Sudah dua brigade (sekitar dua puluh ribu) pemuda Indonesia direkrut menjadi anggota Askar Wataniah untuk menjaga perbatasan di Kalimantan. Padahal, sejauh ini, TNI hanya menempatkan 680 personel untuk menjaga perbatasan sepanjang 204 km itu.

Pemerintah Malaysia menjanjikan gaji, bonus, dan asuransi kepada anggota Askar Wataniah layaknya prajurit Tentara Diraja Malaysia. Sebagai perbandingan, jika setiap prajurit TNI setingkat Tamtama digaji Rp1,4 juta sampai Rp1,7 juta per bulan, anggota Askar Wataniah dibayar Rp2 juta sampai Rp3 juta per bulan.

Namun, tidak hanya itu, anggota Askar juga diaku sebagai warga negara Malaysia. Tentu saja, dalam situasi ini, berlakulah hukum ekonomi penawaran dan permintaan yang menafikan nasionalisme.

Portal Kementrian Pertahanan Malaysia menyebutkan Askar Wataniah adalah tentara simpanan (cadangan) Tentara Darat Malaysia. Mereka adalah lapis kedua pertahanan negara dalam konsep Hanruh (Pertahanan Menyeluruh) Malaysia. Dengan mengenakan seragam prajurit, mereka dilatih teknik bela diri, baris-berbaris dengan memanggul senjata, serta kemampuan militer. Keberadaan mereka mirip Kesatuan Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) TNI, atau Garda Nasional Amerika Serikat.

Sebenarnya perekrutan ditujukan kepada warga berusia 18 sampai 30 tahun yang memiliki KTP Malaysia. Hanya saja, warga Indonesia di perbatasan ber-KTP ganda. Dan lantaran miskin, para pemuda di perbatasan terdorong bergabung dengan Askar Wataniah. Mereka melintasi perbatasan dan ikut pelatihan. Setelah itu, mereka diterima sebagai anggota Askar. Mereka bahkan kerap diperintahkan menggeser patok perbatasan menjorok ke wilayah Indonesia.

Bayangkan saja, seandainya terjadi konflik fisik di perbatasan, yang bakal dihadapi TNI adalah warga Indonesia sendiri.

Akan tetapi, di samping persoalan kemiskinan, memang perbatasan Kalimantan Barat adalah wilayah ekonomi. Selain kayu gelondong, lahan di daerah ini berpotensi menghasilkan minyak kelapa sawit (crude palm oil) dalam jumlah besar. Harga CPO saat ini melambung lantaran dicari dunia. Sebab, CPO adalah energi alternatif bahan bakar fosil.

Tidak heran bila terjadi kasus patok bergeser, dan hutan Indonesia pun dieksploitasi oleh Malaysia. Saat ini wilayah perbatasan Indonesia yang tadinya hijau, sebagai contoh, menggersang lantaran dibalak secara liar oleh perusahaan kayu Malaysia. Menjadi semakin ironis bila pelakunya adalah warga Indonesia yang tunduk kepada oleh aparat Malaysia.

Jadi, boleh dibilang, perekrutan anggota Askar Wataniah dari kalangan warga Indonesia adalah usaha cerdik menyusupkan mata-mata, atau kaki ke dalam wilayah Indonesia. Itu juga strategi kalem tapi efektif untuk meningkatkan kekuatan dan kesiapan negara jiran itu di perbatasan mengantisipasi lawan. Tanpa ribut-ribut, tanpa konflik bersenjata, Malaysia telah mengambil sebagian wilayah Indonesia.

Persoalannya, untuk kawasan perbatasan Indonesia kehabisan napas. Dibutuhkan anggaran buat beberapa departemen sekaligus seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI, Polisi Republik Indonesia, dan Kejaksaan. Tanpa kekuatan negara yang sanggup menekan, Indonesia takkan mampu mencegah pengaruh Malaysia di perbatasan yang semakin kuat.

Anggota parlemen Happy Bone Zulkarnaen memperlihatkan kepada media massa jepretan foto-foto proses perekrutan dan pelatihan tempur dengan seragam militer. Namun, pemerintah tetap harus melaksanakan penyelidikan menyeluruh buat memastikan apakah para askar dalam foto itu benar-benar warga Indonesia. Jika terbukti, sikap resmi harus diambil: nota protes yang keras harus dinyatakan, lantaran Malaysia telah memanfaatkan warga Indonesia buat tujuan militer secara semena-mena.

Kasus ini adalah klimaks persoalan perbatasan yang terbengkalai. Kesejahteraan rakyat harus diangkat sejalan dengan peningkatan kekuatan pertahanan di kawasan ujung tombak negara ini. Oleh sebab itu, sudah saatnya, pertumbuhan ekonomi perbatasan dipercepat buat mengangkat taraf hidup mereka, sehingga tidak tergoda jebakan inflitrasi asing.

Yang perlu diatasi adalah benturan-benturan birokratis, terutama perdebatan antara batasan kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Untuk mengatasi itu, presiden sebaiknya mengeluarkan kebijakan khusus yang dilegitimasi parlemen melalui undang-undang.

Sikap tegas harus diambil segera, karena Indonesia selama ini sudah cukup lunak terhadap Malaysia. Prasangka baik kepada negara jiran perlu, tapi harus diiringi dengan sikap waspada. Jika tidak, setapak demi setapak asing melangkah, tahu-tahu hilanglah kedaulatan kita.

Baca Juga
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 1/3): Indonesia Sebenar-benar Asia yang Multikultur dan Demokratis
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 2/3): Indonesia Negara Bebas, Malaysia Negara yang Mengekang
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 3/3): Indonesia Menuju Perbaikan; Malaysia, Kerusakan

Pada awalnya berita televisi bukanlah tambang uang, bahkan menderita kerugian. Namun, setelah CNN berjaya memanfaatkan momen Perang Teluk Pertama dan memperoleh banyak uang, stasiun-stasiun televisi di Amerika mulai mengandalkan pemeringkatan program

Padahal, yang mampu mendongkrak rating bukanlah kebenaran berita atau dalam istilah Gray “kebenaran-kebenaran yang membosankan,” melainkan skandal dan sensasi. Mereka hanya menampilkan perkiraan, jajak pendapat, opini, pendapat para pakar, pendapat umum, tanggapan pendapat, kabar burung, dan informasi tidak relevan. Pendek kata, stasiun televisi di Amerika Serikat sesunguhnya tidak benar-benar menyajikan berita (h.11).

Penyiar kondang Wolf Blitzer dari CNN, umpamanya, pernah membaca berita di layar kaca, “Pemerintah AS telah menemukan dua laboratorium berjalan yang menurut sebagian orang adalah bukti penemuan senjata pemusnah massal di Irak. Mungkinkah kedua lab itu digunakan untuk memproduksi virus antraks atau senjata kimia?”

Dengan gaya begitu, kata Gray, khalayak keburu percaya bahwa stok antraks dan senjata kimia ada. Padahal, belum dapat dipastikan bahwa kendaraan itu digunakan sebagai laboratorium. Faktanya, hanya dua kendaraan ditemukan. “Sisanya spekulasi,” tulis Gray (h.26).

