sistem regulasi penyiaran yang memang masih bermasalah.

Ini berkaitan dengan kekuatan wewenang untuk memaksa tidak dimiliki KPI. Undang-undang No.32/2002 memberikan kewenangan memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Pada dasarnya UUP No.32/2002 ini bersemangat kepentingan masyarakat.

Sayangnya Peraturan Pemerintah tentang Penyiaran yang sebagai autran pelaksana yang operasional, justru cenderung anti kepentingan masyarakat. Dalam PP, pemerintah membuat tafsiran yang sebaliknya, dan mengambil kewenangan yang seharusnya dimiliki KPI, sehingga peran KPI tidak berdaya.

Sayangnya, kewenangan KPI semakin berkurang disebabkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. MK menolak 20 pasal dan menerima 2 pasal yang diminta uji oleh enam lembaga (ATVSI, PRSSNI, IJTI, PPPI, Persusi, dan Komteve). Satu pasal yang diterima (Pasal 62) menyangkut kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam hal peraturan pemerintah di bidang penyiaran yang dikembalikan kepada pemerintah (presiden).

Kemudian judicial review yang diajukan KPI ke Mahkamah Agung berkaitan dengan Peraturan Pemerintah juga ditolak Mahkamah Agung. “Ini menyebabkan KPI tidak lagi berfungsi,” kata Ade Armando. Maksudnya KPI tidak berperan seharusnya sebagaimana di negara-negara demokrasi lainnya.

Dengan penolakan peninjauan kembali terhadap PP oleh KPI kepada Mahkamah Agung, posisi KPI hanya berperan sebagai wakil masyarakat yang memberikan masukan kepada pemerintah. Dengan posisi ini, KPI tidak lagi membuat keputusan.

“Kewenangan KPI telah merosot serius,” kata Ade Armando.

Ade mengisahkan bahwa sebelum ada keputusan lembaga negara itu, pada awal-awal berdirinya, KPI aktif mengawasi kandungan siaran, memberikan peringatan, dan menyampaikan bahwa teguran punya implikasi terhadap perizinan. KPI saat itu benar-benar berperan sebagai regulator.

Dengan posisi yang lebih jelas, KPI pada masa itu mempunyai pengaruh yang kuat. Industri televisi memperhitungkan teguran dan masukan dari KPI. Mereka tidak bisa begitu saja mengabaikannya, karena mengetahui bahwa kewenangan KPI disebutkan dalam undang-undang. Banyak program acara berhenti tayang karena surat teguran KPI. Misalnya, Komedi Nakal dan acara gulat Smackdown.

“Meskipun kini berkurang, mestinya KPI masih bisa punya peran,” kata Ade Armando. Sebab, eksistensi KPI tersebut dalam undang-undang, sehingga dibanding lembaga-lembaga lain seperti MUI, KWI, dan lain-lain, “Masukan KPI seharusnya lebih berpengaruh,” tambahnya.

KPI DIMANDULKAN ATAU MEMANG MANDUL?

Idealnya, KPI bisa bekerja “normal” sebagaimana lembaga regulator penyiaran di negara-negara demokratis lainnya. Tapi kenyataannya, kewenangan KPI terbatas, atau telah dibatasi. Pertanyaannya, seberapa jauhkah sesungguhnya peran yang masih bisa dimainkan KPI dalam ruang yang telah dibatasi? Atau, mungkinkah ada gerakan madani yang mampu merestorasi kedudukan KPI sebagai lembaga independen sehingga mampu berperan sebagaimana mestinya?

Seandainya KPI dan pemerintah bisa sejalan dan berbesar hati menerima masukan KPI, dalam posisi ini KPI masih akan sangat berpengaruh. Sayangnya, pemerintah cenderung memihak industri. Pemerintah yang pro-pasar mengambil alih peran sebagai regulator penyiaran demi kepastian bisnis mengingat telah banyak pemilik modal asing yang menanamkan investasi mereka ke bisnis penyiaran. Atau dengan kata lain, pemerintah ingin meraih business confidence dari penanam modal baik lokal maupun mancanegara, yaitu bahwa pemerintah dapat dipercaya sebagai penjamin jangka panjang kelangsungan usaha mereka.

Selain itu, anggota KPI dipilih melalui proses politik. Dalam proses politik yang pro-pasar, kepentingan industri dan kepentingan pemerintah secara dominan melakukan intervensi. Pada akhirnya, proses politik yang harusnya adil berpihak pada kepentingan industri dan pemerintah Kepentingan ini memarjinalkan kepentingan-kepentingan lain, misalnya, masyarakat yang menghendaki tayangan yang sehat dan regulasi penyiaran yang adil.

Dengan demikian proses seleksi anggota KPI menjadi semacam screening oleh anggota DPR dan pemerintah yang pro-pasar untuk memastikan apakah para kandidat membahayakan privilese kepentingan industri dan pemerintah atau tidak. Akibatnya, kebanyakan anggota komisi yang terpilih sebagian besar tidak peduli, tidak berpihak, atau tidak berpengetahuan tentang pentingnya regulasi penyiaran dalam masyarakat yang demokratis.

Implikasi intervensi pihak luar ke dalam KPI adalah anggota KPI menjadi tidak kompak. Ade Armando dengan tegas menengarai persoalan internal: Ada sejumlah anggota komisi yang jelas-jelas pro industri, sehingga mempersulit para anggota lain yang secara tegas berpihak kepada masyarakat.

“Sudah rahasia umum bahwa sejumlah anggota KPI yang menjadi orang bayaran industri,” kata Ade Armando. “Orang bisa melihat dari tidak ada greget-nya sama sekali,” tambahnya.

Kasus Astro, umpamanya, adalah contoh yang memperlihatkan keberpihakan yang merugikan kepentingan publik. Masyarakat harus membayar mahal untuk sebuah tontonan yang harusnya bisa dinikmati secara gratis. Keberpihakan mengacaukan kompetisi yang sehat di antara televisi yang berbayar. Ironisnya, KPI justru mengatakan bahwa Astro telah mengikuti prosedur dengan benar. Akhirnya, semua persoalan dikembalikan kepada pemerintah.

Selama KPI tidak mempunyai konsep atau cetak biru tentang pertelevisian di tanah air, kebijakan yang diambil takkan terarah. Padahal, jika mau, KPI sudah memiliki modal dasar legal, yaitu undang-undang yang mengakui keberadaannya. Dengan modal ini KPI seharusnya bisa duduk bersma-sama dengan Menteri Komunikasi dan Informasi dan mengajukan konsep penyiaran di tanah air secara menyeluruh. Misalnya, KPI dan pemerintah menurunkan konsep itu dalam tiga bulan pertama dengan target-target yang lebih kecil. Dengan begitu, regulasi-regulasi baru bisa lahir demi kepentingan bersama.

“Kalau mereka mau, KPI akan sangat didengar pemerintah,” kata Ade.

Persoalannya tinggal inisiatif para anggota KPI sendiri. Mereka mau melakukannya, atau tidak. Padahal, jika ada kemauan, KPI bisa duduk bersama dengan pemerintah dan mengambil sikap terhadap kenakalan-kenakalan media massa. Menurut Ade, dibanding sekarang, kepengurusan KPI sebelumnya bermental pejuang, sedangkan era sekarang yang para anggotanya kebanyakan adalah titipan pelbagai kepentingan.

“Itu kata yang paling lunak. Tapi sesunggunya mereka betul-betul bermain,” kata Ade. “Selama orang-orangnya masih itu-itu juga, takkan bisa,” kata Ade. Ia menyebut anggota KPI periode sekarang dengan beberapa kemungkinan. “Enggan, bodoh, tidak pengetahuan, atau pro-industri,” katanya. “Mereka sibuk mengurusi kegiatan sendiri-sendiri.”

