Should we vote SBY for the next five year term or we change him with other candidates?

Well, the questions can be answered by other questions which are some indicators that we may use to make a judgment over his presidency during last five years of his power. Those indicators will not talk about complicated macro economy. Instead, they tend to be related to our daily lives.

Firstly, compared to the early days of Susilo’s presidency to the present, have you been encountering an improvement of your quality of life? For example, you might have been jobless in 2004, but now you have a job. Or if you had had worked already, during the last five years you have enjoyed a rise of income which means you have a better purchasing power today than it was five years ago. That enables you to afford more than just basic needs such as food, clothes, and house as well as a good education for your children.

Secondly, do you feel safer?

Our brothers in Aceh, for instance, will absolutely say “yes” for this question. Undeniable, Susilo has created peace in Aceh. Of course, Jusuf Kalla’s significant contribution should be counted on too. The point is, however, the Helsinki agreement was made under Susilo’s authority. As tsunami hit the conflicting province at the end of 2004, he immediately ordered his officials to negotiate peace with Aceh Separatist Movement and encourage the entire process.

How about you then? Do you feel safer, for example, when you walk or drive in the city today without worrying about being robbed? Do you feel secured to travel around the archipelago now than five years ago when suicide bombers attacked many cities?

Thirdly, if you come from minority groups, are you treated more equal than five years ago?

And so on and so on. You can add more questions regarding your last five years life during Susilo’s presidency. The point is if your quality of life has been getting better in last five years, it would not be a mistake if you vote for him again. But if it has not or on the contrary your life has been worse, you should not choose him. Anyway, only you yourself know the answers, not political observers.

Maka saya pergi ke Stasiun Kalibata dengan bus sedang.

Sesampai di sana saya melihat garis antrian dibedakan antara calon penumpang kereta ekonomi biasa dengan yang bererpendingin udara.

Saya mendekati jendela loket di antrian penjualan karcis kereta listrik berpendingin udara.

“Saya mau ke Depok,” kata saya kepada petugas loket. “Apa ada yang berhenti di Stasiun UI?”

Sang petugas sedang mengunyah makanan. Jadi, ia hanya bisa “berbicara” dengan kepala dan tangannya. Dia mengangguk, sedangkan telunjuknya mengarah ke lembar pengumuman keberangkatan yang tertempel di kaca. Pada lembar itu tertulis “Tujuan Bogor, pukul 11.38.” Saya menengok jam tangan digital saya. Sekarang pukul 11.15. Baiklah, masih ada waktu 23 menit.

“Ciri-ciri keretanya apa?” tanya saya, karena khawatir salah naik gerbong. Sebab ada rangkaian kereta cepat yang tidak berhenti di Stasiun UI.

“Nanti diberitahu lewat pengeras suara,” katanya. Kelihatannya ia sudah menelan seluruh makanannya.

Saya naik ke pelataran stasiun. Ada dua petugas berjaga-jaga di pintu masuk. Salah seorang meminta saya memperlihatkan karcis. Saya menunjukkannya. Dia mempersilakan saya lewat.

Sepertinya ada perubahan suasana di stasiun Kalibata. Biasanya – mungkin sampai dua-tiga pekan lalu — penjagaan pintu pelataran begitu longgar, sehinggga banyak orang yang mendapat tumpangan gratis.

Saya duduk di bangku besi panjang di pelataran. Sekitar sepuluh menit kemudian, kereta ekonomi non-AC masuk.

Penumpang berdesak-desakan. Tapi tidak ada yang naik ke atap. Situasinya amat berbeda dengan beberapa bulan sebelumnya ketika banyak orang yang nekat duduk di atap gerbong. Akibatnya, banyak yang mati gosong lantaran terpanggang arus listrik tegangan tinggi. Atau terjatuh dengan darah yang berbekas pada anggota badan yang telah tercincang.

Pukul 11.37, petugas berseru dengan pengeras suara. “Perhatikan di jalur dua. Kereta ekonomi berpendingin udara tujuan Bogor akan masuk. Kereta akan berhenti di setiap stasiun.”

Saya takjub. Tepat pukul 11.38 Kereta saya benar-benar berhenti di hadapan saya. Luar biasa. Biasanya mereka tidak pernah menaati jadual. Ini kemajuan penting!

Pintu terbuka. Saya naik. Begitu saya masuk, pintu kembali tertutup. Badan yang sedari tadi gerah, menjadi nyaman dengan hawa sejuk di dalam. Berbeda dengan kereta nirpendingin udara, gerbongnya leluasa. Tapi karena tempat duduk di gerbong tempat saya masuk terisi semua, saya menyusuri gerbong lainnya, mencari tempat duduk kosong. Saya lihat ada seorang petugas berjaga-jaga di setiap pintu penghubung antargerbong.

Ketika saya hendak melangkah ke gerbong berikut, seorang petugas meminta saya memperlihatkan karcis. Begitu juga ketika saya masuk ke gerbong berikutnya lagi, petugas yang lain menyakannya juga. Pengawasan ketat.

Akhirnya saya menemukannya juga di gerbong ketiga dari rangkaian terbelakang. Pada saat saya duduk, saya melihat di dinding seberang ada tulisan kanji terpampang. Oh, ini kereta bekas buatan Jepang. Kalau dilihat dari modelnya, sepertinya keluaran tahun 1960-an. Mengapa tidak membeli produksi dalam negeri sendiri, ya? ‘Kan ada PT INKA?

Kereta yang saya tumpangi berhenti di setiap stasiun. Dan setiap ada sekelompok penumpang yang masuk, para kondektur di gerbong masing-masing memeriksa mereka dengan ketat, memastikan bahwa mereka membeli karcis yang sesuai.

Akhirnya kereta berhenti di Stasiun UI. Saya melihat jam tangan. Pukul 11.53! Perjalanan hanya butuh 15 menit. Jika dengan bus, mungkin 40 menit sampai 1 jam karena banyak hambatan di jalan.

Saya turun dengan perasaan sesegar ketika saya naik tadi. Jadi terkenang betapa tersiksanya ketika menggunakan trayek yang sama sepuluh tahun silam. Sesak, pengap, bau, kotor, ngaret, copet….

Tapi itu dulu, karena Rupanya Divisi Perusahaan Umum Kereta Api yang mengelola rute Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi bersunguh-sungguh ingin mengubah wajah mereka. Tahniah!

Baca Juga
Banjir Menggenang Sampai Thamrin
Memilih Gubernur Jakarta, Bang Uki Istikrarah

Sudah dua brigade (sekitar dua puluh ribu) pemuda Indonesia direkrut menjadi anggota Askar Wataniah untuk menjaga perbatasan di Kalimantan. Padahal, sejauh ini, TNI hanya menempatkan 680 personel untuk menjaga perbatasan sepanjang 204 km itu.

Pemerintah Malaysia menjanjikan gaji, bonus, dan asuransi kepada anggota Askar Wataniah layaknya prajurit Tentara Diraja Malaysia. Sebagai perbandingan, jika setiap prajurit TNI setingkat Tamtama digaji Rp1,4 juta sampai Rp1,7 juta per bulan, anggota Askar Wataniah dibayar Rp2 juta sampai Rp3 juta per bulan.

Namun, tidak hanya itu, anggota Askar juga diaku sebagai warga negara Malaysia. Tentu saja, dalam situasi ini, berlakulah hukum ekonomi penawaran dan permintaan yang menafikan nasionalisme.

Portal Kementrian Pertahanan Malaysia menyebutkan Askar Wataniah adalah tentara simpanan (cadangan) Tentara Darat Malaysia. Mereka adalah lapis kedua pertahanan negara dalam konsep Hanruh (Pertahanan Menyeluruh) Malaysia. Dengan mengenakan seragam prajurit, mereka dilatih teknik bela diri, baris-berbaris dengan memanggul senjata, serta kemampuan militer. Keberadaan mereka mirip Kesatuan Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) TNI, atau Garda Nasional Amerika Serikat.

