Pada awalnya berita televisi bukanlah tambang uang, bahkan menderita kerugian. Namun, setelah CNN berjaya memanfaatkan momen Perang Teluk Pertama dan memperoleh banyak uang, stasiun-stasiun televisi di Amerika mulai mengandalkan pemeringkatan program

Padahal, yang mampu mendongkrak rating bukanlah kebenaran berita atau dalam istilah Gray “kebenaran-kebenaran yang membosankan,” melainkan skandal dan sensasi. Mereka hanya menampilkan perkiraan, jajak pendapat, opini, pendapat para pakar, pendapat umum, tanggapan pendapat, kabar burung, dan informasi tidak relevan. Pendek kata, stasiun televisi di Amerika Serikat sesunguhnya tidak benar-benar menyajikan berita (h.11).

Penyiar kondang Wolf Blitzer dari CNN, umpamanya, pernah membaca berita di layar kaca, “Pemerintah AS telah menemukan dua laboratorium berjalan yang menurut sebagian orang adalah bukti penemuan senjata pemusnah massal di Irak. Mungkinkah kedua lab itu digunakan untuk memproduksi virus antraks atau senjata kimia?”

Dengan gaya begitu, kata Gray, khalayak keburu percaya bahwa stok antraks dan senjata kimia ada. Padahal, belum dapat dipastikan bahwa kendaraan itu digunakan sebagai laboratorium. Faktanya, hanya dua kendaraan ditemukan. “Sisanya spekulasi,” tulis Gray (h.26).

Menurut Gray, invasi memberikan keuntungan kepada perusahaan minyak Amerika dari emas hitam milik rakyat Irak (h.65). Kelompok pemantau korupsi independen menyebutkan bahwa dokumen-dokumen aktivitas Satuan Tugas Energi Maret 2001 dan 2003 yang dijalankan Dick Cheney “berisi peta ladang minyak, jaringan pipa, kilang minyak, dan jalur akhir minyak Irak,” kutipnya (h.63).

Saat itu Irak sedang dikenai sanksi, tapi Cheney bisa-bisanya memasukkan minyak Irak sebagai kebijakan energi Amerika. Padahal, AS tidak memiliki hubungan diplomatik ataupun dagang dengan mereka. Perjanjian bisnis dengan Irak, kata Gray tidak dimungkinkan, kecuali perubahan yang ekstrim semisal pendudukan militer.

“Bagaimana Cheney bisa mengantisipasi peruabahan semacam itu, ketika satu-satunya jalan adalah Bencana 11 September? Mengapa Cheney menyertakan keseluruhan infrastruktur energi?” tulis Gray (h.64).

Itulah sebab, Pemerintah AS ingin agar Saddam Hussein dihujani delegetimasi guna melegalisasikan tindakan mereka. Draf pertama pidato Collin Powell yang ditulis staf Cheney dan National Security Council yang berisi Al-Qaida, hak-hak asasi manusia, dan senjata pemusnah massal, sebagai contoh, “hanyalah pernyataan-pernyataan yang tidak substansial,” tambah Gray.

Tatkala Cheney memaklumatkan bahwa Irak mampu memproduksi senjata nuklir, media televisi Amerika mengudarakannya tanpa pertanyaan meskipun kebohongan semacam ini, kata Gray, bisa dijadikan sebagai landasan pemakzulan.

Lantas media televisi Amerika siang malam menyiarkan berita tentang Saddam yang memanfaatkan uang hasil penjualan minyak untuk membangun istana dan keuangan pribadi. Yang tidak diangkat media Amerika, papar Gray, adalah bahwa Saddam juga menyediakan perawatan kesehatan dan pendidikan cuma-cuma serta pembangunan industri demi rakyat Irak sendiri.

Gray menyimpulkan bahwa Dick Cheney memiliki motif kuat “untuk menjalankan, memungkinkan, atau mengizinkan” terjadinya Peristiwa 11 September. Tapi, para jurnalis Amerika membiarkan kejanggalan ini (h.66).

Gray lalu mempertanyakan bahwa selama empat belas bulan George Bush tidak mengizinkan penyelidikan kejadian-kejadian yang mengarah pada Serangan 11 September. Penyelidikan baru dilakukan selama November 2002 setelah desakan keluarga korban. Keganjilan lain, Pemerintahan Bush hanya memberikan 3 juta dollar kepada Komisi 11 September, sedangkan dana untuk penyelidikan kecelakaan pesawat ulang alik Colombia disediakan 50 juta dollar. “Bahkan Bush menjegal dan menghambat investigasi.” kata Gray (h.87).

Dua tahun setelah invasi, ratusan ribu penduduk Irak tewas dan seratus jiwa lagi meninggal setiap pekan. Sementara itu, pihak Sekutu, lebih dari 1700 prajurit gugur dan puluhan ribu lagi terluka. Namun lagi-lagi, tulis Gray, media Amerika tidak melaporkan secara akurat jumlah korban. Mereka tidak menyampaikan informasi kerusakan alam, properti. Tidak juga penderitaan yang dirasakan rakyat Irak.

“Satu-satunya kepedulian mereka hanyalah mempublikasikan ‘kejayaaan’ serdadu Amerika,” kecam Gray. Media Amerika menghalalkan darah penduduk sipil bak pasukan musuh (h.98).

Akibat corong pemerintah – CNN, MSNBC, dan FOX News – melansir berita sepihak, kini fantasi menjadi realitas bagi khalayak yang mengandalkan berita arus utama (h.48) Salah satu efek dahsayatnya cuci otak: Jutaan pemirsa televisi Barat percaya bahwa Muslim itu teroris, sedangkan Islam itu jahat, atau ancaman bagi kedamaian dunia (h.xxv). Individu atau jurnalis yang bertahan dengan kisah sesunguhnya dideskreditkan melalui serangan pelbagai media sekaligus.