Ade Armando berkata.

“Kemungkinan paling baik adalah memang bodoh atau tidak punya pengetahuan yang cukup, sehingga merka tidak mengerti bagaimana mengatur. Yang namanya bodoh ‘kan nggak jahat. Tapi yang lebih buruk adalah jahat memang. Jadi, dalam hal ini, instead of menunjukkan sikap yang tegas, ini malah dikembalikan lagi semua ke industri.

“Tidak ada keputusan-keputusan decisive. Ini saya dengaer juga dari KPID-KPID. Mereka sangat kecewa karena mereka butuh sikap yang tegas mengenai jaringan. Dan ternyata menruut mereka pusat selalu mengarahkan dalam berbagai munas agar tidak konfrontatif dengan indsutri, dengan pemerintah. Saya sudah sering dengar Sasa sebagai ketua ke mana-mana mengatakan ‘kita berteman,’ ‘kita sejalan’ dan seterusnya. Seolah mengatakan bahwa sikap kita yang dulu itu, sikap yang keras itu salah. Jadi, kelihatan sekali arahnya.”

Dengan kata lain, kewenangan KPI yang lemah sekarang, menurut Ade, cenderung disebabkan oleh aktor-aktor di dalamnya. Persoalannya, mekanisme pemilihan anggota KPI secara politik (uji kelayakan oleh anggota parlemen) adalah yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang terburuk. Bahwa DPR mengajukan nama-nama yang lebih sesuai dengan kepentingan politik mereka sudah takterhindarkan. “Itulah kelemahan demokrasi,” kata Ade Armando.

Tapi pencalonan Dede dengan setia didukung Ketua PAN Soetrisno Bachir. Dan akhirnya ia bisa memperoleh surat keputusan persetujuan dari Dewan Pemimpin Pusat PAN sebagai kandidat resmi partai ini.

Tantangan Dede yang lain, tidak ada calon gubernur dari kubu lain yang bersedia meminangnya sebagai pasangan mereka. Danny Setiawan, Agum Gumelar, ataupun Ahmad Heryawan sama sekali tidak memperhitungkan posisinya. Biang keladinya adalah pendapat lembaga survai bahwa nama Dede Yusuf takkan menjual secara politik.

Akan tetapi, di saat-saat terakhir, pilihan kubu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung Ahmad Heryawan akhirnya jatuh kepada Dede setelah kandidat mereka ditolak pihak Danny. Kedudukan tawar untuk menjadi orang nomor satu antara Dede dan Ahmad sebenarnya seimbang. Tapi Soetrisno Bachir memutuskan agar yang maju sebagai kandidat gubernur adalah Ahmad Heryawan yang lebih tua tiga bulan daripada Dede Yusuf.

Ahmad Heryawan dikenal di kalangan aktivis PKS sebagai seorang ustad, seorang da’i. Ia sering dijadikan rujukan media komunitas partai ini atau pembicara dalam acara atau kegiatan Islam.

Di kalangan yang lebih luas, Dede Yusuf lebih tenar daripada Ahamad Heryawan. Pada akhir 1980-an Dede membintangi film-film layar lebar bertema remaja. Dan pada awal 1990-an masyarakat mengenalnya sebagai pemeran sinetron Jendela Rumah Kita yang tayang di satu-satunya stasiun televisi Indonesia saat itu: TVRI. Lantas, pada masa bermekaran stasiun televisi swasta, Dede membintangi sinteron-sinetron laga. Semenjak awal masa reformasi ia bergabung sebagai penggiat PAN dan menjadi anggota DPR dari partai itu.

Kembali ke pemilihan gubernur Jawa Barat. Lembaga-lembaga survei pra-pilkada jika bukan salah memilih sampel, mungkin memang telah benar-benar menerapkan metode ilmiah. Tapi, jika demikian, telah terjadi distorsi penyebaran sampel yang signifikan, lantaran pada kenyataannya para responden hanya bersuara untuk lembar kuesioner, bukan untuk kertas suara itu sendiri. Mereka ternyata cenderung golput pada saat pemilihan. Di sinilah letak titik lemah yang tidak ditangkap lembaga survai.

Mereka mungkin bisa mengantisipasinya dengan pertanyaan saringan di lembar kuesioner untuk menggali data apakah responden berniat memungut suara pada hari H, atau cenderung golput. Satu butir pertanyaan, tapi jika dilupakan, fatal. Inilah yang menyebabkan distorsi antara sampel dan populasi, antara survei dan hasil penghitungan suara.

Buat pemilih golput, mungkin tidak ada bedanya memilih atau tidak memilih. Fenomena ini biasanya muncul di negara-negara yang justru demokrasinya mapan seperti di Amerika Serikat. Jumlah pemilih aktif di sana hanya sekitar separuh pemilih terdaftar. Dan Indonesia sepertinya sedang bergerak menuju apatisme politik itu.

Dalam tingkat golput yang tinggi tersebut, pemilu akan gampang dimenangi partai kader semacam PKS. Sebab, partai kader mempunyai simpatisan yang loyal serta dibangun melalui proses kaderisasi ideologis yang baik dan sistematis. Dengan begitu, ketika ada peristiwa-peristiwa politik semacam pemilu, tidaklah sukar memobilisasi massa atau menggalang dana. Bayangkan, jika seorang kader yang setia secara militan mempengaruhi tiga atau empat anggota keluarga, kerabat, atau teman mereka yang mengambang secara politik, hasilnya adalah pilkada Jawa Barat ini.

Saksikan juga pemilihan gubernur Jakarta Raya sebelumnya. Di sini PKS berhasil menggaet angka 40 persen untuk kandidat mereka meskipun harus melawan koalisi partai-partai besar. Padahal jumlah kader mereka lebih rendah dari persentase itu. Fenomena itu sukar dijelaskan kecuali dengan memahami bahwa PKS mempunyai basis pendukung yang sangat setia, militan, dan akur.

Kecenderungan ini yang harus dibaca partai massa, yaitu partai yang memiliki pendukung tidak loyal dan berubah-ubah, cenderung pragmatis. Partai-partai semacam ini mungkin hanya mampu mengandalkan nama besar, tokoh-tokoh tenar, dan tampan. Tapi kemenangan mereka harus dicapai dengan biaya politik dan sosial yang jauh lebih besar ketimbang partai kader.

Partai kader telah menginvestasikan kemenangan mereka melalui kaderisasi, pendidikan politik, ikatan komunitas yang kuat, dan agenda politik lebih terstruktur di bawah ideologi yang jelas. Singkat kata, tanpa ideologi, tanpa kaderisasi, partai massa sukar berjaya menggaet pemilih khusus, yaitu yang punya wawasan tertentu tentang bagaimana seharusnya mengelola negara.

Jadi jangan kaget bila dalam beberapa tahun ke depan, PKS bakal mempunyai posisi tawar yang terus menguat. Melalui kegiatan indoktrinasi ideologi yang disebut “Tarbiyah” PKS telah merintis proses pengkaderan semenjak dini. Para calon kader dibina secara disiplin semenjak SMA, dan dijaga ketika di perguruan tinggi.

Boleh dibilang PKS berpotensi berkembang pesat, dan dengan kader-kader yang terdidik, mereka akan menuai banyak kemenangan di masa depan. Dalam hal ini, partai-partai lain hendaknya mulai membakukan ideologi mereka untuk dapat memperoleh basis pendukung yang loyal, bukan mengutamakan kepentingan sesaat belaka. Sayangnya, kebanyakan partai politik kita cenderung pengambil untung sesaat.

Pelajaran lain: Jangan gampang percaya terhadap hasil lembaga survai tanpa memahami metodologinya. Distorsi yang besar, apapun penyebabnya, menunjukkan bahwa ada masalah dalam metodologi mereka. Istilahnya: operasionalisasi konsep tidak andal dan tidak sahih.