Sebenarnya perekrutan ditujukan kepada warga berusia 18 sampai 30 tahun yang memiliki KTP Malaysia. Hanya saja, warga Indonesia di perbatasan ber-KTP ganda. Dan lantaran miskin, para pemuda di perbatasan terdorong bergabung dengan Askar Wataniah. Mereka melintasi perbatasan dan ikut pelatihan. Setelah itu, mereka diterima sebagai anggota Askar. Mereka bahkan kerap diperintahkan menggeser patok perbatasan menjorok ke wilayah Indonesia.

Bayangkan saja, seandainya terjadi konflik fisik di perbatasan, yang bakal dihadapi TNI adalah warga Indonesia sendiri.

Akan tetapi, di samping persoalan kemiskinan, memang perbatasan Kalimantan Barat adalah wilayah ekonomi. Selain kayu gelondong, lahan di daerah ini berpotensi menghasilkan minyak kelapa sawit (crude palm oil) dalam jumlah besar. Harga CPO saat ini melambung lantaran dicari dunia. Sebab, CPO adalah energi alternatif bahan bakar fosil.

Tidak heran bila terjadi kasus patok bergeser, dan hutan Indonesia pun dieksploitasi oleh Malaysia. Saat ini wilayah perbatasan Indonesia yang tadinya hijau, sebagai contoh, menggersang lantaran dibalak secara liar oleh perusahaan kayu Malaysia. Menjadi semakin ironis bila pelakunya adalah warga Indonesia yang tunduk kepada oleh aparat Malaysia.

Jadi, boleh dibilang, perekrutan anggota Askar Wataniah dari kalangan warga Indonesia adalah usaha cerdik menyusupkan mata-mata, atau kaki ke dalam wilayah Indonesia. Itu juga strategi kalem tapi efektif untuk meningkatkan kekuatan dan kesiapan negara jiran itu di perbatasan mengantisipasi lawan. Tanpa ribut-ribut, tanpa konflik bersenjata, Malaysia telah mengambil sebagian wilayah Indonesia.

Persoalannya, untuk kawasan perbatasan Indonesia kehabisan napas. Dibutuhkan anggaran buat beberapa departemen sekaligus seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI, Polisi Republik Indonesia, dan Kejaksaan. Tanpa kekuatan negara yang sanggup menekan, Indonesia takkan mampu mencegah pengaruh Malaysia di perbatasan yang semakin kuat.

Anggota parlemen Happy Bone Zulkarnaen memperlihatkan kepada media massa jepretan foto-foto proses perekrutan dan pelatihan tempur dengan seragam militer. Namun, pemerintah tetap harus melaksanakan penyelidikan menyeluruh buat memastikan apakah para askar dalam foto itu benar-benar warga Indonesia. Jika terbukti, sikap resmi harus diambil: nota protes yang keras harus dinyatakan, lantaran Malaysia telah memanfaatkan warga Indonesia buat tujuan militer secara semena-mena.

Kasus ini adalah klimaks persoalan perbatasan yang terbengkalai. Kesejahteraan rakyat harus diangkat sejalan dengan peningkatan kekuatan pertahanan di kawasan ujung tombak negara ini. Oleh sebab itu, sudah saatnya, pertumbuhan ekonomi perbatasan dipercepat buat mengangkat taraf hidup mereka, sehingga tidak tergoda jebakan inflitrasi asing.

Yang perlu diatasi adalah benturan-benturan birokratis, terutama perdebatan antara batasan kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Untuk mengatasi itu, presiden sebaiknya mengeluarkan kebijakan khusus yang dilegitimasi parlemen melalui undang-undang.

Sikap tegas harus diambil segera, karena Indonesia selama ini sudah cukup lunak terhadap Malaysia. Prasangka baik kepada negara jiran perlu, tapi harus diiringi dengan sikap waspada. Jika tidak, setapak demi setapak asing melangkah, tahu-tahu hilanglah kedaulatan kita.

Baca Juga
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 1/3): Indonesia Sebenar-benar Asia yang Multikultur dan Demokratis
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 2/3): Indonesia Negara Bebas, Malaysia Negara yang Mengekang
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 3/3): Indonesia Menuju Perbaikan; Malaysia, Kerusakan

Jakarta kelebihan penduduk. Lantaran sebagian besar uang berputar di kota ini, semua orang berbondong-bondong ke sini mengadu nasib. Baik rakyat jelata, maupun kelas menengah-atas.

Pemukiman baru dibuka. Pusat belanja, mal-mal, hotel-hotel, perkantoran, lapangan golf, didirikan buat menjala pasar yang terus bertumbuh. Jalan-jalan raya dan bebas hambatan dibangun.

Akhirnya, perkembangan kota sampai pada titik jenuh dan takterkendali. Banyak wilayah yang seharusnya merupakan resapan air ditransformasi menjadi kawasan komersial, sedangkan warga miskin mengambil bahu sungai secara liar sehingga menghambat aliran air.

Tomang, Senayan, Pantai Indah Kapuk, Kelapa Gading, Pluit, Sunter adalah beberapa contoh betapa kepentingan pemilik modal mengalahkan keseimbangan lingkungan. Tidak heran, dengan hujan lokal beberapa jam saja, Jakarta berantakan. Jalan-jalan protokol seperti Thamrin dan Merdeka, serta jalan tol yang memonopoli akses menuju bandara tenggelam. Penerbangan batal. Perdagangan lumpuh. Kerugian mencapai puluhan miliar rupiah.

Selama ini Jakarta mengambinghitamkan wilayah satelitnya sebagai penyebab asal banjir. Namun, jelas bahwa banjir awal Februari memperlihatkan bahwa biang keladi berada di Jakarta sendiri.

Sampai saat ini, transformasi kawasan hijau menjadi wilayah komersial masih terus berlaku. Entah mengapa, pembangunan perumahan, apartemen, hotel, dan perkantoran terus diizinkan secara semena-mena tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, atau bahkan keselamatan penghuninya sendiri. Dengan pengamatan awam saja, kita bisa menemukan contoh-contoh bangunan yang dipaksakan untuk berdiri sekadar buat memanfaatkan lahan ekonomi yang terbatas.

Bisa saja pengembang properti mewah di televisi TV dengan bangga mempromosikan bahwa apartemennya, pemukimannya bebas banjir. Tapi, tentu saja mereka takkan membeberkan bagaimana kawasan sekitarnya menjadi “tumbal.” Padahal, jika pemerintah daerah mampu mengusir pedagang kaki lima, atau menertibkan hunian liar lantaran pelanggaran terhadap tata ruang, mengapa hal yang sama tidak dapat dilakukan terhadap bangunan-bangunan mewah yang berdiri bukan di tempat peruntukannya?

Akan tetapi, selain penggadaian itu, kesadaran lingkungan warga juga menyedihkan. Cobalah Anda amati: banyak warga membuang sampah sembarangan. Di kali, di selokan, di jalan raya, atau di lahan kosong milik orang.

Saya pernah mendapati sepasang pengendara sepeda motor membuang kantong plastik berisi sampah ke Kali Cipulir tanpa rasa bersalah. Atau, penumpang BMW membuang ampas buah ke jalan raya seenaknya. Saya pernah menyaksikan, sebuah gelas plastik air mineral yang kosong dilemparkan dari dalam mobil patroli polisi. Bahkan, seorang anak dengan entengnya membuang bungkus permen ke halaman rumah saya sendiri.

Lantaran setengah warga Jakarta bertingkah seperti ini, tentu saja drainase tersumbat. Tumpukan pelbagai jenis sampah di pintu air Manggarai, sebagai contoh, adalah saksi bagi perilaku primitif warga Jakarta yang menggampangkan masalah, tapi kalang kabut tatkala masalah itu membesar.

Banjir Jakarta adalah persoalan struktur dan mental sekaligus. Sebagian besar disebabkan oleh penerapan aturan yang korup. Sebagian lagi perilaku individu yang terbelakang. Seandainya aturan ditegakkan tanpa pandang bulu, dan apabila setiap warga bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya, banjir takkan menggenang sampai Thamrin.