Menurut Gray, invasi memberikan keuntungan kepada perusahaan minyak Amerika dari emas hitam milik rakyat Irak (h.65). Kelompok pemantau korupsi independen menyebutkan bahwa dokumen-dokumen aktivitas Satuan Tugas Energi Maret 2001 dan 2003 yang dijalankan Dick Cheney “berisi peta ladang minyak, jaringan pipa, kilang minyak, dan jalur akhir minyak Irak,” kutipnya (h.63).

Saat itu Irak sedang dikenai sanksi, tapi Cheney bisa-bisanya memasukkan minyak Irak sebagai kebijakan energi Amerika. Padahal, AS tidak memiliki hubungan diplomatik ataupun dagang dengan mereka. Perjanjian bisnis dengan Irak, kata Gray tidak dimungkinkan, kecuali perubahan yang ekstrim semisal pendudukan militer.

“Bagaimana Cheney bisa mengantisipasi peruabahan semacam itu, ketika satu-satunya jalan adalah Bencana 11 September? Mengapa Cheney menyertakan keseluruhan infrastruktur energi?” tulis Gray (h.64).

Itulah sebab, Pemerintah AS ingin agar Saddam Hussein dihujani delegetimasi guna melegalisasikan tindakan mereka. Draf pertama pidato Collin Powell yang ditulis staf Cheney dan National Security Council yang berisi Al-Qaida, hak-hak asasi manusia, dan senjata pemusnah massal, sebagai contoh, “hanyalah pernyataan-pernyataan yang tidak substansial,” tambah Gray.

Tatkala Cheney memaklumatkan bahwa Irak mampu memproduksi senjata nuklir, media televisi Amerika mengudarakannya tanpa pertanyaan meskipun kebohongan semacam ini, kata Gray, bisa dijadikan sebagai landasan pemakzulan.

Lantas media televisi Amerika siang malam menyiarkan berita tentang Saddam yang memanfaatkan uang hasil penjualan minyak untuk membangun istana dan keuangan pribadi. Yang tidak diangkat media Amerika, papar Gray, adalah bahwa Saddam juga menyediakan perawatan kesehatan dan pendidikan cuma-cuma serta pembangunan industri demi rakyat Irak sendiri.

Gray menyimpulkan bahwa Dick Cheney memiliki motif kuat “untuk menjalankan, memungkinkan, atau mengizinkan” terjadinya Peristiwa 11 September. Tapi, para jurnalis Amerika membiarkan kejanggalan ini (h.66).

Gray lalu mempertanyakan bahwa selama empat belas bulan George Bush tidak mengizinkan penyelidikan kejadian-kejadian yang mengarah pada Serangan 11 September. Penyelidikan baru dilakukan selama November 2002 setelah desakan keluarga korban. Keganjilan lain, Pemerintahan Bush hanya memberikan 3 juta dollar kepada Komisi 11 September, sedangkan dana untuk penyelidikan kecelakaan pesawat ulang alik Colombia disediakan 50 juta dollar. “Bahkan Bush menjegal dan menghambat investigasi.” kata Gray (h.87).

Dua tahun setelah invasi, ratusan ribu penduduk Irak tewas dan seratus jiwa lagi meninggal setiap pekan. Sementara itu, pihak Sekutu, lebih dari 1700 prajurit gugur dan puluhan ribu lagi terluka. Namun lagi-lagi, tulis Gray, media Amerika tidak melaporkan secara akurat jumlah korban. Mereka tidak menyampaikan informasi kerusakan alam, properti. Tidak juga penderitaan yang dirasakan rakyat Irak.

“Satu-satunya kepedulian mereka hanyalah mempublikasikan ‘kejayaaan’ serdadu Amerika,” kecam Gray. Media Amerika menghalalkan darah penduduk sipil bak pasukan musuh (h.98).

Akibat corong pemerintah – CNN, MSNBC, dan FOX News – melansir berita sepihak, kini fantasi menjadi realitas bagi khalayak yang mengandalkan berita arus utama (h.48) Salah satu efek dahsayatnya cuci otak: Jutaan pemirsa televisi Barat percaya bahwa Muslim itu teroris, sedangkan Islam itu jahat, atau ancaman bagi kedamaian dunia (h.xxv). Individu atau jurnalis yang bertahan dengan kisah sesunguhnya dideskreditkan melalui serangan pelbagai media sekaligus.

Menurut Gray, situasi tersebut adalah kemunduran setelah Bob Woodward dan Carl Bernstein dari Washington Post pada awal 1970-an dengan pengabdian dan integritas yang tinggi berhasil menurunkan laporan investigatif tentang skandal korupsi pada jenjang pemerintahan teratas: Kasus Watergate. Lantaran degradasi integritas jurnalisme itu, 38 persen khalayak Amerika yang kritis mulai beralih ke mdia alternatif seperti internet.

Jerry Gray adalah mantan wartawan Metro TV dan CBNC Asia. Saat ini dia bekerja sebagai kontributor untuk media-media mancanegara. Dalam bukunya Dosa-dosa Media Amerika ini, Selain kasus Irak, Gray mendedahkan fakta-fakta lain yang tak terungkap di media arus utama Amerika. Misalnya pengeboman Oklahoma City, keuntungan Amerika dari perdagangan opium di Afganistan, penghancuran lingkungan oleh rezim Bush, penyebaran AIDS, dan pembungkaman terhadap Al-Jazeera.

Gray menolak bahwa bukunya spekulatif dan merupakan teori konspirasi itu sendiri. Akan tetapi, Gray terlalu menggambarkan betapa media Amerika melakukan persekongkolan secara akur, dan tidak menjelaskan keuntungan apa yang diperoleh mereka dengan keberpihakan tersebut. Dengan kata lain, Gray mungkin harus menunjukkan fakta-fakta lain tentang seberapa kuat relasi ekonomi politik antara kepemilikan media di Amerika dengan Pemerintahan Bush, sampai-sampai mereka tunduk pada keinginan Bush.

Yang jelas, buku Gray dapat mengajarkan kita tentang kecerdasan bermedia. Kita harus mafhum bahwa dalam ruang redaksi ada keterlibatan individu dan struktur dalam menentukan dan mengkonstruksi sebuah berita. Di sinilah sebagai khalayak, kita berhak meminta pertanggungjawaban media yang menebarkan dusta.

Judul Buku: Dosa-dosa Media Amerika; Penulis: Jerry D. Gray; Pengantar: Effendi Ghazali, Arif Suditomo; Tebal: 238 + xxii halaman; Penerbit: Ufuk Press; Tahun: 2006.

Baca Juga
Di Balik Tayangan Infotainment
Liputan 6 SCTV Memihak Siapa?
Matikan TV Kita!