Fenomena lain yang perlu diperhitungkan adalah, jangan sepelekan artis karena mereka punya tabungan suara berupa para penggemar fanatik. Paling tidak Dede Yusuf, telah berhasil membuktikan bahwa dia mempunyai nilai jual politik yang tinggi. Tapi, tentu saja, untuk memimpin wilayah Jawa Barat yang luasnya berkali-kali ketimbang Jakarta, dibutuhkan lebih daripada kemampuan seorang artis.

Baca juga
Memilih Gubernur Jakarta, Bang Uki Istikarah

Sudah dua brigade (sekitar dua puluh ribu) pemuda Indonesia direkrut menjadi anggota Askar Wataniah untuk menjaga perbatasan di Kalimantan. Padahal, sejauh ini, TNI hanya menempatkan 680 personel untuk menjaga perbatasan sepanjang 204 km itu.

Pemerintah Malaysia menjanjikan gaji, bonus, dan asuransi kepada anggota Askar Wataniah layaknya prajurit Tentara Diraja Malaysia. Sebagai perbandingan, jika setiap prajurit TNI setingkat Tamtama digaji Rp1,4 juta sampai Rp1,7 juta per bulan, anggota Askar Wataniah dibayar Rp2 juta sampai Rp3 juta per bulan.

Namun, tidak hanya itu, anggota Askar juga diaku sebagai warga negara Malaysia. Tentu saja, dalam situasi ini, berlakulah hukum ekonomi penawaran dan permintaan yang menafikan nasionalisme.

Portal Kementrian Pertahanan Malaysia menyebutkan Askar Wataniah adalah tentara simpanan (cadangan) Tentara Darat Malaysia. Mereka adalah lapis kedua pertahanan negara dalam konsep Hanruh (Pertahanan Menyeluruh) Malaysia. Dengan mengenakan seragam prajurit, mereka dilatih teknik bela diri, baris-berbaris dengan memanggul senjata, serta kemampuan militer. Keberadaan mereka mirip Kesatuan Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) TNI, atau Garda Nasional Amerika Serikat.

Sebenarnya perekrutan ditujukan kepada warga berusia 18 sampai 30 tahun yang memiliki KTP Malaysia. Hanya saja, warga Indonesia di perbatasan ber-KTP ganda. Dan lantaran miskin, para pemuda di perbatasan terdorong bergabung dengan Askar Wataniah. Mereka melintasi perbatasan dan ikut pelatihan. Setelah itu, mereka diterima sebagai anggota Askar. Mereka bahkan kerap diperintahkan menggeser patok perbatasan menjorok ke wilayah Indonesia.

Bayangkan saja, seandainya terjadi konflik fisik di perbatasan, yang bakal dihadapi TNI adalah warga Indonesia sendiri.

Akan tetapi, di samping persoalan kemiskinan, memang perbatasan Kalimantan Barat adalah wilayah ekonomi. Selain kayu gelondong, lahan di daerah ini berpotensi menghasilkan minyak kelapa sawit (crude palm oil) dalam jumlah besar. Harga CPO saat ini melambung lantaran dicari dunia. Sebab, CPO adalah energi alternatif bahan bakar fosil.

Tidak heran bila terjadi kasus patok bergeser, dan hutan Indonesia pun dieksploitasi oleh Malaysia. Saat ini wilayah perbatasan Indonesia yang tadinya hijau, sebagai contoh, menggersang lantaran dibalak secara liar oleh perusahaan kayu Malaysia. Menjadi semakin ironis bila pelakunya adalah warga Indonesia yang tunduk kepada oleh aparat Malaysia.

Jadi, boleh dibilang, perekrutan anggota Askar Wataniah dari kalangan warga Indonesia adalah usaha cerdik menyusupkan mata-mata, atau kaki ke dalam wilayah Indonesia. Itu juga strategi kalem tapi efektif untuk meningkatkan kekuatan dan kesiapan negara jiran itu di perbatasan mengantisipasi lawan. Tanpa ribut-ribut, tanpa konflik bersenjata, Malaysia telah mengambil sebagian wilayah Indonesia.

Persoalannya, untuk kawasan perbatasan Indonesia kehabisan napas. Dibutuhkan anggaran buat beberapa departemen sekaligus seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI, Polisi Republik Indonesia, dan Kejaksaan. Tanpa kekuatan negara yang sanggup menekan, Indonesia takkan mampu mencegah pengaruh Malaysia di perbatasan yang semakin kuat.

Anggota parlemen Happy Bone Zulkarnaen memperlihatkan kepada media massa jepretan foto-foto proses perekrutan dan pelatihan tempur dengan seragam militer. Namun, pemerintah tetap harus melaksanakan penyelidikan menyeluruh buat memastikan apakah para askar dalam foto itu benar-benar warga Indonesia. Jika terbukti, sikap resmi harus diambil: nota protes yang keras harus dinyatakan, lantaran Malaysia telah memanfaatkan warga Indonesia buat tujuan militer secara semena-mena.

Kasus ini adalah klimaks persoalan perbatasan yang terbengkalai. Kesejahteraan rakyat harus diangkat sejalan dengan peningkatan kekuatan pertahanan di kawasan ujung tombak negara ini. Oleh sebab itu, sudah saatnya, pertumbuhan ekonomi perbatasan dipercepat buat mengangkat taraf hidup mereka, sehingga tidak tergoda jebakan inflitrasi asing.

Yang perlu diatasi adalah benturan-benturan birokratis, terutama perdebatan antara batasan kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Untuk mengatasi itu, presiden sebaiknya mengeluarkan kebijakan khusus yang dilegitimasi parlemen melalui undang-undang.

Sikap tegas harus diambil segera, karena Indonesia selama ini sudah cukup lunak terhadap Malaysia. Prasangka baik kepada negara jiran perlu, tapi harus diiringi dengan sikap waspada. Jika tidak, setapak demi setapak asing melangkah, tahu-tahu hilanglah kedaulatan kita.

Baca Juga
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 1/3): Indonesia Sebenar-benar Asia yang Multikultur dan Demokratis
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 2/3): Indonesia Negara Bebas, Malaysia Negara yang Mengekang
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 3/3): Indonesia Menuju Perbaikan; Malaysia, Kerusakan

Sukarno, Suharto. Dua pemimpin yang menggores catatan sejarah. Mungkin mereka memang harus hadir tatkala zaman membutuhkan mereka. Jika Sukarno memandu rakyat menuju kemerdekaan, Suharto meletakkan dasar-dasar ekonomi modern.

Sukarno menjadikan Indonesia kekuatan regional yang dihormati, Suharto menjadikan Indonesia negara yang dipandang secara ekonomi. Sukarno mengajak negara-negara terjajah menggalang kekuatan perlawanan. Suharto meredakan ketegangan Asia Tenggara yang saling bertikai menjadi akur dalam ASEAN.

Ada keberhasilan, ada kegagalan. Ada perbedaan, tapi ada juga kemiripan sejarah.

Karir politik Sukarno, umpamanya, berawal dari kegerahan dirinya menyaksikan imperialisme Hindia Belanda. Sukarno berjuang secara intelektual dan akhirnya dipenjarakan. Dia semakin popular pada saat Pemerintahan Fasis Jepang memanfaatkan kepiawaiannya berpidato sebagai propagandis yang mengkampanyekan Asia Raya. Sukarno berjaya membangun konsep keindonesiaan yang pada era Hindia Belanda kedengaran absurd, dan berhasil mengejawantahkannya pada saat-saat terakhir pendudukan Jepang.