Penyelenggaraan survai rating televisi di tanah air dirintis oleh Survai Research Indonesia (SRI) semenjak 1990. Pada tahun 1994 AC Nielsen — perusahaan riset pemasaran terkemuka asal Amerika Serikat — mengakuisisi SRI, sehingga namanya berubah menjadi AC Nielsen-SRI. Selanjutnya beberapa kali perusahaan ini berganti nama. Pertama, AC Nielsen Media International, kemudian Nielsen Media Research. Terakhir pada tahun 2004 ia menjadi AGB Nielsen Media Research.

Sebelum pemeringkatan, Nielsen mengadakan TV Establishment Survey guna mengetahui persentase kepemilikan televisi pada tingkat rukun tetangga. “Tingkat panetrasi TV Indonesia lumayan tinggi,” kata Irawati Pratignyo, Direktur Pelaksana AGB Nielsen Media Research. Ia menyebutkan angka delapan puluh persen.

Pelaksanaan metodologi, jelas Irawati, mengacu Panduan Global Pengukuran Khalayak Televisi (Global Guidelines for TV Audience Meausurement), yaitu prosedur standar pengukuran rating Nielsen di dunia.

Pengukuran kemudian dilakukan di sepuluh kota besar, yaitu Jakarta dan sekitarnya (Bogor, Tangerang, Bekasi), Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya (dan Gerbangkertasila), Denpasar, Makasar, Medan, Palembang, dan Banjarmasin.

Penyebaran sampel tidak sama di setiap kota, yaitu Jakarta 55 persen, Surabaya 20 persen, Bandung 5 persen, Yogyakarta 5 persen, Medan 4 persen, Semarang 3 persen, Palembang 3 persen, Makassar 2 persen, Denpasar 2 persen, dan Banjarmasin 1 persen. Angka ini proporsional berdasarkan populasi kepemilikan televsisi di tiap-tiap kota itu. Kepemilikan televisi di Jakarta, misalnya, 55 persen terhadap total 10 kota, maka jumlah sampelnya 55 persen.

Batasan populasi, kata Irawati, “adalah semua penduduk kota yang terdaftar dalam Kartu Keluarga, berusia berusia lima tahun atau lebih, dan tinggal di rumah tangga yang memiliki pesawat televisi dengan keadaan baik.” Lantas, ujarnya, sampel ditentukan berdasarkan teknik acak berjenjang (stratified random).

“Di televisi responden dipasang peoplemeter,” jelas Irawati. Peoplemeter adalah alat yang mampu mengukur jumlah penonton — paling tidak selama satu menit, atau minimum 17 detik — pada sebuah acara. Alat ini mampu melacak pilihan frekuensi teleivsi sampai 999 saluran dan mendeteksi frekuensi, modulasi gambar, dan modulasi audio-video. “Tapi, ia tidak memperhitungkan preferensi (suka, tidak suka), tidak juga kualitas program (apakah baik atau buruk),” jelas Irawati.

Pada peoplemeter tersambung sebuah gagang (handset) yang terprogram untuk mencatat jati diri setiap anggota keluarga. Bila hendak menonton, sebagai contoh, mereka menekan salah satu tombol pada gagang itu terlebih dahulu. Secara otomatis alat itu mengumpulkan data tentang acara apa saja yang dipirsa setiap anggota keluarga dalam hitungan menit. Jadi, responden tidak perlu lagi mengisi kuesioner semenjak memulai menonton televisi sampai selesai. “Dengan begitu, sistem ini mengurangi kesalahan manusiawi (human error),” kata Irawati.

Jika terdapat dua televisi dalam sebuah rumah, jumlah peoplemeter yang dipasang juga dua. Yang jelas, aktivitas menonton pembantu ataupun satpam — kalau ada — tidak direkam. Begitu juga, televisi khusus untuk pembantu dan satpam tidak dipasang peoplemeter.

Pengukuran oleh peoplemeter berlangsung secara seketika (online) dan tunda (offline). Pada cara tunda, data tentang perilaku menonton direkam terlebih dahulu ke disket yang terletak dalam slot peoplemeter. Disket itu kemudian setiap minggu diambil oleh seorang petugas Nielsen.

Pada cara seketika, data terkumpul pada saat responden menonton. Pada cara ini peoplemeter – yang tersambung dengan telepon rumah — dikoneksi pusat data Nielsen pada sekitar jam dua dini hari. “Persoalannya, Telkom melakukan perbaikan pada jam-jam ini. Jadi, seringkali tidak terhubung,” kata Irawati. Itulah sebab, tambahnya, data peringkat di Indonesia baru dapat dikeluarkan secara mingguan, belum harian.

Irawati mengungkapkan, panjang program televisi ikut mempengaruhi rating. Misalnya, sebuah program berdurasi tiga puluh menit pada awalnya berating sepuluh persen. Ketika diperpanjang menjadi enam puluh menit, ratingnya turun menjadi delapan peratus karena angka pembagi — yaitu jumlah khalayak — semakin besar.

Selain itu, kualitas gambar mempengaruhi rating. Jika kualitas gambar buruk, penonton akan cenderung meninggalkan saluran itu, tak peduli betapa bagusnya program acara.

Pada saat jam-jam puncak (peak hour), penonton memiliki pilihan terbatas karena setiap saluran menyajikan jenis program yang sama. Adapun acara-acara kagetan seperti Piala Dunia, liburan sekolah, bencana alam, bom, dan sejenisnya mampu mendongkrak rating.

Membaca Rating Nielsen

Pemeringkatan dengan peoplemeter juga tidak dilakukan di desa-desa, lantaran, “di desa kehidupan berjalan tidak sedinamis di kota,” kata Irawati. Kalaupun ada, responden di desa hanya membuat catatan harian tentang aktivitas menonton mereka. Itulah sebab, ujar Irawati, “Kami tidak pernah mengklaim hasil rating kami bisa digeneralisasi secara nasional.”

Memang survai rating Nielsen memiliki validitas internal yang baik: ia menggunakan alat ukur canggih yang mampu mengurangi kesalahan masukan data sekecil-kecilnya. Akan tetapi, validitas eksternalnya terlalu lemah untuk sampai bisa megatakan bahwa hasil rating ini mewakili gambaran umum se-Indonesia.

Hasil rating harus dibaca lebih spesifik, hanya berlaku untuk kota besar di barat negeri yang tercakup pengukuran ini. Lagipula, sampel tidak meliputi wilayah pedesaan yang justru didiami delapan puluh persen masyarakat Indonesia.

Selain itu, 55 persen sampel adalah khalayak Jakarta. Jadi, boleh dibilang masyarakat Jakarta “sangat berkuasa” mempengaruhi jenis tayangan televisi, karena hasil rating menjadi acuan siaran stasiun televisi Jakarta, yang daya pancarnya menjangkau hampir seluruh Nusantara.

Sepuluh kota dipilih sebagai sampel berdasarkan riset Nielsen tentang “kebutuhan pengguna data” seperti industri, iklan, biro iklan, dan stasiun televisi. Pertimbangannya, distribusi barang dan jasa terkonsentrasi di kota itu. Jadi, rating sebenarnya melayani kepentingan industri untuk mempromosikan barang dan jasa mereka yang distribusinya terkonsentrasi di kota-kota besar itu, bukan mengungkapkan perilaku-menonton khalayak secara umum.

Fenomena ini mencerminkan ketimpangan penyebaran kemakmuran di tanah air. Sayangnya, ketimpangan ini justru memunculkan dominasi budaya tertentu (misalnya gaya hidup kota besar yang konsumtif), yang berdaya mendiktekan tayangan televisi, dan menyeragamkan budaya Indonesia yang majemuk.

Pada akhirnya, kualitas sebuah acara tetap bergantung pada kebijakan stasiun televisi, bukan rating. Acara berating tinggi tidak benar-benar mengindikasikan bahwa acara itu disukai. Sebab, ada faktor lain semisal pilihan khalayak terbatas (karena homogenisasi acara tadi, atau karena stasiun televisi sering latah ikut-ikutan).