Saat itu, lagu patriotik “Maju Tak Gentar” umpamanya, diperdengarkan di Metro TV berulang-ulang, mengiringi tayangan gambar parade kekuatan angkatan darat, laut, dan udara, mengikuti siaran berita perkembangan terkini konflik. Metro TV juga berkali-kali mempertunjukkan pembakaran bendera Malaysia di beberapa daerah serta orasi marah pengunjuk rasa di depan kedutaan besar negeri jiran itu.

Isu Ambalat menjadi sorotan media massa setelah Petronas menyerahkan konsesi pertambangan di perairan itu kepada perusahaan minyak gabungan Inggris-Belanda Shell. Nota protes Departemen Luar Negeri kepada Malaysia diabaikan, bahkan Perdana Meteri Ahmad Badawi mengklaim bahwa Ambalat adalah wilayah sah Malaysia sesuai peta nasional yang dibuat negara itu pada tahun 1979. Meskipun begitu, peta itu takpernah diakui negara-negara tetangga serantau.

Dalam pertimbangan jurnalistik, sengketa Ambalat memenuhi syarat sebagai berita bernilai tinggi: agresi, kedaulatan wilayah, harga diri bangsa. Kata-kata kunci itu mampu memanaskan kepala orang Indonesia dan menimbulkan situasi ketidakpastian politis serta ketidakseimbangan psikologis.

Maka, jadilah isu Ambalat kepala berita di media cetak dan tayangan kabar unggulan di televisi untuk beberapa hari dan terus disorot sampai dua pekan.

Media Indonesia: Perlu Garis Keras terhadap Musuh

Pada tanggal 4 Maret 2005, misalnya, Media Indonesia memampang foto pada halaman pertama tentang sebuah kapal perang Tentara Nasional Indonesia dan sebuah pesawat pengintai yang berpatroli di perairan Ambalat, Laut Sulawesi. Di bawahnya terdapat kotak yang berjudul “Presiden Perintahkan TNI Jaga Ambalat” yang diselipkan gambar berwarna peta Kalimantan, wilayah Ambalat, dan posisi kapal-kapal perang kedua negara.

Di dalam kotak itu juga terdapat informasi mengenai kronologi ketegangan dan insiden yang sempat terjadi sebelumnya. Pada rubrik Polkam halaman 9 Media Indonesia juga mengangkat berita tentang penolakan Kedutaan Besar Malaysia atas permintaan beberapa anggota Dewan Perwakiklan Rakyat beraudiensi dengan mereka.

Berita kenaikan tarif angkutan sebagai dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) diletakkan sebagai kepala berita pada tanggal 5, sedangkan berita foto memperlihatkan Megawati Soekarnoputri bersalaman dengan menteri reunifikasi Korea Selatan.

Akan tetapi, tajuk rencana berjudul “Perlu Garis Keras di Blok Ambalat” memperlihatkan bahwa jajaran redaksi memandang isu ini sangat penting.” Media Indonesia mengkhawatirkan sikap presiden masih terlalu lembek untuk menghadapi “negara yang sedang dirasuk kerakusan.”

Bagi Media Indoensia, Malaysia “bisa berwajah manis, tapi berkelakuan sebaliknya.” Hubungan kedua negara serumpun ini, tulis tajuk ini, “harus dilihat dan diperlakukan secara rasional dan mengubur romantisme sesama puak Melayu.” Dalam hal kedaulatan negara, tulis tajuk ini lagi, “TNI tak usah ragu-ragu menghajarnya agar Malaysia tidak bertindak semaunya di Ambalat.”

Masih pada halaman muka, Media Indonesia juga memunculkan kotak berjudul “Lima Puluh Persen Kapal Perang TNI AL Siap Dikerahkan ke Perbatasan.” Harian ini juga meberikan tabel perbandingan kekuatan angkatan laut kedua negara, seolah perang benar-benar sudah di ambang pintu.

Media Indonesia jelas memperlihatkan sikap oposisi terhadap Malaysia secara keras dan terang-terangan menempatkan Malaysia dalam konflik Ambalat ini sebagai ‘musuh.’

Pada tanggal 6, misalnya, harian ini mengangkat kepala berita “KRI Rencong Usir Kapal AL Malaysia.” Harian ini bahkan menurunkan tajuk lagi berjudul “Mari Sombong kepada Malaysia.” Perlakuan buruk Malaysia terhadap Indonesia tidak sepadan dengan kontribusi ratusan ribu tenaga kerja Indonesia terhadap perekonomian negara itu sehingga, dalam pandangan harian ini, “Seharusnya mendorong pemerintah Indonesia tidak bermuka manis dengan tetangga bernama Malaysia.”

Bahkan pada tanggal 8, harian ini memampang foto presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dengan mimik tegas menaiki tangga kapal perang di Pelabuhan Maludung, Tarakan, Kaliman Timur sambil melambaikan tangan. Foto itu memenuhi hampir sepertiga halaman dengan ambilan gambar mulai kepala sampai ke lutut dengan latar belakang kapal perang KRI Karel Satsui Tubun.

Kepala berita ‘Ambalat Siaga Tempur, Badawi Telepon SBY’ dengan huruf ukuran besar tercetak di bagian atas foto itu. Dengan analisis semiotika, bisa ditafsirkan bahwa redaksi sengaja memilih foto ini dan memasang di halaman depan untuk membangkitkan semangat patriotik dan kebanggaan nasional para pembaca bahwa “Indonesia siap menghadapi Malaysia untuk mempertahankan Ambalat.”

Begitu pula pada tanggal 9, harian ini memasang kepala berita “SBY Tinjau Kesiapan Tempur TNI” dengan foto presiden memastikan kesiapan prajurit marinir di perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik. Salah satu subjudulnya ditulis “Ketegangan Meningkat.”

Kompas: Malaysia Melecehkan Kita, Harus Ditindak Tegas

Sikap oposisi terhadap Malaysia juga ditunjukkan oleh Kompas. Lebih lunak, lebih rasional, tapi tetap tajam. Pada tanggal 6, misalnya Kompas mengangkat kepala berita “Kapal RI-Malaysia Berhadap-hadapan” (bandingkan dengan Media Indonesia yang pada hari yang sama memuat judul “KRI Rencong Usir Kapal Malaysia”).

Begitu juga, pada tanggal 7, kepala barita harian ini berjudul “Malaysia Kembali Lakukan Provokasi.” Berbeda dengan Media Indonesia yang pada tanggal 8 melaporkan berita utama yang menggambarkan ketegangan tinggi, kepala berita Kompas pada hari yang sama diberi judul “Presiden Tinjau Perbatasan RI-Malaysia.”

Namun begitu, tajuk rencana hari itu yang berjudul “Bagaimana Mungkin Malaysia Pun Melecehkan Kita?” sesungguhnya memperlihatkan kegusaran harian ini terhadap negeri jiran itu. Menurut Kompas, banyak perilaku Malaysia yang menyakitkan hati, “tapi dengan semangat tahu diri, kita menerimanya.” Kompas menulis bahwa tanggapan atas pelanggaran wilayah Indonesia masuk akal jika “harus lebih tegas dan jelas” (bandingkan dengan tajuk Media Indonesia yang menulis “perlu garis keras di blok Ambalat”).