Menurut Gray, situasi tersebut adalah kemunduran setelah Bob Woodward dan Carl Bernstein dari Washington Post pada awal 1970-an dengan pengabdian dan integritas yang tinggi berhasil menurunkan laporan investigatif tentang skandal korupsi pada jenjang pemerintahan teratas: Kasus Watergate. Lantaran degradasi integritas jurnalisme itu, 38 persen khalayak Amerika yang kritis mulai beralih ke mdia alternatif seperti internet.

Jerry Gray adalah mantan wartawan Metro TV dan CBNC Asia. Saat ini dia bekerja sebagai kontributor untuk media-media mancanegara. Dalam bukunya Dosa-dosa Media Amerika ini, Selain kasus Irak, Gray mendedahkan fakta-fakta lain yang tak terungkap di media arus utama Amerika. Misalnya pengeboman Oklahoma City, keuntungan Amerika dari perdagangan opium di Afganistan, penghancuran lingkungan oleh rezim Bush, penyebaran AIDS, dan pembungkaman terhadap Al-Jazeera.

Gray menolak bahwa bukunya spekulatif dan merupakan teori konspirasi itu sendiri. Akan tetapi, Gray terlalu menggambarkan betapa media Amerika melakukan persekongkolan secara akur, dan tidak menjelaskan keuntungan apa yang diperoleh mereka dengan keberpihakan tersebut. Dengan kata lain, Gray mungkin harus menunjukkan fakta-fakta lain tentang seberapa kuat relasi ekonomi politik antara kepemilikan media di Amerika dengan Pemerintahan Bush, sampai-sampai mereka tunduk pada keinginan Bush.

Yang jelas, buku Gray dapat mengajarkan kita tentang kecerdasan bermedia. Kita harus mafhum bahwa dalam ruang redaksi ada keterlibatan individu dan struktur dalam menentukan dan mengkonstruksi sebuah berita. Di sinilah sebagai khalayak, kita berhak meminta pertanggungjawaban media yang menebarkan dusta.

Judul Buku: Dosa-dosa Media Amerika; Penulis: Jerry D. Gray; Pengantar: Effendi Ghazali, Arif Suditomo; Tebal: 238 + xxii halaman; Penerbit: Ufuk Press; Tahun: 2006.

Baca Juga
Di Balik Tayangan Infotainment
Liputan 6 SCTV Memihak Siapa?
Matikan TV Kita!

Itu hanyalah sepenggal di antara banyak kisah sedih keluarga Muslim yang gagal meninggalkan jejak Islam di negara baru mereka. Sebagian besar putera-puteri mereka melakukan konformitas budaya, mengikuti gaya hidup yang materialistis dan sekular, yang secara dominan dipraktikkan di Amerika Serikat.

Jeffrey Lang seorang mualaf kulit putih Anglo-Saxon Amerika Serikat. Dalam sebagian besar kandungan buku Even Angles Ask: A Journey Islam in Amerika, Lang menuturkan betapa konflik budaya, konflik pemikiran, yang menghadang generasi muda Muslim maupun mualaf (pemeluk baru), merupakan persoalan dalam perkembangan Islam di Amerika Serikat.

Ada beberapa kelompok masyarakat di Amerika yang sukar menerima Islam sebagai bagian budaya Amerika. Pertama, generasi muda Muslim yang lahir dan besar di negara itu dan cenderung ingin menjadi “orang Amerika” ketimbang “orang Arab.” Kedua, para mualaf kulit putih Amerika yang terbiasa dengan rasionalitas, yang akhirnya murtad karena tidak bisa menerima kedangkalan berpikir komunitas Muslim yang terdominasi budaya Arab. Ketiga, masyarakat Amerika yang mempunyai stereotip bahwa menjadi Muslim berarti menjadi orang Arab.

Lang mengakui, sukar memang membantah stereotip, atau stigma tersebut. Sebab, “Ketika muncul dalam berita, para Muslilm Amerika selalu berpakaian dalam jubah Timur Tengah,” tulis Lang mengambil contoh (h.132). Selain itu, tambah Lang, simbol-simbol seperti pakaian Timur Tengah, ucapan-ucapan Arab, atau berjanggut, meneguhkan semua anggapan itu, sampai-sampai para mualaf dan sahabat Lang berkomentar kepadanya bahwa kaum Muslim mungkin mengira bahwa Tuhan “hanya mengerti bahasa Arab.”

Tidak heran, warga setempat yang masuk Islam mengalami krisis identitas dan konflik budaya. Di satu sisi mereka ditolak komunitas mereka sendiri, didiskrimnasi lantaran dianggap melakukan pengkhianatan budaya. Tapi, di sisi lain, mereka pun tidak diterima komunitas Muslim sepenuhnya, karena sukar mengadaptasikan budaya Amerika yang sudah tertanam semenjak kecil, dengan budaya Arab yang asing.

Ketika mengkritik praktik dan pandangan yang bercorak Arab tradisional, sebagai contoh, sering malah mereka dituding kebarat-baratan dan dicap “tidak islami.” Apalagi, jika seorang Muslim mempertanyakan hukum Islam klasik atau kebiasaan yang mapan, ia dibungkam dengan tuduhan “hendak mengubah agama” (h.142).

Seorang Muslim justru dianggap saleh jika semakin menampilkan kebiasaan lahiriah yang tidak penting semisal mengenakan sorban, gamis, memanjangkan janggut, dan mengucapkan idiom-idiom Arab. Disebabkan oleh pemahaman yang remah ini, sebagian mualaf kulit putih berupaya keras menjadi “orang Arab” agar dapat diterima komunitas Muslim. Hal-hal seperti ini lagi-lagi semakin memperkuat stereotip warga Amerika bahwa Islam identik dengan Arab.