Sekarang berpulang kepada stasiun televisi, apakah kebijakan penayangan mereka sangat mempertimbangkan kualitas, kesusilaan, dan norma-norma masyarakat dengan semangat pencerahan, ataukah asumsi-asumsi tafsiran rating yang sebaliknya.

Baca Juga
Rating, Share, dan Kepuasan Khalayak
Matikan TV Kita!

Jadi, sebutlah tokoh kita bernama X, usia 30-an. Jabatan produser berita di stasiun televisi Y.

Bagaimana prosedur pemberitaan di stasiun televisi Anda?

Setelah siaran (berita), kami rapat evaluasi untuk (menentukan) liputan besok. Produser-produser mengusulkan isu tertentu. (Isu) bisa bermacam-macam. Koordinator liputan membagi isu-isu itu ke tim liputan masing-masing. Tim A, misalnya, ke istana negara. Tim B ke Departemen Sosial. Kurang lebih (prosedur) di stasiun (televisi) lain sama.

(Setiap) pagi teman-teman (melakukan) liputan yang jadualnya tertempel (di papan pengumuman). Satu tim terdiri dari reporter, kamerawan, dan sopir. Koordinator liputan mengarahkan liputan mereka. Kalau ada perkembangan (peristiwa yang menarik), koordinator liputan mengarahkan.

Jadi, koordinator liputan itu (titik) sentral. Misalkan ada perkembangan di Pangandaraan: ada korban belum dievakuasi. Koordinator liputan (lantas) memerintahkan tim bertanya kepada Mensos (Meteri Sosial). Setelah dapat liputan, mereka lapor korlip (koordinator liputan). “Aku ke mana lagi nih?” Korlip menyuruh lagi, “Lo geser deh ke Balaikota, atau Menteng.” Setelah selesai, mereka kembali ke kantor sekitar jam 4.

Reporter mengetik berita. Produser menunggui. Produser mengedit akurasi, kelengkapan data, (dan mempertimbangkan) angle berita yang lebih menarik. Tugas utama produser memberikan arah, program (berita) ini mau diarahkan ke mana.

(Sementara itu,) kamerawan menunggu dulu. Gambar menunggu dulu. Naskah itu di-dubbing. (Kemudian,) gambar dipadukan dengan narasi.

Bagaimana dengan editor gambar menentukan gambar mana yang layak atau taklayak ditayangkan, apakah ada kriteria tersendiri?

(Editor) punya kriteria dan kode etik juga. Standar KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) ‘kan nggak boleh (ada) gambar-gambar kekerasan. Korban tewas (misalnya), harus diblur. Itu standar.

Lalu, bagaimana penerapan kode etik penayangan gambar itu?

Editor ‘kan juga ada koordinatornya. Biasanya koordinator mengawasi kerja mereka. (Sering gambar yang taklayak tayang justru) ketahuan pada saat ditayangkan. “Ini kenapa nggak diblur?”

Itulah miss, karena sudah buru-buru, kaset (hasil rekaman berita) datang mepet (dengan tenggat). Teori normal (kaset harus) datang jam 4. Kadang-kadang kami tayang jam 8, (tapi kaset) jam 7 baru sampai (di studio). Padahal proses (penyuntingan) itu masih harus berjalan.

Tetap ada pertimbangan gambar ini punya nilai jual atau tidak?

Iya, nggak semua berita yang dibawa teman-teman itu bisa naik (tayang). Karena space (jatah slot lama tayang) kami ‘kan sedikit.

Apa saja kriteria sebuah berita dapat diangkat?

Kita berbicara televisi, bicara audio visual. Nonsens sebuah berita bisa menarik kalau gambarnya nggak kuat. Jadi, intinya ada yang menarik dan ada yang penting. Kalau yang menarik ya secara visual kayak kerusuhan, bentrokan. Tapi, ‘kan ada juga isu yang penting seperti pengumuman kenaikan BBM (bahan bakar minyak).Secara visual nggak menarik. Tapi, itu penting, itu perlu juga kami sampaikan.

Selama teman-teman (menjalani) proses liputan, produser, koordinator liputan dan (koordinator liputan) daerah (melakukan) meeting. Apa isi berita (—–)? Nah, nanti produser minta masukan dari koordinator liputan. “Anak buah lo belanjanya hari ini apa saja?”

(Titik) sentralnya di rapat itu. Kami ‘kan punya durasi 30 menit. (Setelah) dipotong iklan durasinya (menjadi) 21 menit.

Bagaimana seorang editor gambar menyelaraskan kebutuhan gambar yang layak jual dengan kode etik?

Mereka punya standar ‘kan. Itu termasuk (syarat) kualifikasi seleksi mereka juga. Mereka harus tahu mana yang boleh dan nggak boleh.

Tapi siapa yang paling bertanggung jawab terhadap hasil keseluruhan penayangan berita?

Produser. Kesalahan apapun larinya ke produser. Dia penanggung jawab program ‘kan.

Apakah keberadaan KPI, mengganggu atau menghambat kerja praktisi media? Sejauhmana pedoman perilaku penyiaran itu bisa memberikan ruang bagi para praktisi penyiaran memberitakan peristiwa?

Latar belakang pendirian KPI ‘kan berangkat dari kegelisahan masyarakat terhadap tayangan TV. Saya setuju (tayangan) itu harus dibatasi (kode etik).

Misalnya, ketika Indosiar bikin “Patroli,” Semua (stasiun televisi) membuat tayangan kriminal. Semua jor-joran menjual adegan-adegan kekerasan. Itu harus dibatasi. Nah, semangat (kami) sama (dengan KPI).

Saya (pribadi) mendukung. Dari hasil diskusi dengan teman-teman (sejawat di perusaaan penyiaran lain terungkap bahwa) mereka setuju. Mereka sih nggak merasa dibatasi. Cuma (sayangnya) KPI menjadi tukang semprit saja, menjadi wasit saja. Padahal, kami ingin KPI (berperan) lebih jauh daripada itu. (Misalnya) KPI mengedukasi (kami) tentang standar yang baik dan tidak. Tapi, sampai sekarang belum.

Apakah ada kecenderungan para praktisi media penyiaran menganggap bahwa tayangan-tayangan semacam (kekerasan) itu justru menjual?

(Dulu kami) berlomba-lomba menjual penggeberekan, misalnya (program berita) kriminal. (Atau,) kalau ada berita bentrokan. Tapi, ke sini (semakin lama semakin) ada perkembangan. Tahun 2004, misalnya, orang-orang mulai jenuh. Itu bisa kelihatan (kalau) yang menjadi parameter para praktisi TV adalah rating dan share program.

Jadi, ukuran keberhasilannya itu ya?

Sejauh ini secara kuantitatif ukuran keberhasilannya itu. Tapi, ada juga ukuran kualitatifnya. Misalnya SCTV. Secara rating dia lebih rendah daripada RCTI. “Liputan 6 Petang” dan “Seputar Indonesia” jam tayangnya sama, (yaitu pukul) setengah enam. (Rating) “Seputar Indonesia” bisa 3,5; “Liputan 6″ 2,9. Tapi yang mempengaruhi opini publik adalah “Liputan 6.” Yang lebih punya akses ke penentu kebijakan adalah “Liputan 6″ alih-alih “Seputar Indonesia.”

Makanya, kalau kita bicara aspek kuantitatif larinya ke urusan iklan. Urusannya sales, marketing, penjualan iklan dan segala macam. Nah, itu yang disayangkan. Parameter satu-satunya yang dipakai para pemasang iklan ya cuma rating. Analisis mereka sederhana saja. “Program ini banyak ditonton orang, jadi saya pasang iklan di sini saja.”

Terbaca tidak, rating suatu berita meningkat, misalnya, ketika produser menayangkan berita-berita tertentu atau jenis-jenis tertentu. Apakah selalu berita kekerasan ratingnya lebih tinggi?