Pada tanggal 9 dan 10 Kompas juga menurunkan kepala berita “Ketegangan di Daerah Perbatasan Mereda” dan “RI-Malaysia Sepakati Penyelesaian Damai” dengan foto pasukan marinir berjaga-jaga di tugu perbatasan Indonesia Malaysia.di Sebatik.

Ini menunjukkan meskipun mengharapkan pemerintah “bertindak tegas,” Kompas berhaluan lebih moderat, rasional ketimbang Media Indonesia.

Kompas, misalnya mengajukan argumen kepemilikan Indonesia atas Ambalat dengan menurunkan berita opini berjudul “Ambalat Lanjutan Alamiah Kaltim” yang mengutip pandangan pakar hukum laut internasional, Hasyim Djalal.

Republika: Selesaikan dengan Semangat Sesama Muslim-Melayu

Republika juga mengangkat persengketaan perbatasan dengan Malaysia, tapi dengan hati-hati dan sama sekali tidak memperlihatkan kegusaran, atau bahkan kemarahan. Pada tanggal 3 Maret, misalnya, harian ini menurunkan berita, “RI Kirim Kapal Perang ke Perbatasan Malaysia.” Berita pengiriman kapal perang ini tidak diangkat sebagai kepala berita, tapi diletakkan di bawah, meskipun di halaman muka.

Pada tanggal 5, berita tentang konflik perbatasan ini hanya dimunculkan dalam foto kecil di halaman muka. Tiada berita sejenis pada halaman dalam.

Harian ini sempat menurunkan kepala berita “Kapal Perang RI-Malaysia ‘Adu Mulut’” pada tanggal 6 yang yang mengabarkan ketegangan di perbatasan. Tapi pada tanggal 7 harian ini menurunkan kepala berita yang mendinginkan suasana, “RI-Malaysia Siap Redakan Ketegangan,” sedangkan pada tanggal 9, Republika menurunkan kepala berita “TNI AL Kurangi Kapal di Ambalat.” Kemudian pada tanggal 10, “RI-Malaysia Sepakat Merujuk UNCLOS.”

Sikap hati-hati Republika ini terbaca pada tajuknya tanggal 7 “Tahan Emosi.” Republika mengaku ada persoalan dalam perbatasan Malaysia-Indonesia yang bermula pada kasus Sipadan-Ligitan ketika Malaysia melanggar kesepakatan status quo dengan Indonesia.

Republika menulis bahwa “kita harus mempertahankan setiap jengkal tanah kita,” tapi mengingat persaudaraan kedua negara, penyelesaian semestinya ditempuh “dengan cara-cara bijak, bukan kekuatan bersenjata-apalagi melibatkan emosi massa.” Republika berpendapat, “ada kekuatan yang ingin kedua negara berhadap-hadapan,” tapi “semangat Melayu semestinya mengikat kedua negara.”

Pada halaman muka, dalam berita yang kecil berjudul “Selesaikan Secara Bilateral” Republika mengutip pernyataan Din Syamsuddin agar persoalan ini diselesaikan secara bilateral. Berita ini mengutip pernyataan Din bahwa bila sengketa Ambalat diselesaikan dengan konflik terbuka, kedua belah pihak akan rugi, yang beruntung pihak ketiga. Selain itu, ia “akan merugikan Islam.”

Sudut pandang sejenis juga diperlihatkan dalam berita “MUI Akan Kirim Tim ke Malaysia” pada tanggal 9. Selain itu, pada tanggal 12 Republika juga menurunkan berita pada halaman muka yang mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Malaysia, Syed Hamid Albar, “Patroli di Perbatasan Tak Berarti Perang.”

* * *

Terlihat bahwa terdapat perbedaan pola, atau bingkai pemberitaan pada Media Indonesia, Kompas, dan Republika. Jika ketiga surat kabar ini diletakkan, boleh dibilang Media Indonesia berada pada garis keras: mengangkat sengketa Ambalat dengan emosional. Kompas, garis moderat, memahami jika tindakan tegas diambil pemerintah, sedangkan Republika, garis lunak, menginginkan konflik bersenjata dihindari demi persaudaraan Muslim dan serumpun. Namun, secara umum, ketiga surat kabar itu menyatakan keberpihakan kepada posisi Indonesia.

Fenomena ini menarik jika dikaitkan dengan pendapat Andreas Harsono bahwa ketika bekerja, wartawan harus melepaskan segala macam identitas primordial, misalnya kewarganegaraan.

Kewarganegaraan, kata Andreas, hanyalah untuk “keperluan praktis pribadi atau memperkaya pemahaman” dan takkan “mendikte liputan.” Akan tetapi, kenyataannya wartawan mau tidak mau berhadap-hadapan struktur komunitas yang mempengaruhi dirinya semenjak lahir dan tumbuh. Salah satunya perasaan kebangsaan ini meskipun mungkin ia tak menyadarinya.

Selain perkara itu, wartawan juga bersentuhan dengan kebijakan editorial, ataupun kredo, nilai, serta norma perusahaan tempat ia bekerja. Kepala-kepala berita surat kabar kita yang mengobarkan sentimen kebangsaan dalam sengketa Ambalat bisa jadi merupakan kebijakan perusahaan guna meraih kesempatan memperbesar tiras dan memperluas pasar. Namun, bisa juga ia dilihat dari sisi ideologis.

Media Indonesia, umpamanya, seringkali diposisikan sebagai surat kabar yang pragmatis. Akan tetapi, fakta bahwa ia dimiliki oleh Surya Paloh, seorang pengusaha asal Aceh, kader partai Golongan Karya, sekaligus seorang nasionalis, dalam banyak hal mempengaruhi kebijakan editorial. Begitu juga Jakob Oetama, seorang Jawa-Katolik-Tionghoa, membangun Kompas dengan menanamkan nilai-nilai Jawa, rasionalitas, dan kemoderatan.

Adapun Republika didirikan oleh kelompok intelektual Muslim, ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), yang merupakan kekuatan sosial-politik kelas menengah Muslim di Indonesia, yang mengidentifikasikan diri sebagai bagian kebangkitan komunitas Islam global.

Dengan kata lain, obyektivitas jurnalistik idealisme yang hendaknya dituju oleh pekerja media, tapi memang pada praktiknya ia bisa absurd lantaran banyak faktor yang melencengkannya. Atau mungkin, untuk kasus Ambalat, memang tidak perlu?

Baca Juga
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia

Majalah itu menggambarkan terdapat 5 juta warga Muslim di Prancis, 3,2 juta di Jerman, 2 juta di Inggris. Jumlah mereka berambah seiring terus mengalirnya gelombang imigran Muslim ke Spanyol, Belanda, Italia, Belgia, dan kawasan Skandinavia.

Komunitas Muslim Eropa tengah membentuk karakter yang berbeda dengan negara-negara asal mereka di Asia Barat, Tengah, Selatan, Tenggara, dan Afrika Utara. Islam di Eropa berasimilasi dengan ide-ide Barat mengenai sekularisasi dan demokrasi. Dua gagasan itu sampai saat ini berbenturan dengan penafsiran tradisional sebagian Muslim.