Adapun karir Suharto berawal di militer. Suharto bergabung dengan barisan laskar PETA (Pembela Tanah Air), terlibat dalam serangkaian operasi militer penting melawan agresi Belanda dan perebutan Irian Barat (sekarang Papua). Suharto menceburkan diri ke dunia politik dengan bermodalkan pengetahuan militernya. Dengan bekal itu, ia mampu menempatkan diri sebagai pemimpin yang pragmatis, tapi dengan kebijakan populis.

Sukarno kecewa dengan demokrasi liberal yang menguatkan ego partisan. Baginya, ego partisan adalah ancaman bagi revolusi. Lantas, ia membubarkan Dewan Konstitiuante dan menunjuk dirinya sebagai sang pemandu “demokrasi yang bergotong-royong,” meskipun faktanya sistem yang ia ciptakan adalah sebuah kediktakturan. Dia, misalnya, meminggirkan faksi-faksi yang menentangnya, dan menempatkan orang-orang yang meyokongnya di parlemen.

Sebaliknya, pada saat kekuasaan Sukarno melemah, giliran Suharto membersihkan parlemen dari para pendukung Sukarno. Suharto juga melenyapkan unsur-unsur perbedaan yang berpotensi menimbulkan konflik dengan garis politiknya. Dengan begitu, Suharto berjaya mengekalkan dirinya sebagai penafsir tunggal “demokrasi Pancasila” secara legal. Tidak jarang perannya bak dewa, sedangkan perkataanya adalah sabda politik yang tegas dan keras. Perbedaan berarti pembangkangan.

Sukarno — ketika membubarkan Dewan Konstituante pada tahun 1959 — beranggapan “revolusi belum usai.” Maka, Sukarno mengidentifikasi musuh-musuh yang ia sebut sebagai kelompok “kontrarevolusi,” “nekolim,” (kolonialis dan imperialis baru), “antek asing,” “subversif.” Adapun Indonesia adalah “pemimpin negara-negara baru melawan para musuh itu.”

Untuk menunjukkan supremasi Indonesia, Sukarno membangun persenjataan militer yang tangguh, memerangi Belanda di Irian Barat, dan melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Sukarno juga memerintahkan pembangunan Simpang Susun Semanggi, Stadion Senayan, TVRI, dan Monumen Nasional. Lantas diselenggarakanlah Pesta Olahraga Negara-negara Kekuatan Baru (Games for New Emerging Forces) sebagai tandingan Olimpiade. Semua dilakukan ketika ekonomi nasional morat-marit, sedangkan infrastruktur rusak berat.

Meskipun begitu, garis politik mercusuar ini berhasil memasukkan Irian Barat dalam peta nasional dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kuat secara militer di Asia Timur. Sampai-sampai Federasi Malaysia dan Singapura yang cemas menjalin kerja sama pertahanan dengan Selandia Baru, Australia, dan Inggris (Five Power Defense Agreement).

Sebaliknya, Suharto yang cara berpikirnya strategis-realis melihat retorika Sukarno tidak membumi, tidak seusai dengan kondisi nyata rakyat yang melarat. Suharto memilih bekerja sama dengan kaum teknokrat yang berorientasi kapitalistis. Lantas ia meminta bantuan keuangan kepada negara-negara yang dalam pandangan Sukarno “imperialis-kolonialis baru.”

Slogan-slogan pada era Suharto adalah “pembangunan” “lepas landas,” “SDM” sedangkan musuh baru yang diciptakan Suharto untuk mengidentifikasi elemen-elemen pembangkangan adalah “organisasi tanpa bentuk,” “Gerakan Pengacau Keamanan,” “subversi,” “mbalelo,” “kiri baru.” Melalui kendali terhadap media massa yang ketat, slogan-slogan ini berhasil meredam simpati massa terhadap gerakan-gerakan kritis, kedaerahan, atau sektarian.

Modal asing pun mengalir deras dengan nyaman pada era Suharto. Meskipun eksploitatif dan memberikan keuntungan luar biasa kepada segelintir kroni (kapitalisme kroni), perbaikan ekonomi berlangsung. Kelas menengah baru tumbuh dan berkembang pada awal era ini seiring dengan tampilnya konglomerasi yang dekat dengan Istana.

Sukarno ingin mengelola kemajemukan secara ideologis. Ia mecoba merangkul golongan politik dominan saat itu — Nasionalis, Agama, dan Komunis — di bawah kendalinya secara bulat. Tapi, di sisi lain, Sukarno juga membubarkan Partai Murba, Partai Sosialis Indonesia yang dianggap membahayakan arah politiknya. Alasan Sukarno “melemahkan revolusi.”

Suharto mengoreksi konsep pemerintahan Sukarno dengan model demokrasi semu dengan sedikit keleluasaan. Belajar dari pengalaman masa silam bahwa sumber kekacauan adalah pluralisme politik takterkendali, Suharto memperkenalkan asas tunggal, dan melebur puluhan partai politik menjadi dua. Partai-partai politik sengaja dilemahkan, dikerdilkan, sedangkan Golkar dibesarkan, tapi terkendali sebagai perpanjangan resmi pemerintah. Dengan begini, Suharto mampu mempraktikkan kebijakan-kebijakan ekonomi pragmatisnya secara efektif.

Kelemahan Sukarno secara politik adalah ia tidak mengendalikan militer secara penuh. Faksi militer yang menang dalam perebutan kekuasaan bukanlah kelompok yang setia kepadanya sehingga tergulinglah dia. Sebaliknya, Suharto berhasil menyingkirkan lawan-lawannya di tubuh angkatan bersenjata dan menguasai kepolisian. Dengan demikian, Suharto mampu mengendalikan aparat yang mampu mengatasi semua bentuk penolakan dan mengukuhkan kedudukannya sebagai penguasa tertinggi.

Dengan mengendalikan militer secara opresif Suharto berjaya menciptakan periode stabilitas sosial-ekonomi-politik yang panjang. Sebuah kondisi yang tidak berhasil dicapai Sukarno dalam masa tujuh tahun kekuasaannya yang singkat (1959-1966). Namun, Suharto bertanggung jawab atas kebrutalan aparat terhadap simpatisan Sukarno pada awal kekuasannya. Juga terhadap tokoh-tokoh kritis dan pembungkaman keras terhadap aksi ketidakpuasan warga di pelbagai pelosok negeri.

Sukarno akhirnya jatuh karena kemelaratan rakyat yang kurang pangan, sandang, papan. Suharto jatuh karena harga-harga kebutuhan pokok membumbung tinggi takterkendali. Sukarno terjungkal oleh orang-orang yang ia percaya. Suharto dijatuhkan oleh kelas menengah yang dibangunnya.

Sukarno wafat dalam tahanan rumah tanpa perawatan memadai. Suharto menjelang ajal dengan terkucil di rumah sendiri. Kedua-duanya dipuji, tapi juga dicaci-maki. Mereka tidak sempurna, memang. Akan tetapi, mereka sangat berjasa bagi eksistensi bangsa Indonesia sampai saat ini dan perjalanan selanjutnya. Sukarno, Suharto — suka atau tidak — adalah bagian sejarah kita.

Baca Juga
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 1/3: Indonesia Sebenar-benar Asia yang Multikultur dan Demokratis)
Sengketa Ambalat di Mata Media

Lihat Juga
Koleksi Perangko Soekarno
Buku-buku tentang Soekarno

Pada awalnya berita televisi bukanlah tambang uang, bahkan menderita kerugian. Namun, setelah CNN berjaya memanfaatkan momen Perang Teluk Pertama dan memperoleh banyak uang, stasiun-stasiun televisi di Amerika mulai mengandalkan pemeringkatan program

Padahal, yang mampu mendongkrak rating bukanlah kebenaran berita atau dalam istilah Gray “kebenaran-kebenaran yang membosankan,” melainkan skandal dan sensasi. Mereka hanya menampilkan perkiraan, jajak pendapat, opini, pendapat para pakar, pendapat umum, tanggapan pendapat, kabar burung, dan informasi tidak relevan. Pendek kata, stasiun televisi di Amerika Serikat sesunguhnya tidak benar-benar menyajikan berita (h.11).