“Saya teringat suatu ceramah yang saya hadiri di sebuah universitas sewaktu pertama kali saya tertarik dengan Islam. Pembicaranya — seorang mualaf Amerika yang mengenakan busana mirip pakaian Saudi Arabia — terus-menerus menyisipkan dalam presentasinya istilah-istilah Arab yang diucapkan dengan buruk, seolah-olah segenap khalayaknya akrab dengan istilah-istilah itu. Suasana seperti itu menciptakan begitu banyak kesenjangan dalam pemahaman saya sehingga pembicaraannya, bagi saya, secara praktis tidak bisa dipahami. Saya tinggalkan ceramah itu dengan perasaan bahwa untuk menjadi seorang Muslim seseorang harus menjadi seorang Arab,” tulis Lang (h.31).

Lang hendak mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi sesungguhnya bukan antara Islam dengan Amerika, melainkan antara “budaya Arab yang kolot dan konservatif” dengan “budaya yang rasional dan modern.”

Misalnya, pandangan orang Arab mengenai peran gender membuat tidak sedikit wanita kulit putih Amerika mengundurkan diri dari niat mempelajari Islam. Lang pernah menyaksikan, sebagai contoh, seorang wanita kulit putih Amerika memutuskan tidak jadi memeluk Islam karena gerah mendengar pertengkaran para jemaat Masjid tentang boleh tidaknya seorang perempuan hadir di masjid itu.

Sewaktu Lang dan keluarga tinggal di Dahran, Arab Saudi, ketiga putrinya ia masukkan ke sebuah sekolah Islam khusus untuk anak-anak perempuan. Pada hari pertama belajar, kepala sekolah mengutip hadis yang mengatakan bahwa intelegensi kaum wanita berada di bawah kaum pria (h.148) walaupun menurut Lang tak ada ayat Quran yang mendukung hadis ini. Namun, sayangnya, di Amerika justru pandangan-pandangan tradisional seperti ini seringkali dilontarkan penceramah Muslim dalam kuliah-kuliah umum tentang Islam di universitas-universitas sehingga membuat orang Amerika salah paham tentang Islam.

Generasi muda Muslim yang lahir dan tumbuh dalam budaya Amerika tidak nyaman dengan praktik-praktik dan pandangan-pandangan semacam ini, sehingga mereka enggan disebut sebagai seorang Muslim kendati mewarisi “nama Arab.” Jika ditanya, “Apakah kamu Muslim?” Mereka akan menjawab, “Orang tua sayalah yang Muslim.”

Oleh karena itulah, Lang menyimpulkan bahwa kaum Muslim di Amerika sangat membutuhkan ulama-ulama asli Amerika yang dapat memecahkan problem budaya tersebut. Ulama-ulama itu mengerti budaya Amerika dan mampu membimbing generasi baru Muslim Amerika — baik generasi muda Muslim maupun para mualaf — untuk hidup menurut ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka menguasai ilmu-ilmu klasik, tapi siap mengkaji secara kritis karya-karya ulama di masa lalu. Dengan begitu Islam dapat ditafsirkan dengan konteks masyarakat Amerika kontemporer. Di sini Lang ragu bahwa komunitas Islam Amerika bisa bertenggang rasa dengan kajian Islam klasik yang ada saat ini. Pendeknya, Lang mendambakan terciptanya masyarakat Muslim yang bergaya Amerika moden (h.297-298).

Nama Jeffrey Lang dapat disejajarkan dengan para mualaf Barat lain seumpama Leopold Weiss, Murad Hofmann, Roger Garaudy, atau Maryam Jameelah yang menyumbangkan perspektif alternatif dalam menafsirkan universalitas Islam. Keinginan Lang menampilkan citra diri sebagai Muslim Amerika, misalnya, ia ejawantahkan dengan mempertahankan nama Amerikanya, memilih mengucapkan “thank’s God” alih-alih “alhamdulillah,” dan tetap berbusana ala Barat, karena baginya simbol-simbol bukan persoalan substansial.

Selama beberapa tahun menjadi Muslim yang “bukan merupakan rencana hidupnya” itu, Jeffrey Lang — yang juga seorang guru besar matematika — menyaksikan bagaimana komunitas Muslim saling mendengki, menggunjing, menjelekkan jemaat Muslim di luar kelompok mereka, enggan menerima kritik, bahkan mengkafirkan satu sama lain.

Banyak mualaf kulit putih yang keluar dari Islam lantaran kecewa, tapi Lang bersiteguh. “Saya memeluk Islam bukan karena komunitas Muslim, melainkan lantaran kebenaran Qur’an!” katanya kepada sahabat kulit putihnya yang akhirnya murtad.

Buku ini sebenarnya dipersembahkan Lang kepada puteri-puterinya agar mengenal Islam. Selan itu, buku ini juga ditujukan sebagai penuntun bagi para mualaf kulit putih Amerika yang pada umumnya mengalami tahap-tahap perjalanan spiritual keislaman serupa.

Sebagian besar isi buku ini mengandung pergulatan intelektual dan spiritual Lang dalam memahami Islam, tapi bab dua secara khusus memuat penafsiran Lang mengenai prinsip-prinsip dasar Islam yang menjadi argumen keberislamannya.

Meskipun di Amerika menemukan relevansinya, gagasan dalam buku ini — bagi kita di Indonesia — mungkin kedengaran usang, karena perdebatan semacam ini pernah dipopularkan Nurcholish Madjid sekitar dua-tiga dekade silam. Namun demikian, buku ini memberikan kesadaran bahwa sebagaimana malaikat yang berani mempertanyakan penciptaan manusia kepada Tuhan, kita pun seharusnya berani menggugat pengamalan Islam yang secara umum kita pahami sekarang. Islam substansial, atau Islam Arab?