Benturan pertama, Islam merupakan agama yang menganut humanisme kolektif, sehingga doktrin-doktrinnya merupakan moral imperative sekaligus hukum positif yang mengikat komunitas Muslim.

Benturan kedua, demokrasi yang dipercaya Barat sebagai mekanisme politik terbaik pada kenyataannya tidak pernah menjadi tradisi Muslim.

Konsep kekuasan demokratis pertama dipraktikkan masyarakat Yunani Kuno pada abad ke-6 SM. Perlu dicatat bahwa peradaban Yunani purba sangat berpengaruh dalam menyumbangkan kemajuan bagi perkembangan peradaban dunia selanjutnya, karena  peradaban inilah yang pertama-tama menghasilkan pengetahuan bercorak ilmiah.

Pada abad ke-4, Kristen menjadi agama resmi di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Gereja menutup sekolah-sekolah Yunani yang dianggap menyebarkan ajaran-ajaran kafir. Kekaisaran Romawi sendiri akhirnya runtuh pada abad ke-6 akibat serangan bangsa-bangsa barbar dan meninggalkan kekacauan sosial-politik.

Peradaban Islam yang baru lahir pada abad ke-7 berkembang merambah wilayah-wilayah kekusaan Romawi yang masih tersisa di Kekaisaran Timur seperti  Syiria, dan Mesir. Pada saat inilah Islam bersentuhan dengan Hellenisme Yunani melalui peradaban Romawi.

Akibat pengaruh Yunani, peradaban Islam menghasilkan karya-karya ilmu pengetahuan dan seni dengan gemilang, sedangkan Eropa memasuki abad kegelapan (dark ages). Peninggalan peradaban Hellenisme yang tinggi di Eropa nyaris lenyap dari kepustakaan Eropa akibat dominasi gereja terhadap masalah sosial-politik.

Namun, pada abad ke-7 inilah peradaban Barat mulai bertumbuh, terutama ketika Perang Salib mempertemukan Barat dengan Islam. Barat yang menyadari ketertinggalan mereka mempelajari Hellenisme Yunani melalui peradaban Islam Spanyol. Persentuhan itu merupakan titik awal kebangkitan Barat, sehingga muncullah renaisans, atau kelahiran kembali peradaban Yunani yang sempat “hilang.”

Pada abad ke-17 dan 18, sains dan teknologi yang berkembang pesat mempertangguh kekuatan militer Barat. Setelah melewati abad pertengahan, Barat menyimpulkan bahwa kebenaran agama bersifat eksklusif sehingga agama harus melepaskan campur tangannya terhadap persoalan-persoalan sosial-politik.

Kemampuan Barat mengembangkan sains berimplikasi bagi penemuan-penemuan baru di bidang persenjataan, sedangkan kehancuran Kekhalifahan Muslim-Spanyol membuat pertumbuhan peradaban Islam mandek. Satu-satunya Kekhalifahan Muslim yang menonjol pada mulai abad ke-13 sampai ke-16 adalah Turki Usmani. Namun, wilayah kekuasaannya akhirnya lepas bagian demi bagian ke tangan Barat, karena ekspansi mereka tak didukung dengan semangat memajukan ilmu pengetahuan.

Pada awal abad ke-20, praktis sebagian besar negara-negara Muslim menjadi koloni negara-negara Barat. Maka, peradaban Barat pun mendominasi seluruh kehidupan komunitas Muslim sedunia, mulai pakaian, kalender, bahasa, seni sampai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kegusaran Muslim terhadap dominasi Barat menjadi kemarahan ketika Barat mendukung pembentukan Israel sebagai negara di tanah suci Palestina. Muslim menganggap Barat selalu bersikap mendua, misalnya mendukung rezim militer Aljazair yang membatalkan hasil pemilihan yang demokratis, atau tidak bergegas menyelamatkan etnis Muslim Bosnia dari pembantaian massal yang brutal oleh etnis Serbia.

Ketidakberdayaan atas supremasi Barat, dan keberpihakan Barat terhadap lawan-lawan Muslim melahirkan fundamentalisme Islam. Fundamentalisme Islam yang awalnya bertujuan menyatukan seluruh Muslim dunia dalam satu pemerintahan di bawah hukum Tuhan berkembang menjadi perlawanan radikal terhadap semua kekuatan asing yang dianggap mengancam eksistensi Islam.

Pada kenyataannya, gagasan itu tinggallah sebuah konstruk alih-alih realita, karena sukar dioperasionalisasikan. Persoalannya — seperti yang dihadapi Barat pada abad pertengahan — siapa yang berhak menafsirkan keinginan Tuhan jika semua orang merasa berhak? Dan kalau ada, apa ukurannya?

Bahkan sesungguhnya praktik politik islami berakhir pada Khalifah Keempat, Ali bin Abi Thalib, ketika kekuasaannya digulingkan melalui pemberontakan berdarah oleh Wangsa Umayah. Kebanyakan kekuasaan sesudah itu berpindah secara tragis. Semua bentuk negara-negara Muslim pasca-Empat Khalifah pun tidak lebih merupakan suatu aristokrasi.

Di pihak lain, Muslim Eropa modern yang sebagian besar adalah imigran, justru menemukan bahwa Barat adalah surga, tidak hanya dalam mencari nafkah tetapi juga dalam menjalankan ibadah, sehingga konsep pembagian daerah Islam (darul Islam) dan daerah perang (darul harb), menjadi tidak relevan lagi, karena justru mereka menikmati kebebasan beragama di negara Nonmuslim.

Komunitas Muslim Eropa juga sadar bahwa mereka tidak mungkin membangun ghetto-ghetto, tapi mereka harus menjadi seorang Muslim sekaligus seorang Eropa pada saat yang bersamaan. Mereka lebih suka berpikir mengenai keterwakilan politik, atau membicarakan persamaan hak alih-alih mengkonfrontasikan Islam dengan Barat.

Stereotip yang ada pada sebagian besar benak Muslim negara mereka adalah Barat bersikap angkuh, licik, sadis, berusaha menghancurkan Islam dari pelbagai macam arah ketika mereka lengah. Namun, Muslim Eropa berhasil menemukan bukti bahwa persoalannya adalah kesalahpahaman antara dua budaya yang berbeda dan mereka mampu menjembatani perbedaan itu. Sebab, mereka tidak saja memahami Islam, tapi juga Barat. Dengan demikian, mereka dapat menjelaskan Islam kepada Barat dengan perspektif Barat. Di pihak lain mereka dapat berbicara mengenai Barat kepada Muslim dunia dengan perspektif Islam.

Dengan demikian, keberadaan komunitas Muslim Eropa pada masa mendatang akan menguntungkan dua peradaban mayor dunia: Barat dan Islam. Kegagalan memahami satu sama lain berpotensi dipecahkan oleh diaspora komunitas Muslim yang baru ini.