Penyiar kondang Wolf Blitzer dari CNN, umpamanya, pernah membaca berita di layar kaca, “Pemerintah AS telah menemukan dua laboratorium berjalan yang menurut sebagian orang adalah bukti penemuan senjata pemusnah massal di Irak. Mungkinkah kedua lab itu digunakan untuk memproduksi virus antraks atau senjata kimia?”

Dengan gaya begitu, kata Gray, khalayak keburu percaya bahwa stok antraks dan senjata kimia ada. Padahal, belum dapat dipastikan bahwa kendaraan itu digunakan sebagai laboratorium. Faktanya, hanya dua kendaraan ditemukan. “Sisanya spekulasi,” tulis Gray (h.26).

Menurut Gray, invasi memberikan keuntungan kepada perusahaan minyak Amerika dari emas hitam milik rakyat Irak (h.65). Kelompok pemantau korupsi independen menyebutkan bahwa dokumen-dokumen aktivitas Satuan Tugas Energi Maret 2001 dan 2003 yang dijalankan Dick Cheney “berisi peta ladang minyak, jaringan pipa, kilang minyak, dan jalur akhir minyak Irak,” kutipnya (h.63).

Saat itu Irak sedang dikenai sanksi, tapi Cheney bisa-bisanya memasukkan minyak Irak sebagai kebijakan energi Amerika. Padahal, AS tidak memiliki hubungan diplomatik ataupun dagang dengan mereka. Perjanjian bisnis dengan Irak, kata Gray tidak dimungkinkan, kecuali perubahan yang ekstrim semisal pendudukan militer.

“Bagaimana Cheney bisa mengantisipasi peruabahan semacam itu, ketika satu-satunya jalan adalah Bencana 11 September? Mengapa Cheney menyertakan keseluruhan infrastruktur energi?” tulis Gray (h.64).

Itulah sebab, Pemerintah AS ingin agar Saddam Hussein dihujani delegetimasi guna melegalisasikan tindakan mereka. Draf pertama pidato Collin Powell yang ditulis staf Cheney dan National Security Council yang berisi Al-Qaida, hak-hak asasi manusia, dan senjata pemusnah massal, sebagai contoh, “hanyalah pernyataan-pernyataan yang tidak substansial,” tambah Gray.

Tatkala Cheney memaklumatkan bahwa Irak mampu memproduksi senjata nuklir, media televisi Amerika mengudarakannya tanpa pertanyaan meskipun kebohongan semacam ini, kata Gray, bisa dijadikan sebagai landasan pemakzulan.

Lantas media televisi Amerika siang malam menyiarkan berita tentang Saddam yang memanfaatkan uang hasil penjualan minyak untuk membangun istana dan keuangan pribadi. Yang tidak diangkat media Amerika, papar Gray, adalah bahwa Saddam juga menyediakan perawatan kesehatan dan pendidikan cuma-cuma serta pembangunan industri demi rakyat Irak sendiri.

Gray menyimpulkan bahwa Dick Cheney memiliki motif kuat “untuk menjalankan, memungkinkan, atau mengizinkan” terjadinya Peristiwa 11 September. Tapi, para jurnalis Amerika membiarkan kejanggalan ini (h.66).

Gray lalu mempertanyakan bahwa selama empat belas bulan George Bush tidak mengizinkan penyelidikan kejadian-kejadian yang mengarah pada Serangan 11 September. Penyelidikan baru dilakukan selama November 2002 setelah desakan keluarga korban. Keganjilan lain, Pemerintahan Bush hanya memberikan 3 juta dollar kepada Komisi 11 September, sedangkan dana untuk penyelidikan kecelakaan pesawat ulang alik Colombia disediakan 50 juta dollar. “Bahkan Bush menjegal dan menghambat investigasi.” kata Gray (h.87).

Dua tahun setelah invasi, ratusan ribu penduduk Irak tewas dan seratus jiwa lagi meninggal setiap pekan. Sementara itu, pihak Sekutu, lebih dari 1700 prajurit gugur dan puluhan ribu lagi terluka. Namun lagi-lagi, tulis Gray, media Amerika tidak melaporkan secara akurat jumlah korban. Mereka tidak menyampaikan informasi kerusakan alam, properti. Tidak juga penderitaan yang dirasakan rakyat Irak.

“Satu-satunya kepedulian mereka hanyalah mempublikasikan ‘kejayaaan’ serdadu Amerika,” kecam Gray. Media Amerika menghalalkan darah penduduk sipil bak pasukan musuh (h.98).

Akibat corong pemerintah – CNN, MSNBC, dan FOX News – melansir berita sepihak, kini fantasi menjadi realitas bagi khalayak yang mengandalkan berita arus utama (h.48) Salah satu efek dahsayatnya cuci otak: Jutaan pemirsa televisi Barat percaya bahwa Muslim itu teroris, sedangkan Islam itu jahat, atau ancaman bagi kedamaian dunia (h.xxv). Individu atau jurnalis yang bertahan dengan kisah sesunguhnya dideskreditkan melalui serangan pelbagai media sekaligus.

Menurut Gray, situasi tersebut adalah kemunduran setelah Bob Woodward dan Carl Bernstein dari Washington Post pada awal 1970-an dengan pengabdian dan integritas yang tinggi berhasil menurunkan laporan investigatif tentang skandal korupsi pada jenjang pemerintahan teratas: Kasus Watergate. Lantaran degradasi integritas jurnalisme itu, 38 persen khalayak Amerika yang kritis mulai beralih ke mdia alternatif seperti internet.

Jerry Gray adalah mantan wartawan Metro TV dan CBNC Asia. Saat ini dia bekerja sebagai kontributor untuk media-media mancanegara. Dalam bukunya Dosa-dosa Media Amerika ini, Selain kasus Irak, Gray mendedahkan fakta-fakta lain yang tak terungkap di media arus utama Amerika. Misalnya pengeboman Oklahoma City, keuntungan Amerika dari perdagangan opium di Afganistan, penghancuran lingkungan oleh rezim Bush, penyebaran AIDS, dan pembungkaman terhadap Al-Jazeera.

Gray menolak bahwa bukunya spekulatif dan merupakan teori konspirasi itu sendiri. Akan tetapi, Gray terlalu menggambarkan betapa media Amerika melakukan persekongkolan secara akur, dan tidak menjelaskan keuntungan apa yang diperoleh mereka dengan keberpihakan tersebut. Dengan kata lain, Gray mungkin harus menunjukkan fakta-fakta lain tentang seberapa kuat relasi ekonomi politik antara kepemilikan media di Amerika dengan Pemerintahan Bush, sampai-sampai mereka tunduk pada keinginan Bush.

Yang jelas, buku Gray dapat mengajarkan kita tentang kecerdasan bermedia. Kita harus mafhum bahwa dalam ruang redaksi ada keterlibatan individu dan struktur dalam menentukan dan mengkonstruksi sebuah berita. Di sinilah sebagai khalayak, kita berhak meminta pertanggungjawaban media yang menebarkan dusta.

Judul Buku: Dosa-dosa Media Amerika; Penulis: Jerry D. Gray; Pengantar: Effendi Ghazali, Arif Suditomo; Tebal: 238 + xxii halaman; Penerbit: Ufuk Press; Tahun: 2006.

Baca Juga
Di Balik Tayangan Infotainment
Liputan 6 SCTV Memihak Siapa?
Matikan TV Kita!