Nggak harus kekeraan. Bergantung kepada tingkat keingintahuan publik. Program (—–) kami biasanya ratingnya cuma 1. Tapi, pekan ini 1,4. Kami menganalisis karena gempa Pangandaraan dan kami live dari sana. Jadi, semua informasi diikuti penonton terus-menerus. (Pukul) setengah enam (orang) ‘nonton Liputan 6, mungkin jam 6 ‘nonton Metro. Itu bisa dianalisis.

Untuk menunjukkan aspek nilai berita, magnitude, atau daya tarik, apakah selalu kamerawan punya pertimbangan-pertimbangan tertentu? Misalnya pada kasus gempa.

Itu lebih (merupakan pekerjaan) produser. Contoh. Teman-teman reporter dan kamerawan (melakukan) liputan. Reporter (kemudian) menulis naskah seperti ini. (Naskah) itu sering sekali dirombak habis, diambil angle lain. Misalnya berita statement SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) bahwa penanggulangan korban sudah berjalan. Produser bisa jadi nggak mau (angle) itu. Dia ingin mencari statement yang bisa lebih menjual menurut dia. Dan itu nggak seragam (di antara) saya dan produser yang lain. (Titik) sentralnya rapat proyeksi itu. Kami berdebat, mengapa (liputan) ini harus tayang.

Magnitude, proximity itu penting juga. Jadi, lagi-lagi karena urusan bisnis. Larinya ke rating lagi. Karena rating Nielsen (mengambil) respondennya 67 persen lebih — kalau saya nggak salah — di Jakarta dan sekitarnya, otomatis kami mencari berita yang magnitudenya kuat di sini. Tapi, (bisa juga), misalnya, Gempa Pangandaraan. Meskipun jauh (dari Jakarta), pengaruhnya kuat.

Kembali ke soal rapat redaksi. Apakah pernah dalam rapat redaksi, sebuah usulan tidak dapat diterima meskipun sudah mencapai mufakat. Misalnya karena faktor nonredaksional semacam tekanan dari pemilik modal?

Kami, misalnya, dilarang memberitakan demo-demo berhubungan dengan mantan-mantan penguasa. Atau, bahkan ada agenda titipan dari korporat. Misalnya kemarin (grup media kami) bekerja sama dengan Badan Metereologi dan Geofisika tentang informasi gempa. Informasi itu ‘kan nggak menarik, terlalu lokal, terlalu berbau bisnis. Secara nilai berita nggak menarik. Tapi, karena ada instruksi dari bos….

Jalur tekanan itu dari mana atau melalui siapa? Apakah disuarakan dalam rapat redaksi secara terbuka, atau tertutup dari garis komando tertentu?

Jadi, peserta rapat redaksi (adalah) produser, koordinator liputan, koordinator daerah, dan produser eksekutif, serta asisten produser. Tekanan-tekanan itu datangnya dari informasi. Biasanya produser eksekutif ditelepon oleh pemimpin redaksi. “Tolong berita (grup media) kita ditayangkan,” atau “tolong berita tentang (—–*) ditayangkan.”

(*Narasumber menyebut nama salah satu unit usaha kelompok konglomerasi nasional yang bergerak dalam bidang telekomunikasi).

Saya yakin itu bukan dari dia (pemimpin redaksi). Dia juga pasti ditelepon board of directors.

Jadi di atasnya pemimpin redaksi itu adalah direktur. Mereka yang mempunyai saham.

Kurang lebih begitu.

Berita-berita apa yang dilarang tayang?

Demo anti-Suharto…

Sebuah stasiun televisi, misalnya, punya rekaman lengkap kejadian TNI memukuli Farid Fakih. Cuma karena Karni Ilyas ditelepon langsung Syafrie Samsudin…. Hal-hal semacam ini sudah biasa terjadi (jika media berhadap-hadapan dengan) penguasa dan militer.

Apakah ada kecenderungan penayangan berita itu dirahkan untuk mendelegitimasi lawan bisnis pemilik modal?

(Narsumber mengisahkan contoh, bos besar pemilik grup media tempat dia bernaung pernah terjegal isu skandal).

Tapi repot juga, dilematis. Memberitakan tidak sesuai dengan keinginan ini… ya tewas…

Apakah ada keinginan melawan?

Bukan melawan, tapi menyiasati. Oke itu agenda titipan. Tapi, (tujuan) pesan kami (adalah) tetap mengedukasi masyarakat, bahwa permasalahannya begini. Kami tetap (memberikan) dua versi. Versi lawan ditayangkan juga. Biar publik menilai. Walaupun pada beberapa kasus pernah (kami) disetir juga kali ya, diarahkan seperti ini (agar memberitakan dengan kemasan pesan tertentu). Contoh (lain), supaya tersosialisasi, teks berjalan ditayangkan berulang-ulang di semua program bahwa direktur utama (—–) tidak terlibat dalam kasus ini.

Bagaimana menyiasatinya supaya pengemasannya bisa terlihat wajar?

Agak sulit, terutama untuk penonton yang well-informed. Tapi kalau publik umum mereka nggak mengerti apa-apa. Itu bukan berita yang menarik sebenarnya. Itu hanya kewajiban (dari perusahaan kami) saja. Kami punya keyakinan bahwa berita-berita semacam itu tidak akan ditonton orang.

Musuh pengelola televisi cuma satu: remote control. Orang ‘nonton, tapi nggak (ada acara) menarik, tinggal balik (ke acara lain). Kekuasaan penonton besar ‘kan.

Jadi kembali ke pesan sponsor tadi, apakah pesan itu dikemas dengan standar jurnalistik?

Iya dong, cover both side, masalahnya apa.

Jika ada tayangan berita atau apapun yang tidak menyenangkan pihak direksi, pemilik modal, apakah ada sanksi yang menimbulkan efek jera?

Yaaa dikeluarkan….

Pertanyaan terakhir, apakah kekuasaan pemilik modal sangat dominan?

Sangat dominan.

Seberapa dominan?

Relatif. Kalau menurut saya sangat dominan. Kami harus mereduksi idealisme kami. Kami ‘kan punya standar, secara visual yang bagus itu seperti ini. Berita yang bagus itu begini. Tapi karena pertimbangan pemilik modal tadi, (berita itu) nggak bisa ditayangkan.

Tapi item berita ‘kan banyak. Bisa kami siasati bagian-bagian lain. Banyak orang, misalnya, mengkritik, kami menjual tangisan. Tapi, dengan (cara) itu kami ingin menunjukkan kepada publik ini lho penderitaan korban-korban gempa yang sampai dia menangis belum mendapat bantuan apa-apa. Dengan begitu kami berharap mucnul gelombang simpati dengan pengumpulan dana. Solidaritas, dan segala macam (tanggapan).

Kemungkinan besar, kelompok ini dekat dengan penguasa dan menikmati aliran modal asing yang ramai masuk. Mereka kosmopolit, berpendidian tinggi, mempunyai jaringan global yang luas, dan banyak berinteraksi dengan para pengambil kebijakan. Bahkan mungkin sebagian mereka menentukan atau mempengaruhi kebijakan itu sendiri. Bisa juga mereka pekerja kerah putih di perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan-perusahaan lokal yang bermitra dengan perusahaan asing yang padat modal. Dari tahun ke tahun mereka semakin makmur seiring dengan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Mereka memiliki banyak uang untuk modal usaha, tabungan, dan investasi. Tiada hambatan keuangan buat berwisata di pelosok negeri, atau berkali-kali ke negara-negara rantau setiap musim liburan. Mereka juga mampu menyekolahkan putra-putri mereka ke luar negeri. Baku mutu hidup mereka tinggi.

Kelompok kedua adalah masyarakat yang berpenghasilan menengah, melebihi ambang angka inflasi tahunan. Paling tidak, ada kenaikan pendapatan barang sepuluh sampai dua puluh persen. Selama bijak mengelola keuangan, mereka bisa hidup cukup dan mampu menabung, meskipun kadang-kadang tabungan habis tersisih untuk rumah, pendidikan anak, hari raya, atau wisata rohani.