Perkara lagu Rasa Sayange (atau Rasa Sayang) memperkuat anggapan bahwa hubungan Indonesia dengan Malaysia saat ini bermasalah. Mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas pernah mengingatkan bahwa hubungan Indonesia dengan Malaysia memendam bom waktu.

Rakyat Malaysia pada umumnya menganggap pekerja Indonesia bodoh, takterdidik, dan akar kejahatan di negara mereka meskipun faktanya delapan puluh persen penjenayah orang Malaysia sendiri. Betapa parah stereotip orang Malaysia terhadap Indonesia bisa dilihat di Malaysia Forum atau Indonesia Froum.

Di pihak lain, orang Indonesia menganggap Malaysia “orang kaya baru yang sombong,” lantaran memperlakukan warga Indonesia dengan semena-mena, kejam, kasar, biadab. Tidak hanya terhadap buruh migran, penghinaan juga dilakukan terhadap olahragawan yang diundang resmi, wisatawan, bahkan warga yang menunjukkan paspor diplomat sekalipun. Xenofobia seolah berulang tatkala tentara, polis, dan anggota Rela berhadap-hadapan dengan orang Indonesia. Itulah akar yang membangkitkan sentimen anti-Malaysia.

“Sepanjang stereotip ini berlaku, hubungan kedua negara akan tegang,” kata Ali Alatas.

* * *

Pada saat memperingati Tahun Emas Kemerdekaan Malaysia, Bernama menurunkan tajuk berjudul “Look How Far We’ve Come”. Isinya puja-puji atas capaian ekonomi Malaysia.

“Lihatlah, betapa jauh capaian kita,” tulis kantor berita negeri seberang itu: Pendapatan per kapita kotor meningkat 26 kali semenjak merdeka pada tahun 1957, perbandingan jumlah fasilitas sosial terhadap banyak penduduk meningkat, pendidikan dan sumber daya manusia semakin berkualitas.

Dengan percaya diri Bernama menulis, pada tahun 2010 jumlah penduduk Malaysia yang berada di bawah garis kemiskinan akan tinggal 2,8 peratus, sedangkan akar kemiskinan akan lenyap pada tahun itu juga. “Kita layak menghargai capaian kita,” tulis Bernama.

* * *

Pada pertengahan tahun 1998, Indonesia mulai menghadapi segudang persoalan. Bak pesawat terbang yang menukik jatuh, sistem moneter Indonesia merosot tajam. Adegan-adegan selanjutnya berganti dengan cepat: Presiden Suharto mundur. Indonesia mengalami kekacauan politik, ekonomi, sosial, budaya. Kerusuhan rasial membakar Jakarta dan Solo akibat makar tangan-tangan jahat. Maluku. Kalimantan, Sulawesi, menghadapi benturan fisik antarpuak. Timor Timur lepas. Papua bergejolak. Pengaruh dan kekuasan gerakan pemisahan daerah Gerakan Aceh Merdeka di Serambi Mekkah menguat. Islam radikal menyebarkan teror di Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Indonesia diperkirakan runtuh dalam jangka taklama sebagaimana Yugoslavia. Ini masa ujian yang berat pasca Perang Kemerdekaan 1945-1949, ataupun pembangunan berencana yang damai 1969-1997.

Akan tetapi, Indonesia bangsa yang cepat belajar. Proses reformasi konstitusional dijalankan dengan baik oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan kini Susilo Bambang Yudhoyono.

Konsep “Negara Kesatuan Republik Indonesia” didefinsikan ulang. Tahanan politik dibebaskan. Undang-undang dasar yang dahulu sakral diamandemen berkali-kali. Hubungan antara pusat dengan daerah direvisi. Daerah memperoleh kemandirian yang luas. Ada penyetaraan etnis. Ada pelembagaan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Kebebasan berbicara dan media massa bukan lagi sekadar slogan.

Menginjak tahun kesepuluh, pranata-pranata masyarakat madani bermekaran dan posisinya semakin kuat. Seluruh struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya melakukan swakritik dan perbaikan diri sehingga struktur saat ini menjadi terbuka, lentur, dan dewasa. Keikutsertaan rakyat dalam struktur meningkat dan meluas.

Pemilihan presiden secara langsung berlaku mulai tahun 2004. Boleh dibilang, demokrasi Indonesia pada tahun ini sudah lebih matang daripada pertengahan 1999. Demokrasi semakin diperkukuh dengan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Memang pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan lebih lambat daripada sejumlah negara rantau di Asia Timur dan Tenggara yang juga menghadapi krisis. Namun, itulah biaya yang terpaksa dipikul, lantaran Indonesia harus memperbaiki tidak saja struktur ekonomi, tapi juga struktur politik, sosial, dan budaya.

Atas capaian ini, International Association of Political Consultant (IAPC) berencana menganugerahkan penghargaan Democracy Medal Award kepada Indonesia dalam konferensi dunia mereka di Bali 12-14 November. IPAC adalah organisasi antarbangsa yang bermaksud mempromosikan demokrasi di seluruh dunia. Ini pengakuan masyarakat internasional kepada seluruh rakyat Indonesia yang berhasil mengembangkan dan melaksanakan struktur demokrasi dengan baik.

Sebaliknya, krisis 1998 tidak menyebabkan Malaysia melakukan perubahan terhadap struktur politiknya. Gerakan reformasi di Malaysia gagal. Mengapa?

* * *

Meskipun tidak lagi dijajah Inggris, Malaysia melanjutkan dan dan mengembangkan undang-undang anti-subversi rezim kolonial yang represif dan birokrasi yang sangat kuat. Ini berkaitan dengan hasrat puak Melayu memonopoli kekuasaan untuk menghadapi minoritas etnis Tionghoa (35 persen) dan India (10 persen) (Anderson, 1998, dalam Haryanto dan Mandal: 2004: 7). Pranata-pranata sosial-politik Malaysia tersekat menurut garis etnis. Sampai hari ini, misalnya, bumiputera menjadi anak emas, kelompok kesayangan dalam menikmati peluang modernisasi.

Sebaliknya, di Indonesia pasca 1998, suku Tionghoa mendapatkan pengakuan konstitusional secara politik, sosial, dan budaya. Identitas budaya Tionghoa yang sebelumnya terlarang, umpamanya, kini boleh dipraktikkan kembali. Barongsai — boneka naga raksasa — misalnya, sudah menjadi tradisi dalam perayaan nasional dan daerah, yang ditarikan oleh pelbagai suku, tidak hanya Tionghoa.

Media cetak dan stasiun televisi berbahasa Mandarin tidak melulu berbicara tentang masalah komunitas secara eksklusif, tapi juga kebangsaan. Tidak seperti di Malaysia, puak Tionghoa di Indonesia adaptif, patriotis, dan berbicara dan berperilaku sebagaimana suku-suku lain.

“Saya takpernah melihat mahasiswa-mahasiswa Melayu berbaur dengan mahasiswa-mahasiswa Tionghoa seperti di Indonesia,” seorang kawan bertutur tentang hubungan antaretnis di perguruan tinggi di Malaysia.