Judul Buku: Bahkan Malaikat Pun Bertanya: Membangun Sikap Berislam yang Kritis; Judul Asli: Even Angels Ask: A Journey to Islam in Amerika; Penulis: Jeffrey Lang; Penerjemah: Abdullah Ali; Penyunting: M.S. Nasrulloh; Pengantar: Murad Hoffman (edisi Amerika Serikat), Jalaluddin Rakhmat (Indonesia). Tebal: xvi + 302 halaman; Penerbit: Serambi. Tahun 2001.

Baca Juga
Salat Id, Perbedaan, dan Kasih Tuhan
Main Petasan, Cekikikan Saat Tarawih, dan Spiritualitas Ramadan
Hati, Rasio, dan Ketenangan Jiwa

Boleh dibilang, dia dibangun tanpa visi jelas tentang cetak biru jaringan pertelevisian nasional di masa depan. Atau, ia ada tanpa alasan yang rasional. Pokoknya dia harus ada agar Indonesia dianggap ‘sejajar’ oleh bangsa lain.

Industri pertelevisian biasanya tumbuh pesat di negara-negara demokrasi yang menjalankan ekonomi kapitalisme. Di negara-negara ini televisi dipandang sebagai peluang bisnis. Sebaliknya, di negara-negara otoritarian, televisi cenderung dijadikan sebagai alat propaganda alih-alih ruang publik.

Sampai tahun 1989 Indonesia memiliki sebuah stasiun televisi saja. Lantas kapitalisme kroni ciptaan Orde Baru tiba-tiba tumbuh pesat pada awal 80-an sampai 90-an. Ini menyebabkan distribusi kemakmuran timpang: segelintir kroni penguasa memperoleh 90 peratus pendapatan negara.

Modal yang tertumpuk di satu kelompok inilah akhirnya disalurkan untuk membangun stasiun televisi swasta. Itupun didirikan tanpa suprastruktur pendukung seperti regulasi tentang penyiaran. Regulasi dibuat kemudian justru setelah stasiun televisi swasta berdiri (Sunardian Wirodono, 2005).

Dalam konteks inilah jurnalisme televisi nasional berkembang. Tradisi pemberitaan televisi sendiri sebenarnya sudah muncul pada tahun 1978 melalui Dunia Dalam Berita yang diproduksi TVRI. Akan tetapi, warta berita televisi sebagai sebuah bisnis informasi baru muncul pada era 1990-an sejalan dengan pertumbuhan stasiun televisi swasta.

Liputan 6 SCTV, misalnya, mengudara pada tahun 1996. Pengelola bilik berita (newsroom) Liputan 6 berasal dari media cetak. Tanpa pengalaman di dunia pemberitaan televisi, kebanyakan mereka bekerja sambil berlatih dengan situasi baru dan alat-alat yang asing (h.54).

Liputan 6 menemukan momentum untuk menjadi popular pada saat krisis ekonomi dan politik pada tahun 1998. Pada saat itu stasiun-stasiun televisi harus bertahan hidup karena pembelanjaan iklan oleh perusahaan-perusahaan nasional menurun drastis. Pendapatan televisi berkurang, sehingga pos pengeluaran harus ditekan. Produksi siaran berita merupakan jalan keluar lantaran biaya produksinya jauh lebih murah ketimbang impor film, ataupun membeli sinetron dari rumah-rumah produksi. Di sisi lain, ada kebutuhan masyarakat akan informasi tentang perkembangan situasi tanah air terkini sebagai akibat ketidakpastian ekonomi dan politik saat itu.

Hal yang menarik dari jurnalisme televisi era 1997-1998 adalah para awaknya mendukung gerakan reformasi walaupun sesungguhnya stasiun televisi swasta dikuasai oleh para pemilik modal yang dekat dengan istana.

Di Malaysia, gerakan reformasi berakhir menyedihkan. Sang pemimpin, Anwar Ibrahim, difitnah dan dipenjarakan. Sebab, media massa di negeri itu dimiliki oleh partai yang berkuasa– UMNO–dan cenderung mempertahankan status quo.

Namun, di Indonesia, gerakan reformasi bisa bergema. Salah pendorongnya adalah ekspose oleh media massa semisal televisi. Stasiun televisi menayangkan perkembangan krisis politik, ekonomi, dan sosial dari hari ke hari secara nyata. Terutama rekaman gambar dramatis peristiwa penembakan oleh aparat terhadap para mahasiswa yang berunjuk rasa 12 Mei 1998.

Pada masa itu semua stasiun televisi swasta membingkai pemberitaan bahwa “rakyat menginginkan perubahan atas kemapanan.” Artinya, di tengah cengkraman kepentingan kapitalisme dan kekuasaan yang mempengaruhi kandungan tayangan secara kuat, awak televisi masih mempunyai idealisme, atau kegelisahan moral akan realitas sosial di sekitar mereka. Di sisi lain, stasiun televisi sendiri didesak oleh tokoh-tokoh pembangkang agar mendukung gerakan reformasi. Apalagi setelah korban jiwa berjatuhan, takada alasan lagi untuk menghindarinya.

Pertarungan moral antara idealisme dan pragmatisme para jurnalisme televisi tergambar pada periode ini. Liputan 6, misalnya, mencoba mengangkat isu yang sangat peka kala itu: suksesi. Melalui siaran wawancara langsung, ia menghadirkan Sarwono Kusumatmaja, seorang tokoh kritis yang bersimpati pada mahasiswa. Dalam wawancara nyata Sarwono dengan blak-blakan membuat perumpamaan Suharto dengan “gigi yang harus dicabut.”