Itu hanyalah sepenggal di antara banyak kisah sedih keluarga Muslim yang gagal meninggalkan jejak Islam di negara baru mereka. Sebagian besar putera-puteri mereka melakukan konformitas budaya, mengikuti gaya hidup yang materialistis dan sekular, yang secara dominan dipraktikkan di Amerika Serikat.

Jeffrey Lang seorang mualaf kulit putih Anglo-Saxon Amerika Serikat. Dalam sebagian besar kandungan buku Even Angles Ask: A Journey Islam in Amerika, Lang menuturkan betapa konflik budaya, konflik pemikiran, yang menghadang generasi muda Muslim maupun mualaf (pemeluk baru), merupakan persoalan dalam perkembangan Islam di Amerika Serikat.

Ada beberapa kelompok masyarakat di Amerika yang sukar menerima Islam sebagai bagian budaya Amerika. Pertama, generasi muda Muslim yang lahir dan besar di negara itu dan cenderung ingin menjadi “orang Amerika” ketimbang “orang Arab.” Kedua, para mualaf kulit putih Amerika yang terbiasa dengan rasionalitas, yang akhirnya murtad karena tidak bisa menerima kedangkalan berpikir komunitas Muslim yang terdominasi budaya Arab. Ketiga, masyarakat Amerika yang mempunyai stereotip bahwa menjadi Muslim berarti menjadi orang Arab.

Lang mengakui, sukar memang membantah stereotip, atau stigma tersebut. Sebab, “Ketika muncul dalam berita, para Muslilm Amerika selalu berpakaian dalam jubah Timur Tengah,” tulis Lang mengambil contoh (h.132). Selain itu, tambah Lang, simbol-simbol seperti pakaian Timur Tengah, ucapan-ucapan Arab, atau berjanggut, meneguhkan semua anggapan itu, sampai-sampai para mualaf dan sahabat Lang berkomentar kepadanya bahwa kaum Muslim mungkin mengira bahwa Tuhan “hanya mengerti bahasa Arab.”

Tidak heran, warga setempat yang masuk Islam mengalami krisis identitas dan konflik budaya. Di satu sisi mereka ditolak komunitas mereka sendiri, didiskrimnasi lantaran dianggap melakukan pengkhianatan budaya. Tapi, di sisi lain, mereka pun tidak diterima komunitas Muslim sepenuhnya, karena sukar mengadaptasikan budaya Amerika yang sudah tertanam semenjak kecil, dengan budaya Arab yang asing.

Ketika mengkritik praktik dan pandangan yang bercorak Arab tradisional, sebagai contoh, sering malah mereka dituding kebarat-baratan dan dicap “tidak islami.” Apalagi, jika seorang Muslim mempertanyakan hukum Islam klasik atau kebiasaan yang mapan, ia dibungkam dengan tuduhan “hendak mengubah agama” (h.142).

Seorang Muslim justru dianggap saleh jika semakin menampilkan kebiasaan lahiriah yang tidak penting semisal mengenakan sorban, gamis, memanjangkan janggut, dan mengucapkan idiom-idiom Arab. Disebabkan oleh pemahaman yang remah ini, sebagian mualaf kulit putih berupaya keras menjadi “orang Arab” agar dapat diterima komunitas Muslim. Hal-hal seperti ini lagi-lagi semakin memperkuat stereotip warga Amerika bahwa Islam identik dengan Arab.

“Saya teringat suatu ceramah yang saya hadiri di sebuah universitas sewaktu pertama kali saya tertarik dengan Islam. Pembicaranya — seorang mualaf Amerika yang mengenakan busana mirip pakaian Saudi Arabia — terus-menerus menyisipkan dalam presentasinya istilah-istilah Arab yang diucapkan dengan buruk, seolah-olah segenap khalayaknya akrab dengan istilah-istilah itu. Suasana seperti itu menciptakan begitu banyak kesenjangan dalam pemahaman saya sehingga pembicaraannya, bagi saya, secara praktis tidak bisa dipahami. Saya tinggalkan ceramah itu dengan perasaan bahwa untuk menjadi seorang Muslim seseorang harus menjadi seorang Arab,” tulis Lang (h.31).

Lang hendak mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi sesungguhnya bukan antara Islam dengan Amerika, melainkan antara “budaya Arab yang kolot dan konservatif” dengan “budaya yang rasional dan modern.”

Misalnya, pandangan orang Arab mengenai peran gender membuat tidak sedikit wanita kulit putih Amerika mengundurkan diri dari niat mempelajari Islam. Lang pernah menyaksikan, sebagai contoh, seorang wanita kulit putih Amerika memutuskan tidak jadi memeluk Islam karena gerah mendengar pertengkaran para jemaat Masjid tentang boleh tidaknya seorang perempuan hadir di masjid itu.

Sewaktu Lang dan keluarga tinggal di Dahran, Arab Saudi, ketiga putrinya ia masukkan ke sebuah sekolah Islam khusus untuk anak-anak perempuan. Pada hari pertama belajar, kepala sekolah mengutip hadis yang mengatakan bahwa intelegensi kaum wanita berada di bawah kaum pria (h.148) walaupun menurut Lang tak ada ayat Quran yang mendukung hadis ini. Namun, sayangnya, di Amerika justru pandangan-pandangan tradisional seperti ini seringkali dilontarkan penceramah Muslim dalam kuliah-kuliah umum tentang Islam di universitas-universitas sehingga membuat orang Amerika salah paham tentang Islam.

Generasi muda Muslim yang lahir dan tumbuh dalam budaya Amerika tidak nyaman dengan praktik-praktik dan pandangan-pandangan semacam ini, sehingga mereka enggan disebut sebagai seorang Muslim kendati mewarisi “nama Arab.” Jika ditanya, “Apakah kamu Muslim?” Mereka akan menjawab, “Orang tua sayalah yang Muslim.”

Oleh karena itulah, Lang menyimpulkan bahwa kaum Muslim di Amerika sangat membutuhkan ulama-ulama asli Amerika yang dapat memecahkan problem budaya tersebut. Ulama-ulama itu mengerti budaya Amerika dan mampu membimbing generasi baru Muslim Amerika — baik generasi muda Muslim maupun para mualaf — untuk hidup menurut ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka menguasai ilmu-ilmu klasik, tapi siap mengkaji secara kritis karya-karya ulama di masa lalu. Dengan begitu Islam dapat ditafsirkan dengan konteks masyarakat Amerika kontemporer. Di sini Lang ragu bahwa komunitas Islam Amerika bisa bertenggang rasa dengan kajian Islam klasik yang ada saat ini. Pendeknya, Lang mendambakan terciptanya masyarakat Muslim yang bergaya Amerika moden (h.297-298).

Nama Jeffrey Lang dapat disejajarkan dengan para mualaf Barat lain seumpama Leopold Weiss, Murad Hofmann, Roger Garaudy, atau Maryam Jameelah yang menyumbangkan perspektif alternatif dalam menafsirkan universalitas Islam. Keinginan Lang menampilkan citra diri sebagai Muslim Amerika, misalnya, ia ejawantahkan dengan mempertahankan nama Amerikanya, memilih mengucapkan “thank’s God” alih-alih “alhamdulillah,” dan tetap berbusana ala Barat, karena baginya simbol-simbol bukan persoalan substansial.

Selama beberapa tahun menjadi Muslim yang “bukan merupakan rencana hidupnya” itu, Jeffrey Lang — yang juga seorang guru besar matematika — menyaksikan bagaimana komunitas Muslim saling mendengki, menggunjing, menjelekkan jemaat Muslim di luar kelompok mereka, enggan menerima kritik, bahkan mengkafirkan satu sama lain.