Mereka bekerja sebagai pegawai pemerintah, pegawai swasta perusahaan lokal, atau pengusaha kecil-menengah. Mereka mengeluh jika pemerintah menaikkan harga bahan bakar, tarif listrik, air, jalan tol, dan kebutuhan umum lain. Tapi, toh pada akhirnya mereka menerima juga.

Kelompok ketiga adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang takmampu mengejar angka inflasi. Setiap rupiah kenaikan harga mencekik leher mereka. Setiap hari mereka pusing memikirkan bagaimana cara mendapatkan tambahan uang agar asap dapur terus mengepul, agar si bayi dapat minum susu bergizi, agar anak-anak mereka bisa tetap bersekolah di tengah semakin mahalnya biaya pendidikan. Takjarang mereka meminta si sulung yang baru lulus sekolah menengah supaya langsung bekerja. Takjarang pula sang anak putus sekolah tatkala berada di bangku sekolah dasar. Tapi sang anak sendiri sulit memperoleh kerja di tengah jutaan pengangguran yang bertambah ratusan ribu setiap tahun.

Gali lubang tutup lubang terpaksa mereka lakukan. Mereka bisa bernapas sedikit lega jika menerima tunjangan hari raya. Mereka pekerja yang mengandalkan kemampuan fisik. Bisa buruh pabrik, bisa juga petani. Setiap mendengar pengumuman kenaikan harga, muka mereka merah padam, lantaran merasa tertipu janji-janji kampanye. “Kalau harga terus-menerus naik, kami akan berbuat rusuh,” kata mereka, memendam amarah.

Kelompok keempat adalah kelompok miskin. Sehari mereka makan, besok kelaparan. Tidak punya tempat tinggal, ataupun kalau ada, itu taklayak disebut sebagai rumah. Hidup bersempit-sempitan dengan beberapa anggota keluarga, kerabat atau kawan, di rumah tripleks yang sempit tanpa air bersih. Mandi, cuci, dan buang air mereka kerjakan di sungai yang kotor, bau, dan berlimbah. Lantaran sanitasi buruk, pelbagai penyakit seperti radang paru-paru, tuberkolosis, tifus, disentri, diare, menjadi bagian hidup sehari-hari. Namun, mereka taksanggup berobat, karena rumah-rumah sakit taksudi melayani mereka.

Di antara mereka mati dini dengan menyedihkan. Anak-anak mereka kurus kering karena kurang gizi. Sebagian bayi-bayi atau anak balita mereka terkena busung lapar menangis, merengek minta susu, sedangkan sang ibu sudah kehabisan air mata untuk bersedih. Jangankan bersekolah, anak-anak mereka yang pucat karena kurang darah, dan terbakar akibat terik matahari terpaksa mereka suruh meminta-minta. Di kota mereka kelompok terusir, dianggap sampah masyarakat atau merusak keindahan kota. Tapi mereka takmampu lagi pulang kampung, karena takpunya uang….

Dua kelompok terakhir adalah kelompok yang paling semakin menderita dengan kebijakan pemerintah yang pro-pasar bebas. Pertumbuhan dikejar, angka-angka ekonomi makro memukau, tapi pemerataan tertinggal. Orang kaya semakin sejahtera, orang miskin semakin sengasara.

Bayangkanlah sebuah piramida. Kelompok ketiga dan keempat berjumlah lebih dari separuh penduduk negeri dan menempati struktur paling bawah. Kelompok makmur berada di puncak, sedangkan kelas menengah di antaranya. Di negara yang ekonominya mapan, kelas menengah dominan karena kekayaan negara menyebar merata.

* * *

Pada tahun 1928, para pemuda dari pelosok negeri berkumpul mengimajinasikan sebuah masyarakat Hindia Timur di masa depan yang mempunyai bahasa, dan wilayah, serta penduduk yang bernama “Indonesia.”

Boleh dibilang gagasan “Indonesia” adalah gambaran tentang sebuah kompromi karena setiap suku atau golongan, mengorbankan posisi masing-masing. Konsep “Indonesia,” misalnya, memilih bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa yang jumlah penuturnya mayoritas. Konsep ini pula mengandung konsekuensi bahwa suku yang mendiami daerah subur dan kaya sumber daya alam berbagi dengan daerah yang gersang dan miskin. Suku atau pemeluk agama yang sebelumnya mayoritas di daerah tertentu, misalnya, serta-merta menjadi minoritas dalam konsep wilayah “Indonesia.”

Jadi, generasi muda saat itu mengatasi kepentingan daerah, suku, kelompok atau golongan masing-masing. Mungkin mereka bersatu lantaran identifikasi terhadap Pemerintah Hindia Belanda sebagai musuh bersama. Tapi, setidaknya, pengorbanan demi kebangsaan itu berbuah. Lihatlah sekarang. Sedikit banyak, imajinasi para pemuda pada 79 tahun silam itu telah menjadi kenyataan.

* * *

Saat ini musuh bersama rakyat adalah segala macam yang merusak gambaran Indonesia yang makmur dan beradab. Orde Baru memang memberikan penghidupan yang baik, tapi mereka memasung kebebasan. Pada tahun 1999, rakyat memutuskan mengambil jalan kebebasan, karena yakin, kebebasan bakal menggiring mereka pada kemakmuran. Demokrasi yang mapan kelak menghasilkan sebuah struktur yang produktif dan efisien.

Penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, perlakuan semena-mena oleh aparat kekuasaan, egoisme golongan, pembedaan rasial, ketimpangan sosial, mengacaukan gambaran ideal tentang Indonesia di masa depan. Tetapi, sesungguhnya saat ini sudah terdapat banyak saluran tersedia buat meluruskannya. Semua bergantung kepada sampai sejauh mana kita ingin berperan, atau berkorban.

Paling tidak, mulailah dengan membantu menyokong — mungkin ada kerabat terdekat kita sendiri, misalnya, yang masih semaput karena bergelut dengan kemelaratan?

Baca Juga
Ya, Ekonomi Indonesia Makin Cerah!
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 1/3): Indonesia Sebenar-benar Asia yang Multikultur dan Demokratis

CEI adalah indeks yang disusun Danareksa Research Institute (DRI) untuk mendedah, menangkap keadaan ekonomi secara menyeluruh. Indikator indeks adalah data penjualan mobil, konsumsi semen, penjualan ritel, impor, dan laju pertumbuhan uang riil.

Pemulihan ekonomi, tambah Purbaya, terlihat dari angka Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) — juga disusun DRI — yang terus meningkat. Nilai IKK secara tidak langsung berhubungan dengan kemampuan belanja rumah tangga. Peningkatan belanja rumah tangga yang ditandai nilai IKK, “Mendorong perusahaan-perusahaan menggalakkan kegiatan produksi dan investasi,” jelasnya.

Bahkan menurut Dana Moneter Internasional (IMF), Indonesia masuk dalam pasar yang bertumbuh dengan pesat (emerging market) di Asia setelah Tiongkok (10 persen), India (8,4 persen) dan Vietnam (8 persen). Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2007 adalah 6 persen, atau melaju dibanding tahun 2006 (5,5 persen). Tahun 2008, menurut IMF, Indonesia akan bertumbuh 6,3 persen.

Laporan IMF yang ditulis oleh Christopher Crowe menyimpulkan bahwa:

Kerentanan Indonesia terhadap krisis keuangan lain yang boleh jadi muncul sewaktu-waktu telah berkurang.

Kebijakan-kebijakan yang kuat telah memampukan Indonesia mengatasi badai ekonomi apapun.

Menurut Crowe, secara umum Indonesia berhasil mengurangi kerawanan keuangan dan makroekonomi mulai tahun kesepuluh tahun semenjak krisis. Crowe juga menyebutkan bahwa terdapat aliran modal yang cukup besar masuk Indonesia sampai bulan Mei tahun 2007. Meskipun bulan-bulan berikutnya modal mengalir keluar disebabkan oleh guncangan pasar global, program reformasi keuangan dan makroekonomi Indonesia berhasil mengatasinya.