Pieter Gontha–sang pemilik yang dekat dengan Cendana–dan Sumita Tobing–direktur pemberitaan–langsung meminta produser acara Don Bosco Selamun agar menghentikan wawancara. Pieter Gontha sendiri ditegur oleh sejumlah pejabat berwenang. Begitu juga, Don Bosco Selamun, akhirnya dikenai skorsing. Akan tetapi, pemberitaan ini memicu rasa simpati stasiun televisi lain yang kemudian juga mengekspose, atau membingkai berita yang mendelegitmasi kekuasaan. Misalnya pernyataan elit-elit politik reformis yang menuntut agar Suharto mundur. (h.66-72).

Pascalengsernya Suharto, Liputan 6 beberapa kali mengangkat peristiwa yang menimbulkan kontraversi, atau sensasi, sebagai komoditas yang bernilai jual tinggi. Di antaranya kekerasan di kampus STPDN, tertembaknya pemimpin militer Gerakan Aceh Merdeka Abdullah Syafe’i, dan kekerasan di kampus Universitas Muslim Indonesia.

Pada dasarnya fenomena Liputan 6 memperlihatkan bahwa jurnalisme televisi kita tengah berkembang dan semakin mepertunjukkan bentuknya. Terlihat ada keinginan awak jurnalisme televisi untuk menjadikan pemberitaan televisi sebagai ruang publik yang memediasi kepentingan masyarakat dengan penguasa.

Akan tetapi, secara umum, kandungan buku ini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai ‘puji-pujian’ terhadap Liputan 6. Ia seolah menempatkan Liputan 6 sebagai salah satu contoh keberhasilan ruang publik sejati. Tentu saja, itu lebih karena buku ini dicetak untuk merayakan keberhasilan Liputan 6 mengudara selama satu dasawarasa. Bukan sebuah karya ilmiah.

Para tim redaksi LP3S yang merancang buku ini, sebagai contoh, tidak mengkritik posisi Liputan 6 ketika prestise SCTV–dan stasiun-stasiun televisi swasta lain di Jakarta–sebagai ‘stasiun televisi nasional’ terancam. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kala itu mengumumkan rancangan regulasi yang mengakhiri monopoli siaran oleh stasiun televisi swasta Jakarta di seluruh negeri. Liputan 6 saat itu justru cenderung menjadi corong pemilik modal yang khawatir bahwa pemberian ruang bagi stasiusn televisi daerah bisa memangkas pendapatan iklan mereka (karena khalayak mereka berkurang atau semakin terbatas).

Tanpa malu-malu Liputan 6 pada saat itu membatasi wawancara pada narasumber-narasumber yang melegtimasi posisinya. Anggota KPI Ade Armando, umpamanya, tidak dipilih sebagai narasumber wawancara hidup lantaran pernyataan-pernyataannya bertentangan dengan kepentingan bisnis SCTV. Tentu saja bukan hanya SCTV, keinginan merajai pangsa iklan nasional menjadi ambisi hampir semua stasiun televisi di Jakarta.

Jadi, klaim buku ini bahwa Liputan 6 telah mewakili kepentingan publik, harus kita sikapi dengan hati-hati. Sebab, toh pada kenyataannya, kepentingan bisnis mereka masih dominan. Atau pendek kata, pada masa mendatang, Liputan 6 masih harus menunjukkan dengan tegas siapa yang ia representasikan sesungguhnya: publik, atau kepentingan sekolompok orang yang berkuasa dan bermodal?

Judul Buku: Jurnalisme Liputan 6: Antara Peristiwa dan Ruang Publik; Penulis: Tim Redaksi LP3S; Penyunting: Maruto M.D.; Pengantar: Iskandar Siahaan; Tebal: 240 halaman; Penerbit: PT Pustaka LP3S Indonesia; Tahun: 2006

Baca Juga
Fenomena Blog Takterbendung

Dia berargumen, jika masyarakat tidak menonton, rating acara yang bermasalah itu akan turun, sehingga acara itu pun dihentikan karena tidak ada agen iklan yang bersedia memasang siaran niaga pada jam acara tersebut. Kenyataannya, menurutnya, rating acara-acara yang bermasalah itu justru tinggi, jadi tidak ada alasan bagi televisi menghentikan penayangan mereka.

Itulah gambaran nalar para pelaku awak televisi kita yang dengan gampang mempertuhankan rating, sehingga terciptalah cara pandang yang simplistis ini: tayangan menciptakan rating dan sebaliknya rating pun menentukan tayangan. Dengan cara pandang seperti ini, mereka mengabaikan aspek-aspek lain di luar logika komodifikasi tayangan semisal dampak visualisasi rekaan televisi terhadap proses pembelajaran sosial.

Pemahaman yang menyederhanakan itu memperlihatkan betapa rendah kualitas para awak televisi, sekaligus merefleksikan jejak sejarah industri televisi di tanah air. Menurut Sunardian, industri televisi lahir dengan latar belakang yang berbeda dengan surat kabar dan radio.

Surat kabar yang berkembang pada awal abad ke-20, umpamanya, membawa semangat penyadaran untuk menentang kolonialisme. Begitu pula radio pada era 1940-an tumbuh dengan misi perjuangan. Akan tetapi, televisi swasta pada akhir dekade 1980-an lahir karena ‘kecelakaan.’ Ia dipaksakan ada tanpa perencanaan matang, sekedar memenuhi ambisi kroni-kroni penguasa pada saat itu.