Banyak mualaf kulit putih yang keluar dari Islam lantaran kecewa, tapi Lang bersiteguh. “Saya memeluk Islam bukan karena komunitas Muslim, melainkan lantaran kebenaran Qur’an!” katanya kepada sahabat kulit putihnya yang akhirnya murtad.

Buku ini sebenarnya dipersembahkan Lang kepada puteri-puterinya agar mengenal Islam. Selan itu, buku ini juga ditujukan sebagai penuntun bagi para mualaf kulit putih Amerika yang pada umumnya mengalami tahap-tahap perjalanan spiritual keislaman serupa.

Sebagian besar isi buku ini mengandung pergulatan intelektual dan spiritual Lang dalam memahami Islam, tapi bab dua secara khusus memuat penafsiran Lang mengenai prinsip-prinsip dasar Islam yang menjadi argumen keberislamannya.

Meskipun di Amerika menemukan relevansinya, gagasan dalam buku ini — bagi kita di Indonesia — mungkin kedengaran usang, karena perdebatan semacam ini pernah dipopularkan Nurcholish Madjid sekitar dua-tiga dekade silam. Namun demikian, buku ini memberikan kesadaran bahwa sebagaimana malaikat yang berani mempertanyakan penciptaan manusia kepada Tuhan, kita pun seharusnya berani menggugat pengamalan Islam yang secara umum kita pahami sekarang. Islam substansial, atau Islam Arab?

Judul Buku: Bahkan Malaikat Pun Bertanya: Membangun Sikap Berislam yang Kritis; Judul Asli: Even Angels Ask: A Journey to Islam in Amerika; Penulis: Jeffrey Lang; Penerjemah: Abdullah Ali; Penyunting: M.S. Nasrulloh; Pengantar: Murad Hoffman (edisi Amerika Serikat), Jalaluddin Rakhmat (Indonesia). Tebal: xvi + 302 halaman; Penerbit: Serambi. Tahun 2001.

Baca Juga
Salat Id, Perbedaan, dan Kasih Tuhan
Main Petasan, Cekikikan Saat Tarawih, dan Spiritualitas Ramadan
Hati, Rasio, dan Ketenangan Jiwa

Penyelenggaraan survai rating televisi di tanah air dirintis oleh Survai Research Indonesia (SRI) semenjak 1990. Pada tahun 1994 AC Nielsen — perusahaan riset pemasaran terkemuka asal Amerika Serikat — mengakuisisi SRI, sehingga namanya berubah menjadi AC Nielsen-SRI. Selanjutnya beberapa kali perusahaan ini berganti nama. Pertama, AC Nielsen Media International, kemudian Nielsen Media Research. Terakhir pada tahun 2004 ia menjadi AGB Nielsen Media Research.

Sebelum pemeringkatan, Nielsen mengadakan TV Establishment Survey guna mengetahui persentase kepemilikan televisi pada tingkat rukun tetangga. “Tingkat panetrasi TV Indonesia lumayan tinggi,” kata Irawati Pratignyo, Direktur Pelaksana AGB Nielsen Media Research. Ia menyebutkan angka delapan puluh persen.

Pelaksanaan metodologi, jelas Irawati, mengacu Panduan Global Pengukuran Khalayak Televisi (Global Guidelines for TV Audience Meausurement), yaitu prosedur standar pengukuran rating Nielsen di dunia.

Pengukuran kemudian dilakukan di sepuluh kota besar, yaitu Jakarta dan sekitarnya (Bogor, Tangerang, Bekasi), Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya (dan Gerbangkertasila), Denpasar, Makasar, Medan, Palembang, dan Banjarmasin.

Penyebaran sampel tidak sama di setiap kota, yaitu Jakarta 55 persen, Surabaya 20 persen, Bandung 5 persen, Yogyakarta 5 persen, Medan 4 persen, Semarang 3 persen, Palembang 3 persen, Makassar 2 persen, Denpasar 2 persen, dan Banjarmasin 1 persen. Angka ini proporsional berdasarkan populasi kepemilikan televsisi di tiap-tiap kota itu. Kepemilikan televisi di Jakarta, misalnya, 55 persen terhadap total 10 kota, maka jumlah sampelnya 55 persen.

Batasan populasi, kata Irawati, “adalah semua penduduk kota yang terdaftar dalam Kartu Keluarga, berusia berusia lima tahun atau lebih, dan tinggal di rumah tangga yang memiliki pesawat televisi dengan keadaan baik.” Lantas, ujarnya, sampel ditentukan berdasarkan teknik acak berjenjang (stratified random).

“Di televisi responden dipasang peoplemeter,” jelas Irawati. Peoplemeter adalah alat yang mampu mengukur jumlah penonton — paling tidak selama satu menit, atau minimum 17 detik — pada sebuah acara. Alat ini mampu melacak pilihan frekuensi teleivsi sampai 999 saluran dan mendeteksi frekuensi, modulasi gambar, dan modulasi audio-video. “Tapi, ia tidak memperhitungkan preferensi (suka, tidak suka), tidak juga kualitas program (apakah baik atau buruk),” jelas Irawati.

Pada peoplemeter tersambung sebuah gagang (handset) yang terprogram untuk mencatat jati diri setiap anggota keluarga. Bila hendak menonton, sebagai contoh, mereka menekan salah satu tombol pada gagang itu terlebih dahulu. Secara otomatis alat itu mengumpulkan data tentang acara apa saja yang dipirsa setiap anggota keluarga dalam hitungan menit. Jadi, responden tidak perlu lagi mengisi kuesioner semenjak memulai menonton televisi sampai selesai. “Dengan begitu, sistem ini mengurangi kesalahan manusiawi (human error),” kata Irawati.

Jika terdapat dua televisi dalam sebuah rumah, jumlah peoplemeter yang dipasang juga dua. Yang jelas, aktivitas menonton pembantu ataupun satpam — kalau ada — tidak direkam. Begitu juga, televisi khusus untuk pembantu dan satpam tidak dipasang peoplemeter.

Pengukuran oleh peoplemeter berlangsung secara seketika (online) dan tunda (offline). Pada cara tunda, data tentang perilaku menonton direkam terlebih dahulu ke disket yang terletak dalam slot peoplemeter. Disket itu kemudian setiap minggu diambil oleh seorang petugas Nielsen.

Pada cara seketika, data terkumpul pada saat responden menonton. Pada cara ini peoplemeter – yang tersambung dengan telepon rumah — dikoneksi pusat data Nielsen pada sekitar jam dua dini hari. “Persoalannya, Telkom melakukan perbaikan pada jam-jam ini. Jadi, seringkali tidak terhubung,” kata Irawati. Itulah sebab, tambahnya, data peringkat di Indonesia baru dapat dikeluarkan secara mingguan, belum harian.

Irawati mengungkapkan, panjang program televisi ikut mempengaruhi rating. Misalnya, sebuah program berdurasi tiga puluh menit pada awalnya berating sepuluh persen. Ketika diperpanjang menjadi enam puluh menit, ratingnya turun menjadi delapan peratus karena angka pembagi — yaitu jumlah khalayak — semakin besar.

Selain itu, kualitas gambar mempengaruhi rating. Jika kualitas gambar buruk, penonton akan cenderung meninggalkan saluran itu, tak peduli betapa bagusnya program acara.

Pada saat jam-jam puncak (peak hour), penonton memiliki pilihan terbatas karena setiap saluran menyajikan jenis program yang sama. Adapun acara-acara kagetan seperti Piala Dunia, liburan sekolah, bencana alam, bom, dan sejenisnya mampu mendongkrak rating.

Membaca Rating Nielsen

Pemeringkatan dengan peoplemeter juga tidak dilakukan di desa-desa, lantaran, “di desa kehidupan berjalan tidak sedinamis di kota,” kata Irawati. Kalaupun ada, responden di desa hanya membuat catatan harian tentang aktivitas menonton mereka. Itulah sebab, ujar Irawati, “Kami tidak pernah mengklaim hasil rating kami bisa digeneralisasi secara nasional.”