Hubungan antarentnis di Malaysia jauh lebih rentan konflik lantaran pemingggiran etnis non-Melayu di Malaysia. Mereka merasa mendapat peran sebagai warga negara kelas dua. “Nasionalisme” di Malaysia bermakna nasionalisme demi kepentingan Melayu.

Melayu berarti Muslim. Di luar itu non-Muslim. Secara serta-merta politik Malaysia pun meminggirkan agama-agama lain, padahal Islam di negara itu hanya dianut 55 peratus penduduk. Politik diskriminasi ini abai terhadap fakta bahwa di Sabah dan Serawak Muslim hanyalah minoritas. Ia juga abai terhadap realitas bahwa Malaysia seharusnya menjadi negara multikultur yang adil.

Philip Bowring, jurnalis Boston Globe menulis:

Malaysia may have a lot to learn from Indonesia, where some elements of anti-immigrant bias against the Chinese minority remain but where the vague national ideology, pancasila, embraces all religions and underwrites (except in Aceh Province) a secular system.

Berlanjut ke:
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 2/3): Indonesia Negara Bebas, Malaysia Negara yang Mengekang
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 3/3): Indonesia Menuju Perbaikan; Malaysia, Kerusakan

Informasi Lain
Politik Malaysia

Jika pada tahun 1987 sebanyak 106 orang ditahan tanpa pengadilan, pada tahun 2000 Anwar Ibrahim diaibkan dan dipenjarakan. Gerakan reformasi dihentikan dengan tangan besi. Sebaliknya, di Indonesia, Partai Golongan Karya yang insaf dengan masa lalu telah belajar menjadi partai modern. Di parlemen, bersama partai-partai politik lain dan komunitas madani, partai ini punya andil melegislasi undang-undang yang pro-demokrasi dan penguatan hak-hak asasi manusia. Posisi berseberangan terhadap pemerintah dianggap wajar dan pengawasan yang sehat.

Perguruan tinggi di Indonesia menikmati kebebasan akademik. Mahasiswa leluasa berpolitik, berunjuk rasa, mengkritik lembaga-lembaga kekuasaan dan kehakiman dengan bahasa paling kasar sekalipun. Di Malaysia, kebebasan intelektual dibungkam. Para kandidat mahasiswa dipaksa menandatangani perjanjian untuk menghindari kegiatan politik dan bersedia dikeluarkan bila itu berlaku.

Contoh lain Profesor Chandra Muzaffar, seorang aktivis, intelektual terkemuka, kehilangan jabatan di Universitas Malaya. Chandra secara terus-menerus mengkritik pemerintahan Mahatir terutama pascapenangkapan Anwar Ibrahim.

“Suasana kebebasan intelektual di Jakarta jauh lebih baik daripada Kuala Lumpur,” kata Andreas Harsono, seorang wartawan lepas.

Di Indonesia, pada saat-saat puncak gerakan reformasi 1998, media massa berani mengambil resiko membebaskan diri dari belenggu pemilik modal yang sebagian berafiliasi rapat dengan Keluarga Istana. Gerakan reformasi menjadi popular dan memperoleh dukungan rakyat karena media massa menyediakan ruang bagi berita unjuk rasa mahasiswa, wawancara dengan tokoh-tokoh oposisi, dan pendudukan gedung parlemen di Jakarta.

Di Malaysia, kepemilikan saham media massa dikuasai oleh pemerintah, sehingga media massa mengalami kendali dan pengawasan yang ketat. Alih-alih mengkritik kebobrokan struktur di Malaysia, media massa menjadi ajang propaganda UMNO dengan melakukan strategi politik “othering.”

Othering adalah strategi menegaskan jati diri dengan membingkaikan pembanding secara negatif. Rakyat Malaysia dibodohi, ditakut-takuti dengan propaganda bahwa bila reformasi ala Indonesia ditiru, kekacauan akan merebak di Malaysia. Pemerintah menyebarkan propaganda bahwa “reformasi Indonesia menciptakan kekerasan politik, memakan korban jiwa, dan menghancurkan harta benda.” Selain itu dicitrakan pula kepada etnis non-Melayu bahwa bumiputera yang berkuasa di Malaysia (UMNO) lebih beradab memperlakukan mereka ketimbang peribumi di Indonesia.

Pembingkaian ini secara efektif berhasil menakut-nakuti kelas menengah puak Melayu dan etnis Tionghoa di Malaysia. Mereka tidak berani mendukung gerakan reformasi pimpinan Anwar Ibrahim terang-terangan, betapapun mereka bersimpati kepadanya.

Penguasaan media yang ketat menyebabkan kebobrokan rezim penguasa takterungkap, takterdedah. Rakyat Malaysia dibius dengan keberhasilan-keberhasilan semu yang tampak indah secara kasat mata, tapi buruk di akar.

* * *

Semua itu menjelaskan mengapa berita-berita tentang rasuah, korupsi oleh para pejabat negara dan kroni-kroni Perdana Menteri Mahatir Muhammad serta keluarga takterungkap. Begitu juga kebengisan polis Diraja Malaysia. Rezim penguasa melalui media massa secara cerdik membius rakyat dengan mempropagandakan keberhasilan pembangunan negeri.

Mungkin hanya mantan Deputi Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang sanggup gelisah menyaksikan kecurangan, pembodohan terhadap rakyat oleh penguasa. Proyek-proyek mega, dikerjakan tanpa tender, tidak terbuka, dan sekadar menguntungkan kroni dan keluarga Mahatir.

Moralitasnya sampai pada titik taksanggup lagi membenarkan perampokan harta rakyat di depan mata oleh kroni dan keluarga Perdana Menteri Mahatir. Maka, dia tidak punya pilihan. Alih-alih menandatangani persetujuan dua juta dollar Amerika Serikat harta rakyat untuk anak perdana menteri, “Saya bersedia dipenjarakan dan difitnah,” katanya (Metro TV, 18 Oktober 2007 pukul 22.00).

Pada tanggal 20 September 2000 Anwar ditangkap. Matanya ditutup. Lantas, Kepala Polis Diraja Malaysia memukulinya sampai pingsan. Padahal, dia mantan pejabat tinggi.

Orang waras, takkan berlaku seperti itu, ujar Anwar. Menurutnya, ini pertanda bahwa sistem di Malaysia sudah begitu rusak. “Jika pemimpin dibegitukan, apatah lagi rakyat jelata?” katanya. “Kita berhadapan dengan manusia separuh siluman.”

Sistem yang bobrok dan korup ini yang menyebabkan warga Indonesia dihinakan oleh Polis Diraja Malaysia berulang kali. “Padahal pada tahun 1970-an, Malaysia merayu Indonesia mengirimkan para guru, dosen, dan pekerja mahir membangun infrastruktur negara seperti bandara,” kata Anwar. Perlakuan yang menempatkan warga Indonesia sebagai hamba, tambahnya, “Bukan cara manusia beradab.”