Pendirian RCTI, misalnya, berkaitan dengan distribusi kemakmuran yang timpang. Tujuh puluh peratus kapital nasional menumpuk di Jakarta dan dikuasai oleh Keluarga Cendana dan kawan-kawan mereka. Penumpukan modal yang besar itu membuat mimpi untuk membangun sebuah stasiun televisi swasta yang membutuhkan ratusan miliar rupiah mungkin diwujudkan.

Begitu pula kemunculan stasiun-stasiun televisi berikutnya-seperti TPI, SCTV, Indosiar-cenderung disebabkan oleh faktor Keluarga Cendana, dan pada dasarnya taklayak disebut sebagai industri televisi lantaran tidak didukung infrastruktur yang memadai. Tiada sumber daya manusia yang menguasai penyiaran. Tidak ada juga regulasi tentang penyiaran. Regulasi baru dibuat kemudian sekedar mengesahkan perilaku Keluarga Cendana. Boleh dibilang, industri televisi di tanah air dibangun dengan pelbagai ketidaksiapan (h.8-9).

Maka, stasiun televisi bertumbuh tanpa visi, juga tanpa nalar yang tepat. Secara sempit ia sekedar diarahkan sebagai mesin pencetak uang. Dalam situasi serba tidak siap inilah televisi-televisi swasta menciptakan, dan menyebarkan sebuah budaya tunggal yang dominan dan meminggirkan budaya-budaya lain Nusantara yang sesungguhnya beraneka dan mewujud.

Sebelas stasiun televisi Jakarta mencekoki mata-telinga sembilan puluh persen penduduk Indonesia yang heterogen dengan tayangan-tayangan Jakarta sentris. Mulai berita, warta hiburan, sinetron, permainan, musik, dan panggung hiburan, semua mencerminkan masyarakat kota dengan gaya hidup mereka.

Satria Naradha, seorang pendiri Bali TV, (Media Watch, 38/2005) sampai-sampai merasa gusar lantaran muda-mudi Bali kini terbiasa mengucapkan kata-kata yang kejakarta-jakartaan. Selain itu, kata Naradha, masyarakat daerah lebih akrab dengan sinetron Raam Pundjabi ketimbang lakon-lakon daerah. Pendek kata, daerah telah menjadi korban penuhanan rating oleh awak televisi Jakarta.

Tentu saja, penuhanan rating juga menurunkan kualitas tayangan karena kualitas dengan demikian harus dikalahkan. Para pekerja kreatif di belakangnya, umpamanya, menjadi ‘tukang ketik’ yang menulis tanpa perenungan ataupun pendalaman. Mereka sekedar memenuhi tuntutan produksi akan apa yang dipercaya dapat mengejar rating (h.77). Sebuah acara yang berating tinggi di sebuah stasiun televisi pasti akan ramai-ramai ditiru habis-habisan oleh stasiun-stasiun televisi yang lain.

Sesungguhnya awak televisi salah menafsirkan rating dengan menempatkannya sebagai ukuran (h.93). Padahal rating bukan kualitas (h.92) dan hanya melihat jumlah penonton tanpa memedulikan kesukaan (preferensi). Dengan kata lain, pemuja rating menafikan kemungkinan penonton menonton sebuah acara televisi karena itu kebiasaannya ataupun lantaran pilihan mereka pada dasarnya terbatas. Faktor inilah yang bisa menyebabkan rating menjadi tinggi dan mengelabui pemasang iklan maupun awak televisi.

Bahkan dalam wawancara saya dengan Direktur Penelitian A. C. Nielsen Irawati, terungkap bahwa pihaknya sama sekali tidak berpretensi membuat sebuah generalisasi bahwa keluaran rating menunjukkan kecenderungan perilaku menonton masyarakat secara nasional. Sebab, katanya, pegambilan sampel hanya dilakukan di sepuluh kota di tanah air: Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makasar, Palembang, Denpasar, Yogyakarta, dan Banjarmasin.

Saya pun menemukan bahwa pengambilan sampel juga tidak menjangkau desa-desa yang dihuni delapan puluh peratus rakyat Indonesia. Kesembilan kota itu dipilih sebagai sampel untuk menuhi kebutuhan pengiklan dan produsen karena sebagian besar barang dan jasa beredar di kota-kota itu. Jadi, di sini jelas bahwa awak televisi tidak bersikap kritis terhadap metodologi rating A.C Nielsen. Boleh dibilang, mereka berusaha memenuhi selera penduduk sepuluh kota yang minoritas, tapi justru mengorbankan mayoritas penduduk Indonesia.

Standar Ganda Awak Televisi

Setelah Suharto jatuh, pengusaha dan awak televisi memperoleh kebebasan penuh melakukan kegiatan mereka. Kejatuhan Suharto dijadikan sebagai alasan oleh pengusaha dan awak televisi swasta menolak Undang-undang No.24 tahun 1997 tentang perizinan dan kewajiban pancar-terus siaran-siaran TVRI.

Akan tetapi, ketika Undang-undang No.32/2002 disahkan, mereka juga menolaknya dengan alasan undang-undang itu mengekang kebebasan dan mengembalikan otoritarianisme. Padahal, seharusnya, jika Undang-undang No.32 ditolak, yang berlaku adalah undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang No.24/1997.

Undang-undang No.32/2002 secara adil mengatur hak-hak masyarakat mendapatkan informasi (h.110) dan memberi negara kewenangan tata kelola media siaran melalui Komisi Penyiaran Indonesia. Namun, pada praktiknya ia belum bisa dijalankan karena belum ada peraturan pemerintahnya akibat ketidakikhlasan pemerintah memberi KPI kewenangan penuhnya. Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono yang melihat televisi strategis untuk kampanye pemerintah membuat tafsiran sendiri bahwa ‘negara’ yang dimaskud Undang-undang No.32 tahun 2002 adalah ‘pemerintah.’