Ketua Yayasan Indonesia Forum, Chairul Tanjung, mengatakan bahwa saat ini Indonesia berada dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah. Posisi ini akan bertahan hingga tahun 2015. Namun, dalam proses industrialisasi, tambahnya, Indonesia bisa menjadi negara berpenghasilan besar.

Menurut Chairul, jika per tahun pertumbuhan ekonomi riil rata-rata 7,62 persen, laju inflasi 4,95 persen, sedangkan pertumbuhan penduduk 1,12 persen, pada tahun 2030, dengan jumlah penduduk 285 juta jiwa, pendapatan domestik kotor Indonesia bisa mencapai US$5,1 triliun. Dengan tingkat per kapita US$18.000 per tahun, ujarnya, “Pada kala itu Indonesia akan berada pada posisi kelima ekonomi terbesar setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat dan Uni Eropa.”

Baca Juga
Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Musuh Bersama

Perkara lagu Rasa Sayange (atau Rasa Sayang) memperkuat anggapan bahwa hubungan Indonesia dengan Malaysia saat ini bermasalah. Mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas pernah mengingatkan bahwa hubungan Indonesia dengan Malaysia memendam bom waktu.

Rakyat Malaysia pada umumnya menganggap pekerja Indonesia bodoh, takterdidik, dan akar kejahatan di negara mereka meskipun faktanya delapan puluh persen penjenayah orang Malaysia sendiri. Betapa parah stereotip orang Malaysia terhadap Indonesia bisa dilihat di Malaysia Forum atau Indonesia Froum.

Di pihak lain, orang Indonesia menganggap Malaysia “orang kaya baru yang sombong,” lantaran memperlakukan warga Indonesia dengan semena-mena, kejam, kasar, biadab. Tidak hanya terhadap buruh migran, penghinaan juga dilakukan terhadap olahragawan yang diundang resmi, wisatawan, bahkan warga yang menunjukkan paspor diplomat sekalipun. Xenofobia seolah berulang tatkala tentara, polis, dan anggota Rela berhadap-hadapan dengan orang Indonesia. Itulah akar yang membangkitkan sentimen anti-Malaysia.

“Sepanjang stereotip ini berlaku, hubungan kedua negara akan tegang,” kata Ali Alatas.

* * *

Pada saat memperingati Tahun Emas Kemerdekaan Malaysia, Bernama menurunkan tajuk berjudul “Look How Far We’ve Come”. Isinya puja-puji atas capaian ekonomi Malaysia.

“Lihatlah, betapa jauh capaian kita,” tulis kantor berita negeri seberang itu: Pendapatan per kapita kotor meningkat 26 kali semenjak merdeka pada tahun 1957, perbandingan jumlah fasilitas sosial terhadap banyak penduduk meningkat, pendidikan dan sumber daya manusia semakin berkualitas.

Dengan percaya diri Bernama menulis, pada tahun 2010 jumlah penduduk Malaysia yang berada di bawah garis kemiskinan akan tinggal 2,8 peratus, sedangkan akar kemiskinan akan lenyap pada tahun itu juga. “Kita layak menghargai capaian kita,” tulis Bernama.

* * *

Pada pertengahan tahun 1998, Indonesia mulai menghadapi segudang persoalan. Bak pesawat terbang yang menukik jatuh, sistem moneter Indonesia merosot tajam. Adegan-adegan selanjutnya berganti dengan cepat: Presiden Suharto mundur. Indonesia mengalami kekacauan politik, ekonomi, sosial, budaya. Kerusuhan rasial membakar Jakarta dan Solo akibat makar tangan-tangan jahat. Maluku. Kalimantan, Sulawesi, menghadapi benturan fisik antarpuak. Timor Timur lepas. Papua bergejolak. Pengaruh dan kekuasan gerakan pemisahan daerah Gerakan Aceh Merdeka di Serambi Mekkah menguat. Islam radikal menyebarkan teror di Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Indonesia diperkirakan runtuh dalam jangka taklama sebagaimana Yugoslavia. Ini masa ujian yang berat pasca Perang Kemerdekaan 1945-1949, ataupun pembangunan berencana yang damai 1969-1997.

Akan tetapi, Indonesia bangsa yang cepat belajar. Proses reformasi konstitusional dijalankan dengan baik oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan kini Susilo Bambang Yudhoyono.

Konsep “Negara Kesatuan Republik Indonesia” didefinsikan ulang. Tahanan politik dibebaskan. Undang-undang dasar yang dahulu sakral diamandemen berkali-kali. Hubungan antara pusat dengan daerah direvisi. Daerah memperoleh kemandirian yang luas. Ada penyetaraan etnis. Ada pelembagaan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Kebebasan berbicara dan media massa bukan lagi sekadar slogan.

Menginjak tahun kesepuluh, pranata-pranata masyarakat madani bermekaran dan posisinya semakin kuat. Seluruh struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya melakukan swakritik dan perbaikan diri sehingga struktur saat ini menjadi terbuka, lentur, dan dewasa. Keikutsertaan rakyat dalam struktur meningkat dan meluas.

Pemilihan presiden secara langsung berlaku mulai tahun 2004. Boleh dibilang, demokrasi Indonesia pada tahun ini sudah lebih matang daripada pertengahan 1999. Demokrasi semakin diperkukuh dengan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Memang pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan lebih lambat daripada sejumlah negara rantau di Asia Timur dan Tenggara yang juga menghadapi krisis. Namun, itulah biaya yang terpaksa dipikul, lantaran Indonesia harus memperbaiki tidak saja struktur ekonomi, tapi juga struktur politik, sosial, dan budaya.

Atas capaian ini, International Association of Political Consultant (IAPC) berencana menganugerahkan penghargaan Democracy Medal Award kepada Indonesia dalam konferensi dunia mereka di Bali 12-14 November. IPAC adalah organisasi antarbangsa yang bermaksud mempromosikan demokrasi di seluruh dunia. Ini pengakuan masyarakat internasional kepada seluruh rakyat Indonesia yang berhasil mengembangkan dan melaksanakan struktur demokrasi dengan baik.

Sebaliknya, krisis 1998 tidak menyebabkan Malaysia melakukan perubahan terhadap struktur politiknya. Gerakan reformasi di Malaysia gagal. Mengapa?

* * *

Meskipun tidak lagi dijajah Inggris, Malaysia melanjutkan dan dan mengembangkan undang-undang anti-subversi rezim kolonial yang represif dan birokrasi yang sangat kuat. Ini berkaitan dengan hasrat puak Melayu memonopoli kekuasaan untuk menghadapi minoritas etnis Tionghoa (35 persen) dan India (10 persen) (Anderson, 1998, dalam Haryanto dan Mandal: 2004: 7). Pranata-pranata sosial-politik Malaysia tersekat menurut garis etnis. Sampai hari ini, misalnya, bumiputera menjadi anak emas, kelompok kesayangan dalam menikmati peluang modernisasi.

Sebaliknya, di Indonesia pasca 1998, suku Tionghoa mendapatkan pengakuan konstitusional secara politik, sosial, dan budaya. Identitas budaya Tionghoa yang sebelumnya terlarang, umpamanya, kini boleh dipraktikkan kembali. Barongsai — boneka naga raksasa — misalnya, sudah menjadi tradisi dalam perayaan nasional dan daerah, yang ditarikan oleh pelbagai suku, tidak hanya Tionghoa.

Media cetak dan stasiun televisi berbahasa Mandarin tidak melulu berbicara tentang masalah komunitas secara eksklusif, tapi juga kebangsaan. Tidak seperti di Malaysia, puak Tionghoa di Indonesia adaptif, patriotis, dan berbicara dan berperilaku sebagaimana suku-suku lain.

“Saya takpernah melihat mahasiswa-mahasiswa Melayu berbaur dengan mahasiswa-mahasiswa Tionghoa seperti di Indonesia,” seorang kawan bertutur tentang hubungan antaretnis di perguruan tinggi di Malaysia.