Memang survai rating Nielsen memiliki validitas internal yang baik: ia menggunakan alat ukur canggih yang mampu mengurangi kesalahan masukan data sekecil-kecilnya. Akan tetapi, validitas eksternalnya terlalu lemah untuk sampai bisa megatakan bahwa hasil rating ini mewakili gambaran umum se-Indonesia.

Hasil rating harus dibaca lebih spesifik, hanya berlaku untuk kota besar di barat negeri yang tercakup pengukuran ini. Lagipula, sampel tidak meliputi wilayah pedesaan yang justru didiami delapan puluh persen masyarakat Indonesia.

Selain itu, 55 persen sampel adalah khalayak Jakarta. Jadi, boleh dibilang masyarakat Jakarta “sangat berkuasa” mempengaruhi jenis tayangan televisi, karena hasil rating menjadi acuan siaran stasiun televisi Jakarta, yang daya pancarnya menjangkau hampir seluruh Nusantara.

Sepuluh kota dipilih sebagai sampel berdasarkan riset Nielsen tentang “kebutuhan pengguna data” seperti industri, iklan, biro iklan, dan stasiun televisi. Pertimbangannya, distribusi barang dan jasa terkonsentrasi di kota itu. Jadi, rating sebenarnya melayani kepentingan industri untuk mempromosikan barang dan jasa mereka yang distribusinya terkonsentrasi di kota-kota besar itu, bukan mengungkapkan perilaku-menonton khalayak secara umum.

Fenomena ini mencerminkan ketimpangan penyebaran kemakmuran di tanah air. Sayangnya, ketimpangan ini justru memunculkan dominasi budaya tertentu (misalnya gaya hidup kota besar yang konsumtif), yang berdaya mendiktekan tayangan televisi, dan menyeragamkan budaya Indonesia yang majemuk.

Pada akhirnya, kualitas sebuah acara tetap bergantung pada kebijakan stasiun televisi, bukan rating. Acara berating tinggi tidak benar-benar mengindikasikan bahwa acara itu disukai. Sebab, ada faktor lain semisal pilihan khalayak terbatas (karena homogenisasi acara tadi, atau karena stasiun televisi sering latah ikut-ikutan).

Sekarang berpulang kepada stasiun televisi, apakah kebijakan penayangan mereka sangat mempertimbangkan kualitas, kesusilaan, dan norma-norma masyarakat dengan semangat pencerahan, ataukah asumsi-asumsi tafsiran rating yang sebaliknya.

Baca Juga
Rating, Share, dan Kepuasan Khalayak
Matikan TV Kita!

Sebagai contoh, jika populasi televisi 10.000, dan pada satu menit penayangan sebuah acara RCTI disaksikan 2000 orang, sedangkan pada saat yang sama acara yang dipancarkan SCTV dan Indosiar ditonton oleh 1000 orang, maka rating masing-masing 20 peratus (RCTI), 10 peratus (SCTV), dan 10 peratus (Indosiar).

Angka rating dapat dipengaruhi oleh durasi program, program tandingan, kualitas penerimaan siaran, serta penonton yang ada. Keberadaa penonton bisa disebabkan oleh jadual tayang, waktu-waktu insidental, dan pola kebiasaan penonton di daerah tertentu.

Adapun porsi khalayak (audience share) adalah persentase penonton program TV tertentu terhadap keseluruhan penonton pada saat tertentu. Dengan begitu, jika jumlah orang yang menyalakan televisi saat itu adalah 4000, porsi khalayaknya adalah 50 peratus (RCTI), 25 peratus (SCTV), dan 25 peratus (Indosiar).

Kedua konsep umum digunakan dalam praktik industri untuk mengukur kinerja mereka.

Metode rating muncul di Amerika Serikat seiring dengan perkembangan stasiun radio komersial pada tahun 1920-an. Ketika itu agen-agen iklan ramai membuat siaran niaga untuk pelbagai jaringan radio. Metode rating kemudian diterapkan karena para pengiklan ingin tahu seberapa luas khalayak yang terjangkau.

Pada awalnya metode rating dilakukan dengan wawancara lewat telepon untuk memperkirakan cakupan jaringan radio nasional di seluruh Amerika Serikat. Setelah teknologi televisi bertumbuh pada dekade berikutnya, AC Nielsen menerapkan metode rating siaran televisi untuk kali pertama.

Perusahaan riset ini menggunakan dua teknik yang masih dilakukan sampai sekarang. Pertama, menempatkan sebuah alat pengukur pada pesawat televisi di rumah-rumah pemirsa tertentu yang dijadikan sampel untuk merekam pilihan program mereka. Kedua, meminta responden membuat catatan tentang acara apa yang mereka tonton setiap hari. Hasil rating itu menentukan harga jual slot waktu bagi pemasangan iklan pada program-program televisi.

Sejalan dengan semakin beragamnya media siaran, rating tidak sekadar mengungkapkan jumlah penonton, tetapi juga karakteristik demografi khalayak. Perusahaan iklan yang mempromosikan apartemen mewah, sebagai contoh, tidak saja membutuhkan informasi tentang berapa besar khalayak program televisi tertentu, tapi juga tentang berapa banyak di antara mereka bersesuaian dengan karakteristik target produk (misalnya pendapatan tinggi dan usia 30 tahunan). Atas dasar pertimbangan ini, perusahaan itu kemudian membuat keputusan apakah sebaiknya ia membeli slot waktu jeda komersial untuk iklan mereka pada program tertentu.

Metode rating diterapkan jauh sebelum landasan teoritisnya digambarkan oleh Elihu Katz pada tahun 1959. Pada saat itu ilmu komunikasi yang cenderung mengangkat efek sebagai persoalan mengalami kejenuhan. Teori-teori efek menganggap khalayak sebagai entitas pasif dan bisa diarahkan sebagaimana kehendak komunikator. Akan tetapi, Katz menawarkan fokus kajian dari sumber ke penerima. Atau dengan kata lain, mengganti pertanyaan penelitian “what do media do to people?” menjadi “what do people do with the media?”

Orang mengkonsumsi media, umpamanya, karena ia ingin memuaskan sebagian kebutuhannya. Seorang pengusaha, sebagai contoh, cenderung menonton informasi keuangan ketimbang opera sabun. Dengan kata lain, dalam teori ini khalayak ditempatkan sebagai entitas yang aktif dan pemakaian media mempunyai tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan untuk memuaskan diri mereka. Maka, stasiun televisi bersaing untuk memenuhi pemuasan tersebut.

Meskipun demikian, pengukuran rating sama sekali tidak mengukur preferensi khalayak. Akan tetapi, pada praktiknya para awak media siaran secara aproiori telah membuat asumsi bahwa ada asosiasi antara rating dengan preferensi khalayak. Oleh sebab itu, setiap stasiun televisi lantas berusaha merancang pelbagai program yang mengejar rating. Tujuannya agar pengiklan tertarik memasang siaran niaga di acara televisi mereka.

Lantas, kepuasan apakah yang dicari khalayak? Di sini McQuail, Blumler, dan Brown membuat beberapa kategori. Pertama, pelarian dari rutinitas dan masalah; penyaluran emosi. Kedua, hubungan personal, bahan perbincangan sebagai kebutuhan pertemanan. Ketiga, jati diri personal dan psikologis semisal penguatan, peneguhan, pemahaman diri, eksplorasi realitas. Keempat, pengawasan, berkaitan dengan informasi tentang sesuatu yang bisa jadi mempengaruhi seseorang atau menolong orang mengerjakan sesuatu.

Baca Juga
Beginilah Cara Pengukuran Rating Dilakukan