Begitu juga penolakan para kapitalis media terhadap undang-undang ini sesungguhnya lebih disebabkan oleh kekhawatiran akan berkurangnya aktivitas akumulasi modal mereka. Perlawanan mereka terhadap keberadaan KPI dengan mengajukan uji materil Undang-undang Penyiaran menunjukkan egoisme, keangkuhan, dan ketidakpedulian terhadap kebaikan bersama.

Dalam situasi lawless ini gelombang kedua gelombang kedua stasun-stasiun televisi swasta lain muncul (Metro TV, Trans TV, Lativi, TV7, Global TV) (h.10). Mereka mengudara tanpa kendali sebagaimana pendahulu-pendahulu mereka. Para awak televisi memikirkan kepentingan mereka semata, yaitu mencetak laba. Namun, mereka tak memedulikan dampak buruk akibat perilaku mereka yang semena-mena.

Dampak Buruk Televisi

Dalam ilmu komunikasi, studi tentang dampak menghasilkan simpulan yang berbeda-beda, mulai kuat, lemah, dan akhirnya moderat (Severin, 1997). Tapi Sunardian berpendapat acara-acara televisi yang mengabaikan norma mempunyai pengaruh buruk, terutama terhadap anak-anak, remaja.

Sunardian mengutip data penelitian di Amerika bahwa anak di bawah dua tahun yang dibiarkan orangtuanya menonton televisi bisa mengakibatkan proses wiring — proses penyambungan antara sel-sel saraf dalam otak — menjadi tidak sempurna (h.141).

Sebab, bayi yang berada di depan televisi tidak mempunyai pengalaman empiris. Gambar-gambar televisi mengekspolitasi kerja otak anak-anak karena virtualisasi televisi yang meloncat-loncat sehingga mengganggu konsentrasi mereka (h.142).

Adapun pada remaja, Sunardian meaykini bahwa tayangan-tayangan sinetron yang tipologis dan mengabaikan aspek sosiologis dan psikologis menyebabkan remaja tidak berkesempatan mempelajari hakikat kehidupan yang sebenarnya dan melihat segala sesuatunya serba artifisial.

Kehidupan nyata akan membuat mereka patah semangat dengan gampang kecewa (h.143). Sementara itu, kaum ibu bisa kehilangan jati diri karena diombang-ambing hasrat untuk mengkonsumsi dan memiliki( h.147). Meskipun begitu, tentu saja, semua hipotesis ini masih harus diujji dengan kajian mendalam.

Buku karya Sunadian ini benar-benar layak mendapatkan tahniah. Buku ini berhasil mengkritik fenomena pertelevisian di tanah air secara menyeluruh, mulai latar belakang kelahiran televisi di Indonesia, kandungan tayangan dan penyeragaman, konteks praktik produksi, konsep dan praktik rating, dampak, dan konteks politik-ekonomi.

Meskipun tidak bisa dibilang ilmiah dalam arti menerapkan teori dan metodologi yang ketat, buku ini banyak menyuguhkan fakta aktual sehingga tetap layak dijadikan rujukan, terutama oleh peneliti atau pemantau media, ataupun praktisi media-agar wawasan mereka terbuka tentang konteks dunia kerja mereka.

Para pengamat sosial dan mahasiswa komunikasi mungkin dapat memperoleh rujukan empiris tentang praktik industri televisi. Bahkan ibu-ibu rumah tangga bisa mendapat cakrawala baru akan pentingnya melindungi keluarga dari pengaruh buruk televisi, misalnya dengan jalan sederhana: mematikan televisi.

Judul Buku: Matikan TV-MU!; Penulis: Sunardian Wirodoni; Tebal: 177 halaman + xix; Penerbit: Resist Book, Tahun: 2005

Baca Juga
Beginilah Cara Pengukuran Rating Dilakukan

“Pemirsa, kami berhasil mengintip lebih jauh soal isu keretakan rumah tangga artis X. Awalnya X yang sering tampil seksi ini mengelak ketika kami konfirmasi. Tapi wartawan kami berhasil mengawasi rumah mereka selama sehari semalam dan terbukti suami X tidak pulang. Ini semakin meyakinkan bahwa rumah tangga mereka tidak harmonis. Apalagi gosipnya ada orang ketiga… bla bla bla….”

Begitulah gaya wartapelipur (infotainment) menciptakan sensasi untuk memancing perhatian penonton. Mengacaukan fakta dengan gosip dan prasangka. Banyak stereotip, mitos, dan penilaian yang terburu-buru.

Tidak jarang sebuah peristiwa yang sesungguhnya banal, remeh, biasa saja, dipaksa diangkat menjadi sebuah tayangan, yang tidak matang untuk bisa disebut sebuah karya jurnalistik. Para pekerja wartapelipur cenderung bekerja atas dasar desas-desus, atau fakta yang kemudian dibumbu-bumbui (h.48).

Wartapelipur adalah sebuah konsep mengemas informasi serius dalam bentuk yang menghibur. Tapi, di Indonesia, wartapelipur bermakna informasi tentang dunia hiburan dan gemerlap gaya hidup para pesohor (h.28). Ia menjadikan artis dan kehidupan artis sebagai komditas. Bagaimana warga ‘khusus’ ini menjalani kehidupan wajar mereka menjadi sesuatu yang luar biasa. Artis melahirkan, ulang tahun, menikah, bulan madu, umrah atau haji, pacaran, putus, cerai, atau rujuk, ataupun bagaimana mereka mengajak anak-anak mereka menjalani liburan sekolah, menjadi hal yang penting.