Pergantian kepemimpinan dari Mahatir Muhammad ke Ahmad Badawi tidak memberikan perbedaan penting. “Sistem sama bobrok,” ujarnya. “Ekonomi dipentingkan, tapi hak asasi manusia diketepikan. Angka-angka itu boleh memukau, tapi tidak secara kongkrit memberikan dampak kepada rakyat,” tambahnya.

Kemapanan Malaysia, tambah Anwar, tidak boleh diukur dalam masa singkat. Dari sudut jangka menengah, Malaysia di bawah Badawi saat ini tertinggal, kata Anwar. “Ekonomi jauh mersosot, indeks korupsi turun lebih parah. ”

Berlanjut ke
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 3/3): Indonesia Menuju Perbaikan; Malaysia, Kerusakan

Baca Sebelumnya
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 1/3): Indonesia Sebenar-benar Asia yang Multikultur dan Demokratis

Informasi Lain
Anwar Ibrahim dalam Politik Malaysia

Perhatikan propaganda pemerintah melalui Bernama berikut.

“We mustn’t forget that some countries, which were doing even better than us when we achieved Merdeka, had fallen by the wayside because of poor governance and instability.”‘

Jika yang dimaksud “some countries“ di antaranya Indonesia, strategi othering tersebut boleh dibilang sudah kadaluarsa.

Perjuangan melawan rasuah di Indonesia dalam sembilan tahun terakhir membuahkan hasil — meskipun masih jamak pekerjaan rumah tersisa. Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengungkapkan pelbagai penyelewengan. Tidak sedikit pejabat negara, mulai anggota parlemen, hakim, bupati, gubernur yang diadili dan dipenjarakan. Budaya takut menerima suap dan korup mulai muncul. Tidak mungkin fenomena ini terjadi di Malaysia saat ini karena pengawasan masyarakat sipil terhadap kekuasaan begitu lemah dan korupsi adalah bagian integral sistem negara itu.

Bernama, misalnya, takkan berani mengangkat kasus korupsi tingkat tinggi yang diungkapkan Anwar Ibrahim. Anwar berhasil mempertunjukkan kepada rakyat lewat Youtube video skandal sistem peradilan di Malaysia yang melibatkan hakim agung. Dalam video itu seorang pengacara berkata kepada sang hakim ada saudagar perjudian bersedia membayar “asalkan Anwar dan kawan-kawannya dipenjarakan.”

Media massa arus utama semacam Bernama sekadar menjadi corong penguasa untuk membantah. Namun, fakta bahwa aksi unjuk rasa dua ribu pengacara di jalan-jalan Putra Jaya mengecam skandal tersebut menunjukkan bahwa tidak semua rakyat Malaysia dapat menerima kebohongan penguasa. Dua ribu pengunjuk rasa, untuk ukuran Malaysia itu kejadian luar biasa.

Istri Anwar Ibrahim, Wan Azizah Wan Ismail, juga menungkapkan penyelewengan dana bagi korban tsunami sejumlah 9,84 juta ringgit.

Pada pokoknya, di tengah propaganda ramai dan gencar tentang kejayaan Malaysia, negara itu sesungguhnya semakin mengarah ke budaya korup. Presiden Transaparansi Internasioal Malaysia Tunku Aziz Ibrahim berkata:

“Selama bertahun-tahun saya melibatkan diri dalam perjuangan membanteras korupsi baik di Malaysia mahupun di peringkat antarabangsa, saya hanya menggunakan istilah sistem korupsi, di bahagian dunia sebelah sini, kepada jiran kita Indonesia dan Filipina. Hari ini kita (rakyat Malaysia) sudah sampai ke tahap yang sama dengan mereka, dan daripada segala petunjuk yang ada kita memang kalah kepada mereka.”

Tambahnya lagi:

“Sejak tiga tahun yang lalu, di halaman kita sendiri (Malaysia) keadaan sudah berantakan, dan pelbagai cara menunjukkan betapa amalan korupsi sudah menjadi satu cara hidup, sehingga saya selesa mengatakan bahawa selagi tidak ada kesanggupan dan kesungguhan kepimpinan yang lebih teguh dan perkasa untuk membanteras korupsi secara berani, Malaysia akan terus bergelumang dengan stigma sebuah negara yang membangunkan perilaku rakyat yang tidak beretika, ataupun secara lebih kasar lagi eloklah saya katakan, korupsi sudah menjadi satu kesenian yang halus di mana orang politik dan pegawai perkhidmatan awam saling berlumba dan beradu-domba antara satu sama lain untuk mengumpulkan kekayaan yang di luar imaginasi kita.”

Biasanya pejabat yang berkuasa berkelit dengan berkata, “Jangan membesar-besarkan,”. atau “Jangan permalukan diri sendiri.”

* * *

Semua fakta itu mempertegas dan meyakinkan bahwa dalam banyak aspek Indonesia punya potensi yang jauh lebih cerah, lebih jaya daripada Malaysia. Capaian derajat demokrasi dan hak-hak asasi manusia yang semakin matang ini telah meninggalkan Malaysia yang tidak beranjak jauh dalam sepuluh tahun terakhir.

Sejuta persoalan pasca-Deklarasi Kemerdekaan 1945 justru menjadikan pengalaman Indonesia semakin kukuh, berkualitas dan lengkap. Indonesia telah memenangi perjuangan bersenjata, mengatasi perdebatan ideologis dan pemberontakan daerah, melewati konflik sipil, isoloasi, bencana alam yang dahsyat, krisis politik, ekonomi, sosial yang parah. Indonesia juga pernah menjalani sistem diktaktor sipil, militer, maupun demokrasi liberal sekaligus dalam rentang waktu kurang dari tiga perempat abad.

Mungkin belum semua persoalan diselesaikan, tapi bertahannya Indonesia sebagai sebuah negara — yang ketika menyatakan kemerdekaan pada tahun 1945 diperkirakan takkan berusia lebih dari sepuluh tahun — merupakan berkah Tuhan selain kemampuan rakyat beradaptasi dan bekerja keras.

Pada tahun 2005, National Intelligence Council’s (NIC’s), organ Pemerintah Amerika Serikat, memaklumatkan kajian “Rising Powers: The Changing Geopolitical Landscape 2020” yang meramalkan bahwa pada tahun 2020 Indonesia bersama Tiongkok, India, Afrika Selatan dan Brazilia akan menjadi negara-negara dengan pengaruh yang semakin meningkat.

Namun, tentu saja ramalan itu bisa menjadi kenyataan dengan syarat bahwa reformasi terkawal dengan benar. Pada saatnya, jika struktur politik, ekonomi, sosial budaya telah mapan, Indonesia bakal melesat meninggalkan negara-negara rantau di kawasan Asia Tenggara.

Baca Juga
Ya, Ekonomi Indonesia Makin Cerah!

Baca Sebelumnya
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 1/3): Indonesia Sebenar-benar Asia yang Multikultur dan Demokratis
Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 2/3): Indonesia Negara Bebas, Malaysia Negara yang Mengekang

Informasi Lain
Rasuah di Malaysia