Hubungan antarentnis di Malaysia jauh lebih rentan konflik lantaran pemingggiran etnis non-Melayu di Malaysia. Mereka merasa mendapat peran sebagai warga negara kelas dua. “Nasionalisme” di Malaysia bermakna nasionalisme demi kepentingan Melayu.

Melayu berarti Muslim. Di luar itu non-Muslim. Secara serta-merta politik Malaysia pun meminggirkan agama-agama lain, padahal Islam di negara itu hanya dianut 55 peratus penduduk. Politik diskriminasi ini abai terhadap fakta bahwa di Sabah dan Serawak Muslim hanyalah minoritas. Ia juga abai terhadap realitas bahwa Malaysia seharusnya menjadi negara multikultur yang adil.

Philip Bowring, jurnalis Boston Globe menulis:

Malaysia may have a lot to learn from Indonesia, where some elements of anti-immigrant bias against the Chinese minority remain but where the vague national ideology, pancasila, embraces all religions and underwrites (except in Aceh Province) a secular system.

Berlanjut ke:
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 2/3): Indonesia Negara Bebas, Malaysia Negara yang Mengekang
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 3/3): Indonesia Menuju Perbaikan; Malaysia, Kerusakan

Informasi Lain
Politik Malaysia

Jika pada tahun 1987 sebanyak 106 orang ditahan tanpa pengadilan, pada tahun 2000 Anwar Ibrahim diaibkan dan dipenjarakan. Gerakan reformasi dihentikan dengan tangan besi. Sebaliknya, di Indonesia, Partai Golongan Karya yang insaf dengan masa lalu telah belajar menjadi partai modern. Di parlemen, bersama partai-partai politik lain dan komunitas madani, partai ini punya andil melegislasi undang-undang yang pro-demokrasi dan penguatan hak-hak asasi manusia. Posisi berseberangan terhadap pemerintah dianggap wajar dan pengawasan yang sehat.

Perguruan tinggi di Indonesia menikmati kebebasan akademik. Mahasiswa leluasa berpolitik, berunjuk rasa, mengkritik lembaga-lembaga kekuasaan dan kehakiman dengan bahasa paling kasar sekalipun. Di Malaysia, kebebasan intelektual dibungkam. Para kandidat mahasiswa dipaksa menandatangani perjanjian untuk menghindari kegiatan politik dan bersedia dikeluarkan bila itu berlaku.

Contoh lain Profesor Chandra Muzaffar, seorang aktivis, intelektual terkemuka, kehilangan jabatan di Universitas Malaya. Chandra secara terus-menerus mengkritik pemerintahan Mahatir terutama pascapenangkapan Anwar Ibrahim.

“Suasana kebebasan intelektual di Jakarta jauh lebih baik daripada Kuala Lumpur,” kata Andreas Harsono, seorang wartawan lepas.

Di Indonesia, pada saat-saat puncak gerakan reformasi 1998, media massa berani mengambil resiko membebaskan diri dari belenggu pemilik modal yang sebagian berafiliasi rapat dengan Keluarga Istana. Gerakan reformasi menjadi popular dan memperoleh dukungan rakyat karena media massa menyediakan ruang bagi berita unjuk rasa mahasiswa, wawancara dengan tokoh-tokoh oposisi, dan pendudukan gedung parlemen di Jakarta.

Di Malaysia, kepemilikan saham media massa dikuasai oleh pemerintah, sehingga media massa mengalami kendali dan pengawasan yang ketat. Alih-alih mengkritik kebobrokan struktur di Malaysia, media massa menjadi ajang propaganda UMNO dengan melakukan strategi politik “othering.”

Othering adalah strategi menegaskan jati diri dengan membingkaikan pembanding secara negatif. Rakyat Malaysia dibodohi, ditakut-takuti dengan propaganda bahwa bila reformasi ala Indonesia ditiru, kekacauan akan merebak di Malaysia. Pemerintah menyebarkan propaganda bahwa “reformasi Indonesia menciptakan kekerasan politik, memakan korban jiwa, dan menghancurkan harta benda.” Selain itu dicitrakan pula kepada etnis non-Melayu bahwa bumiputera yang berkuasa di Malaysia (UMNO) lebih beradab memperlakukan mereka ketimbang peribumi di Indonesia.

Pembingkaian ini secara efektif berhasil menakut-nakuti kelas menengah puak Melayu dan etnis Tionghoa di Malaysia. Mereka tidak berani mendukung gerakan reformasi pimpinan Anwar Ibrahim terang-terangan, betapapun mereka bersimpati kepadanya.

Penguasaan media yang ketat menyebabkan kebobrokan rezim penguasa takterungkap, takterdedah. Rakyat Malaysia dibius dengan keberhasilan-keberhasilan semu yang tampak indah secara kasat mata, tapi buruk di akar.

* * *

Semua itu menjelaskan mengapa berita-berita tentang rasuah, korupsi oleh para pejabat negara dan kroni-kroni Perdana Menteri Mahatir Muhammad serta keluarga takterungkap. Begitu juga kebengisan polis Diraja Malaysia. Rezim penguasa melalui media massa secara cerdik membius rakyat dengan mempropagandakan keberhasilan pembangunan negeri.

Mungkin hanya mantan Deputi Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang sanggup gelisah menyaksikan kecurangan, pembodohan terhadap rakyat oleh penguasa. Proyek-proyek mega, dikerjakan tanpa tender, tidak terbuka, dan sekadar menguntungkan kroni dan keluarga Mahatir.

Moralitasnya sampai pada titik taksanggup lagi membenarkan perampokan harta rakyat di depan mata oleh kroni dan keluarga Perdana Menteri Mahatir. Maka, dia tidak punya pilihan. Alih-alih menandatangani persetujuan dua juta dollar Amerika Serikat harta rakyat untuk anak perdana menteri, “Saya bersedia dipenjarakan dan difitnah,” katanya (Metro TV, 18 Oktober 2007 pukul 22.00).

Pada tanggal 20 September 2000 Anwar ditangkap. Matanya ditutup. Lantas, Kepala Polis Diraja Malaysia memukulinya sampai pingsan. Padahal, dia mantan pejabat tinggi.

Orang waras, takkan berlaku seperti itu, ujar Anwar. Menurutnya, ini pertanda bahwa sistem di Malaysia sudah begitu rusak. “Jika pemimpin dibegitukan, apatah lagi rakyat jelata?” katanya. “Kita berhadapan dengan manusia separuh siluman.”

Sistem yang bobrok dan korup ini yang menyebabkan warga Indonesia dihinakan oleh Polis Diraja Malaysia berulang kali. “Padahal pada tahun 1970-an, Malaysia merayu Indonesia mengirimkan para guru, dosen, dan pekerja mahir membangun infrastruktur negara seperti bandara,” kata Anwar. Perlakuan yang menempatkan warga Indonesia sebagai hamba, tambahnya, “Bukan cara manusia beradab.”

Pergantian kepemimpinan dari Mahatir Muhammad ke Ahmad Badawi tidak memberikan perbedaan penting. “Sistem sama bobrok,” ujarnya. “Ekonomi dipentingkan, tapi hak asasi manusia diketepikan. Angka-angka itu boleh memukau, tapi tidak secara kongkrit memberikan dampak kepada rakyat,” tambahnya.

Kemapanan Malaysia, tambah Anwar, tidak boleh diukur dalam masa singkat. Dari sudut jangka menengah, Malaysia di bawah Badawi saat ini tertinggal, kata Anwar. “Ekonomi jauh mersosot, indeks korupsi turun lebih parah. ”

Berlanjut ke
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 3/3): Indonesia Menuju Perbaikan; Malaysia, Kerusakan

Baca Sebelumnya
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 1/3): Indonesia Sebenar-benar Asia yang Multikultur dan Demokratis

Informasi Lain
Anwar Ibrahim dalam Politik Malaysia