Acara wartapelipur dalam satu hari dimunculkan selama 13 jam, atau lebih dari setengah hari (h.7). Dalam kurun 2002 hingga 2005 jumlah program wartapelipur di TV swasta meningkat dari 24 episode per minggu (3 espisode per hari) menjadi 180 episode per minggu atau 26 episode per hari (h.7). Ini menunjukkan bahwa acara wartapelipur bagi stasiun televisi sangat menguntungkan. Wartapelipur mampu mendapatkan penonton meskipun acara ini ditaruh pada jam-jam mati (pukul 7, 9, 15, dan 16). Sampai-sampai pemrogram melakukan strategi tayang ulang pada jam lain pada hari yang sama. Atau, mereka memperpanjang durasi acara dari 30 menjadi 60 menit (h.86). Namun, peringkat acara ini tetap bersaing (h.106). Perbandingan keuntungan acara wartapelipur memang tinggi. Harga beli satu episode wartapelipur dari rumah produksi berkisar antara Rp15 sampai 60 juta sedangkan pendapatan bersih dari penjualan ruang iklan per episode bisa mencapai Rp35 juta (h.95).

Ilham Bintang adalah contoh jaya seorang pengusaha wartapelipur. Ketika mendirikan rumah produksi pada tahun 1997, dia dan empat orang kawannya mengumpulkan modal Rp1 miliar. Dalam setahun, Ilham membeli semua saham yang ditanam teman-temannya tadi. Bisnis yang dia kerjakan ini bahkan mampu mengatasi krisis ekonomi pada akhir 1990-an (h.104).

Cara kerja awak wartapelipur sebenarnya mirip dengan wartawan layar kaca. Ada rapat perencanaan, dan peliputan ‘berita.’ Paling lancar bila ‘berita’ datang dengan sendirinya. Misalnya para artis yang mengundang awak wartapelipur meliput kegiatan mereka. Atau, para artis dengan suka rela bersedia diwawancarai ataupun menerima janji wawancara. Para artis sering melakukan ini untuk mendapatkan publikasi, demi popularitas mereka sendiri.

Yang sukar jika mereka menolak diwawancarai. Biasanya awak wartapelipur mengejar-ngejar artis dengan paksa dan menerabas batas pribadi mereka. Nicky Astria, misalnya, pernah didesak menjawab pertanyaan dengan sodoran mikropon yang menahan kaca jendela mobilnya (h.122). Atau tidak jarang, awak wartapelipur terlalu gampang meledakkan gosip yang faktualitasnya belum teruji. Desas-desus tentang perceraian Nia Zulkarnaen dan Ari Sihasale, sebagai contoh, sampai membimbit Kabar Idola yang dibuat rumah produksi Sandhika Widya Cinema ke meja hijau (h.132).

Pembelaan diri Kabar Idola dalam episode berikutnya adalah bahwa “persoalan telah diselesaikan secara kekeluargaan.” Wartapelipur ini justru mempersalahkan sumber berita yang dikutipnya sendiri kalau gosip itu tidak benar. Yang benar dalam versi wartapelipur, mereka menurunkan “materi tayangan yang tidak lengkap,” (h.132). Mereka juga berapologi, kesalahan itu “manusiawi” karena wartawan mereka “masih muda-muda dan membutuhkan arahan bimbingan dari artis senior dan organisasi kewartawanan.”

Tidak jarang desas-desus dikembangkan dengan mewawancara paranormal tentang apa yang tengah terjadi ataupun yang bakal terjadi. Mama Lauren, umpamanya, adalah peramal yang biasa muncul di layar televisi pada akhir tahun, sedangkan Ki Joko Bodo pernah dengan yakin menjelaskan peristiwa pernikahan seorang artis, bahwa itu, katanya, dilakukan demi karir si pesohor (h.140-141).

Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan betapa sering para awak wartapelipur melakukan kegiatan yang dalam konsep jurnalistik tidak etis dan menggampangkan prosedur profesi. Seorang wartawan, misalnya, pantang memaksakan kehendak jika narasumber takbersedia menjawab.

Selain itu, tak peduli berapa pun usia seorang wartawan, faktualitas berita bergantung kepada prosedur jurnalistik yang panjang, yang menekankan kebenaran dan ketepatan sebuah berita. Bukan langkah-langkah mengangkat gosip serampangan.

Fatalnya, para awak wartapelipur sering mengelompokkan artis kedalam definisi kata ‘figur publik,’ untuk memberi para artis legitimasi buat mengomentari masalah-masalah sosial politik terkini. Padahal, artis bukan pihak yang bisa menentukan atau mengambil kebijakan publik.

Tapi, dengan ilmu sosial dan pengetahuan jurnalistik yang terbatas, para awak wartapelipur merasa sedeajat dengan wartawan profesional dan bersikeras ingin diaku menjadi anggota PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Padahal, jika hendak mendapatkan pengakuan lebih daripada sekadar secarik kertas, banyak hal yang harus mereka benahi, umpamanya, meningkatkan kapasitas profesionalitas dan pengetahuan jurnalistik.

Buku ini memberikan gambaran yang jelas tentang dunia wartapelipur. Di antaranya bagaimana konteks historisnya, mengapa ia mendominasi tayangan televisi kita akhir-akhir ini, bagaimana proses produksi di balik layar, bagaimana kandungannya sendiri, dan bagaimana persoalan-persoalan etis menyertainya. Ia memang tidak menawarkan pemecahan akademis, tapi penuturan yang deskriptif dan naratif menjadikannya layak dijadikan bahan bacaan bagi pemerhati masalah media massa.

Judul Buku: Infotainment; Penulis: Bimo Nugroho, Teguh Imawan, dan kawan-kawan; Pengantar: Ade Armando; Tebal: viii + 179; Penerbit : Komisi Penyiaran Indonesia; Tahun: 2005

Baca Juga
Liputan 6 SCTV Memihak Siapa?